Asuransi Haji 2015

Klaim 510 Jemaah Haji Diduga Hangus, Kemenag Didesak Perbaiki Aturan Pencairan

Ibadah haji adalah perjalanan panjang yang mengandung risiko kecelakaan atau kematian. Seluruh calon jemaah haji diasuransikan sebagai bagian dari perlindungan yang dibayarkan dalam setoran Biaya Perjalana Ibadah Haji (BPIH). Pada tahun 2015 lalu, PT Asuransi Mega Life memenangkan tender asuransi haji, sebelumnya pada tahun 2014 tender dimenangkan PT Amanah Githa dan seterusnya setiap tahun ditenderkan.

Namun yang menjadi masalah adalah soal realisasi klaim asuransi yang kurang memihak. Musim haji 2015 lalu, berdasarkan data Siskohat Kemenag RI, ada 680 jemaah haji Indonesia wafat karena sakit dan kecelakaan crane maupun musibah Mina.

“Dari 680 itu hanya 170 keluarga jemaah haji yang wafat melakukan klaim ke perusahaan asuransi, sedangkan 510 lainnya tidak melakukan klaim. Artinya potensi hilangnya kesempatan mendapatkan klaim asuransi hilang karena dibatasi hanya 90 hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan atau kematian,”ujar Pemerhati Urusan Haji dan Umrah Mahrus Ali, MA kepada gomuslim, Senin, (28/03/2016). Pada tahun 2014, dari 117 jemaah wafat, hanya sekitar 10% yang mengajukan klaim.

Lebih lanjut disampaikan, potensi jemaah haji yang terkena musibah kecelakaan hingga menyebabkan cacat berat atau yang meninggal, tidak mendapatkan hak klaim asuransi haji sangat tinggi karena beberapa alasan berikut:

Pertama, sosialisasi soal asuransi haji sangat lemah. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Komisi Ombudsman  RI (2012) tentang pelayanan haji di lima kota besar yang padat peminat haji, asuransi haji tidak dikenali oleh jemaah calon haji. Kemenag di Kabupaten maupun Bank Penerima Setoran Haji (BPSH) tidak menyampaikan adanya asuransi haji. Kemenag sibuk dengan Manasik Ibadah Haji, sementara pihak  BPSH sibuk dengan uang setoran, sementara penjelasan tentang asuransi luput dari perhatian.

Kedua, oleh karena lemahnya sosialisasi soal asuransi haji, maka dalam setiap kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan atau kematian, petugas haji hanya mengurus pelayanan korban, sementara hak-hak korban dari asuransi tidak masuk dalam perhatian.

Ketiga, hanya keluarga atau jemaah haji terdidik saja yang mengerti dan memikirkan hal terkait hak klaim asuransi haji, sementara dari 160 ribu jemaah haji Indonesia sejak tiga tahun terakhir ini sebagian besar masih didominasi dari kalangan awam. Oleh karena itu, sebagian besar korban tidak menuntut klaim, hal itu terbukti dari kasus 680 korban hanya 170 yang mengurus klaim, sementara 510 lainnya potensial ‘hangus’.

Terkait hal tersebut, Mahrus Ali yang pernah melakukan penelitian tesis dengan tema pengawasan pelayanan haji itu berharap pihak penyelenggara haji yang masih dipegang Kementerian Agama, agar secara pro-aktif membuat regulasi asuransi haji yang antara lain memuat ketentuan, bahwa diajukan atau tidak, jika jemaah haji mengalami kecelakaan, pihak perusahaan asuransi yang memenangi tender asuransi haji ‘otomatis’ wajib menyampaikan hak yang harus mereka terima. Tidak menunggu klaim diajukan mengingat sebagian besar jemaah haji belum mengetahui program demikian atau kesulitan mengurus klaim.

Selain itu juga menyederhanakan prosedur kalim. Hingga hari ini masih diberlakukan prosedur yang seringkali sulit dipenuhi ahli waris. Ahli waris harus menyiapkan dokumen antara lain mulai dari fotokopi identitas ahli waris dan jemaah haji yang meninggal, surat keterangan kematian, hingga formulir pengajuan klaim asuransi jiwa yang ditandatangani oleh Kasi/Kasubdit Layanan Haji Kementerian Agama setempat. “Pengajuan formulis klaim yang harus ditandatangani Kasubdit Layanan Haji itu sering menjadi kendala di lapangan, jika disederhakan, hal-hal demikian dilakukan Kasubdit langsung ke perusahaan asuransi, maka seluruh klaim dipastikan dapat dicairkan,”lanjut Mahrus.

Ia prihatin, bukan pada musim haji 2015 saja yang realisasi klaim minim, pada musim haji 2014 (tidak terjadi kecelakaan crane dan musibah Mina), ada 117 jemaah meninggal dunia. Tetapi hingga tanggal 10 Oktober 2014, pihak Amanah Githa sebagai pemenang tender asuransi haji tahun 2014 baru membayar klaim sekitar Rp 350 juta (10 orang).Padahal, total klaim yang harus dibayarkan minimal sekitar Rp 4,2 miliar dari total premi asuransi haji sebesar Rp 16,8 miliar. Manajemen Amanah Githa  mengungkapkan, masih minimnya klaim yang dibayarkan dikarenakan, banyak ahli waris ataupun jemaah haji yang belum mengajukan klaim. Lamanya pembayaran klaim ini disebabkan adanya prosedur dan dokumen yang harus dilengkapi ahli waris jemaah haji sebelum mengajukan klaim kepada Amanah Githa.

Sejumlah perusahaan asuransi setiap tahun mengajukan tender asuransi haji, dengan gambaran sebagai berikut:

Manfaat Asuransi Haji

  1. Apabila Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka pada Yang Ditunjuk akan dibayarkan sebesar 100%  Manfaat Asuransi dan selanjutnya Asuransi berakhir.
  2. Apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi,      maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan sebesar 200% Manfaat   Asuransi dan selanjutnya Asuransi berakhir.
  3. Apabila Peserta menderita cacat tetap karena kecelakaan dalam Masa  Asuransi, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan Manfaat Asuransi   (sesuai tabel yang terdapat di buku panduan haji).

Masa Asuransi
76 (tujuh puluh enam) hari kalender

Cara Pembayaran Kontribusi
Sekaligus

Kepesertaan
Usia masuk Tertanggung : Semua Usia

 

(mm)


Back to Top