Setelah BPKH Terbentuk, Dana Haji Kelak Bisa Jadi Sumber Pembiayaan Umum

Beberapa bank syariah yang dipercaya nasabah calon jamaah haji sedang menunggu realisasi pembentukan Badan Pengelola Keuanga Haji atau BPKH.

Sekretaris Jenderal ASBISINDO (Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia), Achmad K Permana mengatakan perbankan syariah menunggu realisasi BPKH oleh Kementerian Agama. Sesuai amanat UU Nomor 34/2014 tentang pengelola keuangan haji, BPKH harus sudah terbentuk setahun setelah UU 34/2014 diundangkan. Mestinya akhir 2015 lalu badan itu sudah terbentuk. Namun, Kementerian Agama RI mengaku baru membentuk panitia seleksinya.

Saat ini dana haji yang disetorkan ke bank penerima setoran haji (BPS) yang ditunjuk masih tercampur dengan dana umum. Kelak dana haji itu jika sudah dikelola BPKH diharapkan tetap bisa diambil manfaatnya untuk pembiayaan umum (mashlahatul ‘ammah). Tetapi stake holder yang berkepentingan tetap diharuskan menggunakan skema kerja sama bisnis yang syar’i, misalhnya dengan akad (perjanjian) Mudlarabah Muqayyadah.

Saat ini, menurut Achmad K Permana, dana haji sekitar Rp 35 triliun sudah masuk ke perbankan dan sisanya ditempatkan dalam Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Prospek investasi ke depan dana haji ini bagus karena jangka waktunya panjang. “Imbal hasil depositonya bisa maksimal setara dengan suku bunga acuan,” katanya.

Bisa dipastikan kelak, pengelolaan keuangan haji bisa dijadikan sumber pembiayaan umum dan dapat menggerakan roda ekonomi terutama di sektor informal melalui penyaluran kredit mikro. Nilai manfaat yang besar bagi umat ini akan terealisasi, jika BPKH dibentuk tidak hanya dengan prinsip akuntabilitas tapi juga dengan tujuan membangun maslahat yang lebih besar.  (bos)

 

 


Back to Top