Bank Islam Terjun Bebas, Sejuta Rekening Syariah Siap Digerakkan

Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia tergolong kurang cepat meski tidak sulit mengubah operasional bank umum atau konvensional yang berbasis suku bunga menjadi bank syariah yang berbasis bagi hasil keuntungan. Padahal Bank Syariah merupakan kebutuhan masyarakat muslim di tanah air yang pasarnya belum tergarap secara maksimal.

Demikian antara lain kesimpulan Seminar Sehari tentang: "Pembangunan Bank Syariah Indonesia" yang diadakan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) di  Jakarta, Sabtu (19/03/2016). Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: المصرفية الإسلامية al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan larangan agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram) yang tidak terjamin dalam sistem perbankan konvensional, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

 

Sejuta Rekening Syariah

Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia berencana menggerakan anggota dan simpatisannya untuk membuat satu juta rekening di Bank Syariah. Hal ini akan dilakukan jika pemerintah membangun sebuah sistem perbankan yang benar-benar berlandaskan Syariah.

Ketua Umum KB-PII Nasrullah Larada menegaskan, gerakan satu juta rekening di Bank Syariah Indonesia merupakan wujud partisipasi mendukung pembangunan dan pengembangan Bank Syariah di Indonesia.

"Perkembangan Bank Syariah di Indonesia tidak sesuai harapan. Market share perbankan syariah hanya 3- 4% di tengah mayoritas muslim Indonesia yang mencapai 90%, padahal tidak sulit mengubah Bank Konvensional menjadi Bank Syariah", ujar Nasrullah,Sabtu (19/3/2016).

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi hambatan berkembangnya Perbankan Syariah, yakni aspek kebijakan publik pemerintah yang kurang mendukung, profesionalisme pengelola Perbankan Syariah dan perilaku masyarakat muslim itu sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah terlihat tidak terlalu serius untuk mengakomodir berkembanganya Perbankan Syariah. Batalnya rencana merger bank syariah beberapa waktu lalu menjadi salah satu bukti.

Berbeda dengan negara-negara lain yang sangat progresif, seperti misalnya Malaysia yang tidak hanya memberikan tax holiday dan riset, tetapi juga melibatkan Bank Syariah dalam mengelola anggaran belanja negara. Bahkan Iran hanya mentolerir berdirinya Bank Syariah, tidak ada Bank Konvensional.

Oleh karena itu, pemerintah agar segera membentuk Bank Syariah Indonesia sebagai bank jangkar milik negara dengan cara dan metode yang terbaik. Selain itu, pemerintah dan DPR untuk membentuk komisioner bidang perbankan syariah pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdiri sejak tahun 1998, KB PII pernah dipimpin oleh ZA Maulani, Ryaas Rasyid, Tanri Abeng, Sutrisno Bachir dan saat ini dipimpin oleh Nasrullah Larada sebagai Ketua Umum PB KB PII periode 2015-2019. Dalam pembukaan Rapat Kerja tersebut hadir Menteri Bappenas Sofyan Djalil yang juga mantan aktifis PII. Organisasi PP sendiri bersiri sejak tahun 1947, dan pada tahun 2016 ribuan alumninya dihimbau untuk berpihak pada Bank Syariah dalam muamalah. (mm)


Back to Top