Setelah Enam Tahun Paspor Haji Ditiadakan, Calon Haji Mulai Terbiasa Urus Sendiri

Jakarta, (gomuslim). Dulu, kita mengenal paspor haji (pasppr coklat), yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menyebutkan  jenis paspor haji yang dikeluarkan oleh Departemen / Kementerian Agama RI. Namun sejak musim haji  1430 H/2009 M ketentuan tersebut tidak berlaku lagi, dan setiap calon jemaah haji bertambah kesibukan baru ke imigrasi. Mulai Pebruari, Maret dan April 20016 ini, ribuan jemaah calon haji mulai memadati kantor imigrasi.  Mengapa terjadi perubahan yang menambah kesibukan calon jemaah haji itu?

Tentu karena ada aturan baru dari pihak Kerajaan Arab Saudi yang mendadak diberlakukan. Pemerintah sebagai penyelenggara haji sempat kalang kabut ketika tiba-tiba ada perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan pemberian Visa Haji hanya bagi yang menggunakan paspor internasional (ordinary passport), yaitu paspor yang memenuhi standar seperti yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

Kektidaksiapan itu karena baru saja ditetapkan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji juga mengatur tentang pemberian paspor haji bagi jemaah calon haji Indonesia, yang penerbitannya dilakukan Kementerian Agama, sementara perubahan kebijakan Arab Saudi tersebut baru disampaikan pada Desember 2008 dan mulai diberlakukan pada musim haji Tahun 1430 H/2009 M. 

Standar paspor internasional tersebut menyangkut spesifikasi teknis (kertas, security, print, intaglio microtex, dll). Disamping itu ICAO juga menentukan standar pencantuman data pemilik paspor dengan standar yang dapat dibaca oleh mesin pembaca data paspor yang khusus diperuntukan bagi paspor internasional (ordinary passport), dengan rumusan dan kode tertentu.

Paspor biasa yang diterbitkan oleh imigrasi, juga telah dilengkapi dengan data biometrik yang diambil dari sidik jari (finger print) dan sidik wajah (facial recognition) yang memperkuat validasi paspor tersebut untuk memenuhi standar internasional.

Kementerian Agama berusaha untuk meyakinkan Pemerintah Arab Saudi dan memohon penundaan pemberlakukan paspor internasional untuk jemaah haji Indonesia Tahun 1430 H/2009 M, agar ada kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan peralihan dari paspor haji ke paspor biasa tersebut. Namun, hingga bulan Juli 2009 Pemerintah Arab Saudi belum mengabulkan permohonan tersebut.

Untuk memperlancar pelaksanaan ibadah haji bagi para jemaah haji Indonesia maka Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perpu No. 3 Tahun 2009 tenteng Perubahan atas UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menetapkan setiap warga Indonesia yang menunaikan ibadah haji menggunakan paspor biasa yang dikeluarkan oleh menteri yang membidangi urusan keimigrasian.

Atas dasar dua Perpu tersebut di atas, Imigrasi  menerbitkan paspor biasa, 48 halaman bagi jemaah calon haji Indonesia 1430 H/2009 M. Pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi bersama Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Bimbingan Haji di tingkat pusat, sementara di daerah koordinasi antara kepala Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi dengan Kanwil KementerianAgama di Propinsi dan Kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya, Imigrasi memberikan kemudahan dalam penerbitan paspor untuk jemaah calon haji berupa:

  1. Calon Jemaah Haji Indonesia datang ke kantor Imigrasi cukup satu kali saja untuk pemindaian foto, sidik jari dan penandatanganan paspor.
  2. Menyediakan loket khusus penerimaan permohonan paspor Jemaah Calon Haji di setiap Kantor Imigrasi. 3. Penyelesaian paspor 2 (dua) hari setelah penandatanganan paspor.
  3. Pelayanan dibuka setiap hari termasuk hari Sabtu dan Minggu. 5. Pembayaran dapat dikoordinir oleh pihak Departemen Agama. 6. Pengambilan paspor yang sudah jadi dapat dilakukan oleh Departemen Agama.
  4. Akan diupayakan perangkat atau unit bergerak (mobile unit) untuk pemindaian sidik jari, foto calon jemaah haji. Bagi jemaah calon haji yang secara geografis mengalami kesulitan untuk datang ke kantor imigrasi setempat.
  5. Biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 untuk paspor biasa 48 halaman, terdiri dari:

a)               Buku Paspor Rp. 200.000,00

b)               Foto Rp. 55.000

c)               Sidik Jari Rp 15.000,00

d)              Total Rp 270.000,00  atau pada tahun 20015-16 diperkirakan Rp300 ribu.

Persyaratan untuk pengurusan paspor, terdiri dari:

  1. KTP
  2. Kartu Keluarga
  3. Akta Lahir atau Ijasah atau Surat Nikah atau Surat Keterangan yang dikeluarkan leh Kantor Departemen Agama.

Calon Jemaah Haji Indonesia yang telah memiliki paspor 48 halaman, yang masa berlaku paspor sampai enam bulan setelah musim haji 2016 ini tidak diperlukan untuk mengurus paspor baru karena yang berasangkutan dapat menggunakan paspor yang dimilikinya untuk berangkat haji.

Sejak terbitnya Perpu No.2 Tahun 2009 dan Perpu No.3 Tahun 2009 maka dalam peraturan yang berlaku, tidak berlaku lagi paspor haji. Dan semua peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen mengenai Paspor Haji secara hukum tidak berlaku lagi.

Kebijakan Pemerintah Arab Saudi berlaku untuk semua negara. Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan Visa kalau tidak menggunakan paspor internasional.

Berikut hal lain terkait dengan paspor bagi jemaah calon haji.

Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Jemaah Haji :

Ketentuan Umum :

  1. Bagi Calon Jemaah Haji diterbitkan paspor biasa 48 Halaman.
  2. Calon Jemaah Haji yang telah memiliki paspor dan masih berlaku, minimal paspor tersebut masih mempunyai masa berlaku paling sedikit 6 bulan terhitung saat hari keberangkatan.
  3. Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif yang dikoordinir oleh Kantor Kementrian Agama.
  4. Nama Calon Jemaah Haji yang tercantum pada paspor paling sedikit 3 kata. Jika nama Calon Jemaah kurang dari 3 kata maka ditambahkan nama Ayah dan/atau nama kakek.

Pada saat pertama kali diberlakukan ketentuan tersebut pada tahun 2009, calon jemaah haji yang membuat paspor dikoordinasi melalui kantor Kemenag setempat, dan yang sudah memiliki paspor sendiri diberi penggantian biaya yang sudah termasuk dalam komponen BPIH.  Kini menghadapi musim haji 2016, para calon jemaah haji sudah terkondisikan, yang sudah melunasi dan siap berangkat umumnya memang sudah siap paspor. Mereka berkoordinasi dengan kantor haji setempat kemudian ke kantor imigrasi terdekat. (MM)


Back to Top