12 Provinsi Rawan

Gandeng Bareskrim Polri, Pemerintah Tegas Tindak Penipuan Umrah

Sudah banyak korban penelantaran dan penipuan jamaah umrah, hal ini mendorong Kementerian Agama (Kemenag) sebagai regulator pelaksanaan haji dan umrah langsung menggandeng Polri untuk menindak pelaku penipuan yang marak terjadi belakangan ini. 

Subdit Pembinaan Umrah pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) langsung membentuk tim bersama Bareskrim Mabes Polri dan Polda serta Polres di sejumlah kota.  Menurut Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis, banyaknya jemaah umrah yang menjadi korban penipuan dan penelantaran akibat ulah travel berizin, tak berizin, pengepul, agen dan oknum tidak bertanggungjawab. 

“Ini persoalan hukum karena sudah melanggar UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji.  Hukumannya adalah penjara," katanya, usai bertemu aparat Bareskrim Polri, awal Maret 2016 lalu.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kapolda dan masyarakat korban penipuan. Terutama, di daerah rawan penipuan yang ada di 12 provinsi yakni, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Kepri, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. 

 26 Guru PNS Tertipu

Pada saat Kemenag dan Mabes Polri di Jakarta mencanangkan program pemberantasan penipuan umrah, di Sumatera Barat, Kepolisian Resor (Polres) Pasaman menerima pengaduan 26 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) batal umrah karena Direksi PT HH, agen perjalanan asal Medan yang mengurus tidak diketahui lagi rimbanya.

Atas kerja cepat polisi, Polres Pasamen langsung menetapkan tersangkanya. Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Pasaman, AKP Syaiful Zubir, di Lubuk Sikaping, mengatakan, penyidik sudah selesai memeriksa saksi dan menetapkan tersangka, yang menjaring korban melalui Koperasi Guru Daerah (Kogusda) Unit II Rao. Setelah lunas Rp 22,5 juta, guru-guru tersebut akan diberangkatkan pada 29 Januari 2016, mundur dan mundur lagi hingga awal Maret 2016 kemudian dipolisikan.

Lain di Pasaman, Polres Bekasi juga menangani penipuan terhadap 1.030 anggota calon jemaah umroh dari berbagai daerah yang belum juga berangkat sejak kasus ini meledak pada 12 Desember 2015.  Ratusan calon jemaah itu meluruk travel yang berkantor di Jalan Pagelaran Setu, Ruko Leo Blok C/5, Cipayung, Jakarta Timur, dan berkantor cabang di Jalan Wibawamukti II Nomor 26 RT01/06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Para direksi dan karyawan kabur dan kantor disegel.

Tidak beda, PT Tisa Tour diketahui gagal memberangkatkan umrah sekitar 1.200 orang calon jemaah hingga periode Desember 2015. Sebagian besar jamaah berasal dari Balikpapan. Adapun total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para calon jamaah mencapai Rp 10 miliar. Kasus ini sedang ditangani Kemenag RI dan Bareskrim, sementara operasional Tisa Tour masih berjalan normal dan tetap memberangkatkan calon jamaah umrah. (selengkapnya, baca: http://www.gomuslim.co.id/demo/read/news/2016/03/03/39/tisa-tour-pakai-sistem-tambal-sulam.html).

Penyegelan juga dilakukan terhadap kantor travel umrah SSI Group di Jalan Raya Kartini Pancoranmas. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok menegaskan bahwa travel tersebut tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kemenag RI. Sebelumnya puluhan calon jemaah menduduki kantor yang berjanji akan memberangkatkan umrah namun selalu mundur hingga gagal.

 10 Penipu Umrah Dipenjara

Tim Kemenag RI bersama Bareskrim Polri yang dibentuk untuk mengatasi penipuan umrah di daerah daerah memilih mengawali tugasnya dengan turun ke Sulawesi Selatan, sejak Kamis (03/03/03). Tahap awal tim melakukan kunjungan ke Rutan Kelas 1 di Makassar. Pegawai Rutan Kelas 1 Makassar Muhammad Ilyas mengatakan, ada 10 tahanan yang mendekam di rutan tersebut khusus kasus penipuan umrah. Mereka ditahan karena kasus berbeda. "Salah satu kasus penipuan umrah adalah suami istri yang memiliki biro perjalanan PT Salapang Internasional," ujarnya.

Namun Ilyas menyebut butuh waktu sepekan untuk mencari daftar pasti nama-nama tersebut. "Semua narapidana dikenai Pasal 378 KUHP hanya disebut melakukan kejahatan penipuan tidak dikhususkan untuk penipuan umrah," jelas dia.

 Mendeteksi Penipuan

  1. Apakah memakai pola multilevel marketing? Jika ya, hindari saja.
  2. Apakah biayanya wajar?  Jika jauh di bawah harga pasar, jangan tergiur.
  3. Apakah waktu keberangkatan ditunda terlalu lama? Jika sering ditunda, tinggalkan saja.
  4. Apakah biro perjalanan memiliki izin sebagai penyelenggara umrah? Cek ke situs web haji.kemenag.go.id atau hubungi call centre 500-425. Jika tak tercantum dalam daftar agen resmi, tinggalkan saja.
  5. Minta biro menyediakan rincian hak dan kewajiban jemaah. Bila biro tak mau mencantumkan, waspadai kemungkinan penelantaran.

 

(bbs/ma)

 


Komentar

  • maemunah

    18 Maret 2016

    waspada

    harus hati haati sekali yah masa niat untuk kebaikan malah di tipu,mau jadi apa nantinya.... KEJAM..... !!


    Reply






















Tulis Komentar


Back to Top