Crane Masjidil Haram

Setelah Enam Bulan, Kompensasi Dana Korban Masih dalam Proses, How Come?

Hingga Selasa hari ini (15/03/20016) pemerintah belum mendapat kepastian waktu pencairan dana kompensasi bagi korban ‘Crane Masjidil Haram’ yang menimpa 12 warga negara Indonesia wafat dan 45 jemaah cacat. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat membahas persiapan haji 2016 dengan Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi Arabia Pangeran Bandar Hajjar, di Jeddah, Minggu (13/03/2016) menyinggung sekilas soal hak-hak para korban dan ahli waris yang belum ditunaikan. Pertanyaan tersebut dijawab sambil lalu bahwa masih dalam proses, tanpa penjelasan lebih lanjut.

“Menteri Agama datang ke Saudi membahas urusan haji dan tidak mengagendakan pembicaraan khusus realisasi dana kompensasi yang dijanjikan Raja Salman Ibn Abdul Aziz saat menjenguk para korban ambruknya crane Masjidil Haram Mekkah bulan September 2015. Ini sudah di bulan Maret 2016, setelah enam bulan berlalu, tidak ada kemajuan yang menggembirakan. Apakah ada masalah hingga proses yang sederhana ini memakan waktu sedemikan lama, bukankah sudah jelas identitas korban dan ahli waris serta angka yang harus diberikan. Aina mafar, how come?”ujar pemerhati bidang urusan haji Mahrus Ali, MA kepada gomuslim.

Menurut pengamat kebijakan publik yang juga Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) itu,  bukan hanya ahli waris dan para korban yang masih dalam perawatan yang memendam kecewa,  masyarakat luas juga mempertanyakan kesigapan pemerintah dalam berurusan dengan Kerajaan Saudi Arabia, padahal ini berada di level G to G atau antar pemerintah.  Negosiasi urusan hak calon penerima itu terkesan kurang diurus secara maksimal oleh yang mewakili pemerintah. (baca: http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/03/14/1/miliaran-dana-kompensasi-korban-crane-macet-pemerintah-dinilai-kurang-sigap.html).

“Tentu saja, hak-hak ahli waris dan para korban cacat yang masih dalam perawatan sedapat mungkin diberikan. Menunda kebaikan tidak baik, bahkan bisa menjadi kedzaliman. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah dan Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar atau Konsular RI di Jeddah kita harapkan dapat melaksanakan amanah tugasnya dengan baik dan segera,”tambah Mahrus yang pernah melakukan penelitian tesis tentang pengawasan pelayanan haji itu.

Seperti diketahui, musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram terjadi pada Jumat (11/9/2015) dan sebagai ungkapan berduka, penguasa Saudi Raja Saudi Salman usai menjenguk korban sepekan setelah kejadian kemudian mengeluarkan perintah agar keluarga korban meninggal diberi uang konpensasi sebesar 1 juta Saudi Riyal (SAR) atau setara Rp3,6 miliar dan cacat permanen  500.000 SAR atau Rp1,8 miliar. Namun hingga hari ini belum ada realisasi, bahkan pemerintah melalui Menteri Agama saat menanyakan hal itu di sela pembahasan MoU haji dengan Menteri Urusan Haji Saudi Arabia Bandar bin Muhammad Hajjar, hanya dijawab singkat masih dalam proses.

“Sampai kini, proses itu sedang ditangani dua kementerian Saudi Arabia yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri.Kemenag RI melalui Kantor Urusan Haji Indonesia di KJRI Jeddah akan selalu memonitor perkembangan proses pembayaran santunan,” kata Menag Lukman, Senin (14/03/2016) di Jeddah.

Selain mendapat santunan, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga menyanggupi akan mengundang  keluarga atau ahli warisnya untuk berhaji pada penyelenggaraan tahun berikutnya. Sedangkan bagi korban luka, dijanjikan kesempatan untuk mengulang atau menyempurnakan ibadah hajinya pada tahun atau 2016. Proses pemberangkatan haji dimaksud akan mendapat prioritas karena menggunakan visa undangan Raja Salman.

Meski lambat dan belum juga menjadi kenyataan sampai Maret 2016 ini, Pemerintah Saudi telah membentuk komite khusus yang mulai bekerja sejak tahun lalu. Direktur Departemen Kesehatan Saudi Arabia Mustafa Baljoun mengatakan, proses pemberian santunan diupayakan bersih dari kecurangan dan penyalahgunaan.

“Data pribadi setiap korban akan dicek secara teliti berdasarkan waktu penanganan di rumah sakit. Data itu mencakup nama, kebangsaan, paspor, alamat, dan seterusnya. Data lengkap akan diteruskan kepada otoritas yang bersangkutan,” katanya sebagaimana dikutip Saudi Gazette, Kamis, 8 Oktober 2015. How Come? (mm/sg)


Back to Top