Badan Wakaf, Instrument Kemaslahatan Yang Terlupakan

Jakarta, (gomuslim).  Lembaga Wakaf perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat luas lebih dekat dengan institusi yang berperan besar dalam kemaslahatan umat ini. Bertahun-tahun sebagian besar masjid-mushalla, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainya di bangun di atas tanah wakaf, namun hingga hari ini lembaga-lembaga wakaf yang terkelola secara baik belum banyak di tengah masyarakat.

Atas keadaan tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2004 Pemerintah melahirkan peraturan tentang wakaf yaitu: Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Wakaf di Indonesia diatur melalui tiga instrument hukum, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, kedua dengan Impres Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 41/2004. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap lembaga wakaf.

Maka lahirlah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Undang-Undang Wakaf menyebut bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional. Selain itu, dalam Undang-Undang wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat Independen dalam melaksanakan tugasnya.

 

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau bahkan kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan Undang-Undang ditetapkan bahwa pembentukan perwakilan Badan wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Secara struktural, Kepengurusan BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang batasan minimum dan batasan maksimum keanggotaan Badan Wakaf Indonesia menyatakan bahwasannya jumlah minimum anggota untuk Badan Wakaf Indonesia yakni 20 (dua puluh) orang, sedangkan batasan maksimumnya adalah 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Wakaf Indonesia dilakukan oleh presiden, perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Agama.

Institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Mentri Agama. Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan bahwa kedudukan Kementrian Agama dan Dan Badan Wakaf Indonesia adalah regulator, motivator, fasilitator, pengawas, Pembina dan koordinator dalam pemberdayaaan dan perkembangan terhadap harta benda wakaf.

Tugas-tugas Badan wakaf Indonesia adalah, Melakukan pembinaan terhdap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, Memberikan persetujuan dan atau ijin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, Meberhentikan dan mengganti Nazhir, Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibibang perwakafan.

 

Sekeratariat: Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560
Telp. +6221-87799232, +6221-87799311. Fax. +6221-87799383. E-mail: bwi@bwi.or.id

 

SUSUNAN PENGURUS
BADAN WAKAF INDONESIA
MASA JABATAN TAHUN 2014–2017


DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua
Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

Wakil Ketua
Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, M.Ec., Ph.D.


Anggota
Prof. Dr. Veithzal R
Drs. H. Arifin Nurdin, S.H., M.Kn.


BADAN PELAKSANA

Ketua
Dr. H. Maftuh Basyuni, S.H.

Wakil Ketua
Drs. H. Slamet Riyanto, M.Si.
Prof. Dr. H.E. Syibli Syarjaya, LML, M.M.

Sekretaris
Dr. H. Nursamad Kamba

Wakil Sekretaris
Drs. H. Suardi Abbas, S.H., M.H.
Hj. Dra. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.

Bendahara
H. M. Mardini

Wakil Bendahara
H. Abdul Qodir, S.H., M.A.


DIVISI-DIVISI

Pembinaan Nazhir
Drs. Entjeng Shobirin Nadj
Dr. Asep Saepudin Jahar
Dr. KH. Mohamad Hidayat

Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf
Ir. Jurist Efrida Robbiyantono
Ir. Iwan Agustiawan Fuad, M.Si.
Dr. Muhammad Maksum, M.A.

Hubungan Masyarakat
Ir. H. M. Khoirul Huda
Dr. Jeje Jaenudin, M.Ag.

Kelembagaan dan Bantuan Hukum
H. M. Sholeh Amin, S.H., M.Hum.
Drs. Zafrullah Salim, M.H.

Pendaftaran dan Pemeliharaan Harta Benda Wakaf
Dr. Yusuf Susilo, S.H., M.Hum.
Siti Soraya Devi Zaeni, S.H., M.Kn.

Penelitian dan Pengembangan
Prof. Dr. Muhammad Zilal Hamzah
Dr. Amelia Fauzia

Kerjasama Luar Negeri
Dr. Muhamad Luthfi
H. Arif Zamhari, Ph.D.


Komentar

    Tulis Komentar


Back to Top