BPIH

Panja DPR dan Pemerintah 'Tabrakan' dalam Penentuan Biaya Haji 2016

Hingga Rabu (16/03/2016), soal biaya haji 2016 belum diputus. Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin pekan ini sedang berada di Saudi untuk membicarakan teknis haji dengan Menteri Haji Saudi Pangeran Bandar Hajjar, sementara tim Kementerian Agama  RI atas nama Pemerintah dan Komisi VIII DPR baru resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2016. DPR sebagai wakil rakyat menilai biaya haji masih dapat diturunkan dan kualitas pelayanan harus ditingkatkan, sementara pemerintah justru bersikap sebaliknya, untuk meningkatkan pelayanan sudah seharusnya biaya juga harus naik.

 

Dua kutup keinginan tersebut diperkirakan memantik perdebatan dalam rapat kerja antara kedua pihak yang akan dimulai awal Maret 2016 ini. Panja yang dibentuk pada Rabu (10/02/2016) tersebut dipimpin seorang mantan pegiatan dunia pendidikan Dr. Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc. Sodik mengaku sudah menyusun agenda untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait urusan haji yang selalu mendapat sorotan kurang memuaskan.

 

Dengan bekal hasil evaluasi haji 2015, Panja menetapkan tiga sasaran yaitu pertama, meningkatkan kualitas pelayanan haji. Kedua, berusaha mempertanyakan atau menurunkan biaya haji. Ketiga, mengurangi hari pelaksanaan haji.

 

Sementara itu, pemerintah berkeras pada pedoman umum jika ingin pelayanan meningkat, maka konsekuensi logisnya adalah dengan biaya yang lebih besar. Kemenag berkali-kali mengungkap kekurangan yang terjadi pada musim haji 2015.  Akibat ada komponen biaya yang diturunkan untuk efesiensi seperti biaya transportasi darat dari Jeddah ke Madinah dan Madinah ke Mekkah,  panitia haji di Saudi akhirnya hanya mampu menyewa bus-bus berumur senja dan mengakibatkan terjadi mogok berkali-kali di tengah perjalanan.  Hal ini menimbulkan masalah bagi jemaah calon haji, bahkan Komisi Pengawas Haji (KPHI) melayangkan protes kepada panitia haji atas insiden di tengah gurun pasir tersebut.

 

Di lain pihak, sebagai wakil rakyat DPR menilai biaya penyelenggara haji masih dapat ditekan dan pemerintah harus melakukan efesiensi biaya, apalagi sebagaimana ditemukan dalam evaluasi haji lalu ditemukan beberapa mata anggaran yang tidak efesien. Lebih-lebih ada tidak kurang Rp 5 Trilyun dana dari ‘nilai manfaat’ sukuk (obligasi syariah) dan deposito dari dana setoran haji, yang selama ini digunakan untuk menutup biaya tersentu sehingga tidak perlu muncul dalam biaya yang harus ditanggung jemaah.

 

Pada titik inilah terjadi perbedaan tajam antara pemerintah dan DPR. Seolah tidak mau mundur, Sodik berjanji akan menghimpun informasi terkait penyelengaraan haji seperti mengenai biaya pemondokan, catering, transportasi di tanah suci, dan lainnya. Panja juga akan memburu persoalan mafia haji untuk mengantisipasi tidak terjadi kasus penipuan di masyarakat. 

 

Dikatakan, informasi seputar itu digali dari berbagai narasumber seperti mengundang mantan Dirjen Haji, Komisi Pengawas Haji, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK. Selanjutnya, PT Angkasa Pura, Maskapai Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, Perbangkan terkait haji, forum haji , KBIH, dan  Layanan Jasa Asuransi Haji.

 

"Tentu ini pekerjaan tidak ringan mohon dukungan dari semua pihak terkait haji, utamanya para calon jamaah haji. Atas dasar berbagai masukan nantinya akan kami bahas dengan Kementerian Agama hingga menetapkan BPIH untuk diajukan kepada Presiden," pungkas politisi Gerindra ini

 

Tidak Gunakan Dolar

Sementara itu,  Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay, menyatakan, sebelum Panja terbentuk antara DPR  dan Kemenag  telah bersepakat tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji 2016. Ini juga usaha dalam rangka menurunkan biaya haji.

"Komponen penerbangan dan seluruh transaksi dalam negeri hanya akan menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan semua transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi akan menggunakan mata uang riyal Arab Saudi," kata Daulay.


Kebijakan penggunaan mata uang rupiah dalam komponen penerbangan dan transaksi di dalam negeri merujuk pada Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 7/2011 tentang Mata Uang. Karena itu, dia meminta Kementerian Agama mencantumkan syarat penggunaan mata uang rupiah dalam ketentuan lelang maskapai penerbangan haji.

 

"Selama ini, Garuda Indonesia dan Saudi Airlines selalu dibayar mengunakan dolar Amerika Serikat. Karena fluktuasi harga dolar, tidak jarang Kementerian Agama kesulitan," tuturnya.

Selain komponen penerbangan yang akan menggunakan mata uang rupiah, semua transaksi di Arab Saudi juga tidak lagi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Apa pun jenis kebutuhannya, harus dibayar menggunakan riyal Arab Saudi. Karena itu, Daulay meminta Kementerian Agama menyediakan mata uang riyal Arab Saudi setelah BPIH 2016 ditetapkan.

"Kebijakan ini untuk melindungi nilai mata uang rupiah. Kami tidak ingin ada pembengkakan biaya karena adanya perubahan kurs mata uang negara lain. Hak-hak dan kepentingan calon jamaah haji harus tetap diutamakan," jelasnya.

 

Masyarakat, terutama calon jemaah haji tentu berharap tidak lagi terbebani dengan biaya berlebih dan tetap mendapatkan pelayanan yang pantas. Pelaksanaan haji 2016  dijadwalkan pada 10 September atau bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1437 Hijriah. Kloter pertama akan diberangkatkan pada 9 Agustus, dan sebelum masa pelunasan Panja BPIH DPR dan Pemerintah (Kemenag RI) harus sudah menetapkan besaran biaya haji tahun 2016 ini. (gomuslim/bbs/ma)


Back to Top