BPIH

Janggal, DPR Temukan Penggunaan Rp1 Triliun Lebih Dana Haji 2015 Belum Dilaporkan

Ditemukan kejanggalan dalam Laporan Keuangan Penyelenggaran Ibadah Haji (LKPIH) 2015 yang disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Hal itu karena dalam laporan yang sudah ditandatangani dan distempel resmi tersebut angka-angkanya tidak akurat dan terjadi selisih dana yang fantastis.

Ini tentu tidak seharusnya terjadi dalam laporan resmi lembaga negara di DPR RI. Laporan keuangan tidak benar tetapi dengan ringan dijawab terjadi kesalahan ketik angka. Padahal laporan ini telah diteliti bahkan direview Inspektorat Jendral Kemenag. Penyajian data ini sangat genting karena perbedaannya bahkan mencapai Rp 300 miliar dalam kesalahan ketik tersebut dan adanya dana lebih Rp1 triliun yang belum jelas detail pelaporannya.

Anggota Komisi VIII Agus Susanto dalam Raker beberapa waktu lalu menduga ada dua laporan keuangan yang disusun karena angka yang berbeda banyak.  Agus menyarankan Komisi VIII membentuk Panja dalam mengusut laporan keuangan penyelenggaraan haji 2015. Apalagi, urusan haji ini termasuk penyelenggaraan yang rawan korupsi dalam penggunaan dana haji lebih dari Rp13 triliun sekali musim.

Dalam Raker itu para wakil mempertanyakan penggunaan dana yang tidak dibahas di Senayan sebesar Rp 1.526.720.396.218. Angka ini muncul karena dalam rapat pelaksanaan haji 2015, disepakati indirect cost dari dana haji yang digunakan besarannya Rp 3,73 triliun. Tetapi dalam laporan anggaran evaluasi haji ternyata besarannya menjadi Rp 4,8 triliun. Digunakan untuk apa saja selisih angka tersebut, penyelenggara haji dalam hal ini Panitia Haji Kemenag RI belum merinci laporannya.

Di hadapan wakil rakyat, Menag Lukman tidak menjelaskan digunakan  untuk apa saja selisih Rp 1,1 triliun itu. Ia justru menjelaskan total dana haji yang terkumpul di pemerintah sudah lebih Rp80 triliun yang disimpan dalam bentuk sukuk (obligasi syariah) dan di 27 rekening bank. Secara umum disebut, tambahan Rp 1,1 triliun itu digunakan untuk membayar selisih kurs dalam saat pelaksaan haji yang berbeda dengan saat penetapan. Padahal, terkait selisih kurs, sudah ada kesepakatan namanya dana tak terduga yang besarannya kurang lebih Rp100-an miliar, bukan Rp 1 triliun.

Dalam LKPIH  ini tampak pendapatan jasa giro Rp 3.318.816.590, pendapatan jasa giro USD 1.656.535.444, pendapatan jasa giro Saudi Real 55.748.376, pendapatan lainnya Rp 150.150.581.979, pendapatan selisih kurs Rp 1.371.531.713.829. Pembiayaan penerbangan, biaya hidup dan dana operasional lainnya di Arab Saudi dalam bentuk dolar dari jamaah haji sehingga tidak diperlukan transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing.

Menag Lukman menjelaskan rincian pendapatan lainnya  sebesar Rp 150 miliar tersebut berasal dari penerimaan ganti rugi ANA katering di Arab Saudi yang diperkarakan karena wanprestasi dalam haji tahun 2006 dan menang sehingga mendapatkan ganti rugi. Juga ada  pengembalian sisa dana operasional Kanwil, penerimaan lainnya dari kanwil, denda keterlambatan pekerjaan di Arab Saudi, Surplus underwriting, pengembalian temuan hasil audit, penerimaan lainnya dari kantor teknis (KUHI) di Jeddah.


Sebelum ditanya lebih lanjut, Menag mengatakan pendapatan jasa giro dan pendapatan lainnya dalam bentuk penerimaan uang ini tidak ada yang digunakan sehingga seluruhnya disetorkan ke dana abadi umat (DAU).  Ia juga menyebut masih terdapat sisa operasional karena adanya efisiensi, sehingga tidak seluruh anggaran yang disetujui terserap saat penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2015.

Namun penjelasan Menag tersebut belum menjawab pertanyaan-pertanyaan wakil rakyat, terutama soal Rp1 triliun yang belum ada rincian penggunaannya. Oleh karena itu pembahasan BPIH 2016 belum juga tuntas hingga menjelang akhir Maret 2016 ini. Sebagian anggota Komisi VIII DPR juga masih ingin dibentuk Panja untuk menyelidiki kejanggalan dalam laporan keuangan dana haji 2015 sambil menentukan besaran BPIH 2016. (mm)


Back to Top