Korban Crane Masjidil Haram Gelisah

Miliaran Dana Kompensasi Korban Crane Macet, Pemerintah Dinilai Kurang Sigap

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum juga membayar dana kompensasi kepada keluarga korban yang wafat dan korban luka atau cacat fisik akibat ambruknya crane di Masjidil Haram Mekkah pada musim haji 2015 lalu. Pihak pemerintah RI yang diwakili Kementerian Agama ketika Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR Senayan, Kamis (14/01/2016), menyatakan dana tersebut dalam proses pencairan, namun hingga Maret 2016 tidak ada kabar perkembangannya.

Seperti diketahui, musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram pada Jumat (11/9/2015) merenggut nyawa sejumlah jemaah dari berbagai negara, termasuk 12 warga negara Indonesia yang wafat dan 45 jemaah cacat.

Raja Saudi Salman Bin Abdul Aziz al-Saud usai menjenguk korban di rumah sakit Mekkah sepekan setelah kejadian kemudian mengeluarkan perintah agar keluarga korban meninggal dan cacat permanen diberi uang konpensasi sebesar 1 juta Saudi Riyal (SAR),  adapun yang cacat serius diberi kompensasi sebesar 500.000 SAR. Selain itu juga dijanjikan undangan haji pada tahun 2016 ini bagi keluarga korban meninggal dan korban cacat atas biaya Kerajaan dan mendapat kehormatan sebagai tamu raja. Perintah Raja Salman tersebut ditayangkan TV setempat dan dicatat berbagai media massa sehingga dengan cepat sampai ke keluarga korban dan membungbungkan harapan bagi ahli waris dan keluarga.

Menteri Agama dalam berbagai kesempatan ketika ditanya hal ini selalu menjawab bahwa dana kompensasi sedang diproses, tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana dan sudah sampai mana proses itu berlangsung. Apakah petugas atau tim khusus yang ditunjuk dari perwakilan pemerintah di Konsulat Jenderal RI Jeddah atau Kedutaan  RI di Riyadh sudah bekerja dengan sigap atau apakah ada kendala hingga lambat, semua keterangan baru berupa pernyataan normatif tanpa data kongkret. Sementara itu, keluarga terus berharap dalam penantian kosong yang belum jelas ujung pangkalnya, hingga mereka gelisah dan setengah sudah putus harapan.

Mereka mengeluh karena baik pihak Kementerian Agama atas nama pemerintah RI maupun Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sama-sama putus komunikasi dengan keluarga korban kecuali sesekali menyampaikan melalui media massa. Tidak ada langkah proaktif atau sekedar penjelasan perkembangan proses realisasi pembayaran santunan kepada keluarga korban wafat atau korban cacat yang sudah berada di tengah keluarga masing-masing.

Adalah Hj Tri Murti Ali (65) jemaah haji dari Solok, Sumatera Barat (Sumbar), yang sejak kepulangannya dari tanah suci akhir tahun 2015 lalu menjalani rawat jalan di rumah sakit haji Pondok Gede, Jakarta. Ia belum dapat kembali ke kampung halamannya karena masih tergolek lemah di kamar anaknya di belakang kampus UI, kelurahan Kukusan, Depok, Jawa Barat. Jari tangan kirinya diamputasi, tangan kanan patah dan sampai saat ini masih kaku sehingga belum bisa digunakan. Kakinya yang patah akibat hantaman crane belum juga sembuh padahal sudah beberapa kali dioperasi.

“Kami kecewa karena tidak ada kabar beritanya, seperti tidak terjadi apa-apa lagi. Ibu saya kan masih butuh biaya untuk pengobatan, untuk sekali buka pen saja perlu Rp 5 juta dan harus rawat jalan hingga lima bulan ke depan,” ujar Rani, anak Hj Murti yang sempat menanyakan santunan tersebut kepada Kemenag Solok  pada Januari 2016 lalu, namun para pejabat setempat juga tidak tahu menahu.

Proses realisasi yang tak kunjung jelas membuat Haji Murti dan keluarga merasa sedang menghadapi para pemberi harapan palsu (PHP), kepada siapa keluarga korban berkomunikasi tentang hal ini juga tidak jelas karena tidak pendelegasian amanah dari Kemenag Pusat ke Kantor Kemenag Kabupaten tempat keluarga para korban tinggal.

Kekecewaan juga disampaikan dua jemaah haji asal Gowa, Norma Binti Lantang Kulasse (56) dan Rosnallang Caco Baba (45). Keduanya kini menderita cacat permanen dalam penantian santunan ganti rugi dari pihak Kerajaan Arab Saudi.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama diharapkan lebih pro-aktif kepada keluarga korban melalui jajarannya di kabupaten/kota. Sebab ini menyangkut amanah dana yang tidak sedikit bagi keluarga korban. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk ahli waris dan perawatan berjalan. Jika dikalkulasi jumlah dana yang harus diusahakan pencairannya oleh pemerintah RI, berdasarkan jumlah korban meninggal 12 orang dan korban cacat-luka 45 orang, maka akan ada 34,5 juta SAR dan jika dikalikan Rp3.600,00 akan setara dengan Rp 124,2 miliar atau setiap ahli waris korban meningal berhak dana kompensasi Rp 3,6 miliar dan korban cacat/ luka Rp 1,8 miliar.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin berharap pemerintah Arabi Saudi segera membayar santunan yang dijanjikan. "Sampai saat ini belum ada pembayaran santunan dari pihak Saudi yang juga tidak memberikan alasan spesifik atas keterlambatan pemberian santunan ini, tapi semoga mereka mendengar desakan kita,” ujarnya datar kepada pers, Selasa (23/02/2016) di Jakarta. (gulfnews/bbs/ma)


Back to Top