Sticker Visa Umrah Makan Korban, 6.450 Jemaah Numpuk di Bandara Soetta

Jakarta, (gomuslim). Kesibukan dan lalu lalang calon jemaah umrah dari tanah air ke tanah suci pada  Senin hingga Selasa dini hari (5/04/2016) tampak berbeda dari biasanya. Krumunan jemaah memadati bandara.  Setidaknya ada sekitar 6.450 calon jemaah umrah tertunda keberangkatannya akibat sticker visa yang telat dikeluarkan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Jakarta. Kebijakan KBSA ini kembali membuat penyelenggara umrah tidak bisa tidur nyenyak.

Kebijakan ini mengulang kasus paspor haji yang dikeluarkan pada Desember 2008 dan diberlakukan serta merta. Saat itu pemerintah juga mengalami kondisi kuldesak alias mentok seperti menabrak tembok, sama seperti yang dialami travel-travel penyelenggara umrah pada hari ini.  

Mengapa Kerajaan Saudi Arabia sering tiba-tiba memberlakukan kebijakan seperti  tukang bajaj banting setir tanpa lampu sign? Hanya Tuhan yang Maha Tahu, tetapi kronologi ini akan sedikit mengungkap.

Pada 24 Maret 2016, KBSA sebenarnya menginformasikan kepada provider visa bahwa pengurusan visa umrah mulai 28 Maret 2016 hanya boleh dilakukan H-1 keberangkatan. Sebelumnya visa bisa diurus satu atau empat minggu sebelum keberangkatan. Dengan aturan baru tersebut antrian permohonan visa meledak berisiko tinggi jika terjadi gangguan teknis.

Sampai Jumat (1/04/2016), pengurusan visa berjalanan meski dengan kepadatan yang tak terkira. Permasalahan mulai terjadi Senin pagi ketika sejumlah penyelenggara umrah mengambil visa untuk keberangkatan hari Senin. Berdasarkan informasi orang Kedutaan, visanya sebenarnya sudah siap cetak, tinggal stickernya yang tidak ada. Hal teknis seperti ini tidak dapat diatasi segera langsung meledakkan masalah besar  karena menyangkut ribuan orang dan pihak lain seperti penerbangan dan perhotelan yang sudah dijadwal.

Sejumlah  penyelenggara umrah menunggu dengan was-was dan berharap visa bisa keluar hari Senin, meskipun telat.  Ditunggu hingga  pukul 11 siang belum keluar hingga pukul 15.00 ternyata belum keluar juga. Padahal pihak penerbangan Garuda bersedia mengunggu hingga 16.00 WIB. Hingga Senin malam belum jelas dan Selasa pagi ini masih akan diatasi.

Akibat ketidakmampuan pihak KBSA, penyelenggara umrah sangat dirugikan karena harus mengeluarkan biaya tambahan, baik untuk konsumsi maupun untuk akomodasi lain selama proses tunggu yang sudah lebih dari 12 jam. Namun demikian, tidak ada kata minta maaf atau penjelasan resmi dari KBSA atas kelambatan yang menyebabkan 6.450 jemaah telantar di bandara.

Jumlah jamaah tersebut yang tercatat di empat asosiasi penyelenggara umrah, yakni Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) sebanya 3.000 orang, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) 2.000 orang, Kesatuan Tour Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) sekitar 1.000 orang dan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound  Indonesia (Asphurindo) sekitar 450 orang.

 

Asosiasi Menghadap Dirjen PHU Kemenag RI

Terkait kejadian tersebut wakil dari empat asosiasi penyelenggara haji dan umrah, Senin kemarin mengambil langkah cepat dengan menggelar pertemuan di ruang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama untuk menyampaikan persoalan sticker visa yang mengakibatkan tertundanya keberangkatan jamaah umrah.

Empat asosiasi tersebut dari Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound  Indonesia (Asphurindo), dan Kesatuan Tour Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Mereka meminta Dirjen PHU Kementerian Agama untuk turut membantu penyelesaian dan atas nama pemerintah menjelaskan, bahwa  kejadian ini  force majeure karena bukan  kesalahan teknis oleh penyelenggara. Masalah ini bukan pembatalan tapi tertunda diakibatkan visa.  Juga diharapkan untuk membuat surat kepada Kedutaan Saudi  agar tidak terjadi kembali di kemudian hari serta membuat surat kepada maskapai penerbangan agar tidak mengenakan tindakan yang tidak wajar. Surat itu di tembuskan kepada Kementrian perhubungan.

“Dengan tertundanya berangkat umrah maka mengakibatkan kerugian untuk para penyelenggara dan calon jamaah itu sendiri. Maka kami meminta bantuan kepada Direktur Pembinaan Haji dan Umrah serta Pak Dirjen,” kata H Muhammad Hasan yang mewakili Himpuh dalam keterangannya, Senin malam.

Dirjen PHU Abdul Djamil dan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis di Kantor Kemenag memberikan saran agar asosiasi tidak terlalu tegas dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia karena adanya kepentingan haji dan umrah. “KBSA memiliki hak khusus tentang pengeluaran visa,” tutur Dirjen Abdul Djamil dalam pertemuan itu.

Kejadian terlambatnya sticker visa haji ini mengundang prihatin banyak pihak, bukan saja calon jemaah umrah yang lelah, sedih dan menahan marah terkatung-katung berjam-jam, travel penyelenggara umrah dan pihak penerbangan juga dirugikan, juga masyarakat haji di tanah air ikut prihatin. Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) H Mahrus Ali, MA  menyoal sikap pemerintah yang selalu tidak berdaya di depan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Bahkan terhadap ketidakprofesionalan pelayanan visa umrah dan haji yang sering dilakukan pihak Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, pejabat Indonesia tidak dapat melindungi hak warga negaranya sendiri. Ada undang-undang pelayanan publik untuk melindungi rakyat dalam mendapatkan pelayanan prima, pelanggarnya dapat dinyatakan melakukan malservice dan maladministrasi, tetapi jangankan mengawasi atau menilai, bersikap tegas dan membuka kedua mata saja tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, rakyat, umat dan konsumen harus lagi-lagi menjadi korban penderita. Semoga tidak terulang lagi,”ujarnya mengakhiri wawancara dengan gomuslim, Selasa pagi ini. (MM)


Back to Top