Hanya Badan Pengelola Keungan Haji Yang Berwenang Investasikan Dana Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sama seperti lembaga keuangan dan jasa perbankan lain. Hal ini disampaikan  Deputi Komisioner OJK bidang Pengawasan Bank, Mulya E Siregar. Namun sayang lembaga yang seharusnya sudah terbentuk setelah setahun disahkan undang-undang BPKH teryata belum juga lahir. UU BPKH disahkan DPR RI pada Oktober 2014, tetapi hingga April 2016 panitia seleksi anggotanya saja belum disahkan.

BPKH ini sama seperti BPJS yang diberi amanat konstitusi untuk mengelola dana publik. Ia merupakan badan hukum publik yang mandiri dan bertanggung jawab ke Presiden RI melalui Kementerian Agama RI. Tugas dan wewenang BPKH meliputi pengelolaan, penerimaan, pengembangan dan pengeluaran hingga investasi dan kerja sama dengan lembaga lain dalam pengelolaannya.

Sementara sampai saat ini dana haji yang terkelola di perbankan sudah mencapai Rp 80 triliun. Diperkirakan tahun 2017 akan tembus Rp 100 triliun.

Kelak jika BPKH terbentuk, hanya badan ini yang memiliki kewenangan untuk melakukan investasi atas dana haji. “Bentuk-bentuk inevstasi yang dilakukan badan ini harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Karena itu UU PKH yang telah memberi amanat ini memberi rambu-rambu sebagai pedoman bagi BPKH dalam menginvestasikan dana haji.

Menteri Agama RI

Tugas dan tanggung jawab lembaga ini berat, tidak hanya meliputi pengelolaan, penerimaan dan pengemabangan tetapi tindakan investasi atas dana haji yang dilakukan harus prudent, dan dalam koridor muamalah syariah. “Karena itu syarat untuk duduk di badan pelaksana dan pengawas lembaga ini adalah orang profesional. Enggak harus PNS, tapi mereka yang profesional,” pungkas Menag. (boz)



Back to Top