Investasi Syariah

Mengapa Market Share Keuangan Syariah Indonesia Lebih Rendah dari Malaysia? Ini Jawabannya!

Jakarta, (gomuslim). Market share keuangan syariah Indonesia kalah jauh di bawah Malaysia. Ini merupakan ‘pekerjaan rumah’ bagi pemerintah, para pelaku,  dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini diungkapkan Muhammad Teguh, Anggota Bidang Pasar Modal Dewan Syariah Nasional MUI, saat ditemui di acara Peluncuran Reksadana Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund, di Jakarta, baru-baru ini.

Tetapi membandingkan dua negara serumpun ini, menurutnya, kurang pas. Bukan Apple to Apple. Meskipun secara populasi penduduk muslim lebih besar Indonesia dari Malaysia, ternyata letak permasalahannya bukan di situ.  Teguh membaca ada lanskap hukum yang menjadi barrier bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

“Indonesia menggunakan hukum civil-law sementara negara-negara persemakmuran (termasuk di dalamnya Malaysian) menggunakan common–law. Kita kalau mau melakukan tindakan tertentu, membuat produk baru, bikin sukuk misalnya, itu harus ada undang-undangnya terlebih dahulu. Aturannya dibuat dulu. Sementara di Malaysia, yang menganut prinsip hukum common law, ia asal ada kesepakatan para pihak, jalankan saja, asalkan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan,” terangnya kepada gomuslim.

Faktor prinsip civil law ini menurut analisis pribadi Muhammad Teguh menjadikan kreativitas yang dilakukan privat center di industri keuangan syariah sempat terbatasi. Setiap korporat mau menerbitkan produk baru, mesti melihat rambu-rambu ketentuan yang ada. Belakangan DSN MUI telah membuat kodifikasi produk perbankan. Tujuannya ialah untuk memudahkan industri perbankan syariah jika membuat produk bisa sesuai dengan Dewan Syariah Nasional-MUI, peraturan yang ada di OJK dan Bank Indonesia (BI).

“Dengan demikian ketika perbankan syariah mau menerbitkan produk baru, dan produk itu sudah ada di kodifikasi itu, maka tidak perlu minta fatwa, tidak perlu lagi ijin—sekedar lapor saja. Dan kualifikasi dan karakteristik produknya sudah dijelaskan di sana,” jelasnya.

Langkah ini merupakan kemudahan, sekiranya prinsip civil law yang mulanya terkesan menghambat dapat mengurai. Dan industri bisa membuat produk perbankan syariah.

 “Dulu saya ingat sekali, saat pertama Sukuk terbit di Indonesia, namanya Obligasi Syariah, itu pertama yang merilis korporat. Ketika korporat melakukan itu, sebetulnya negara juga ingin menerbitkan Obligasi Syariah, atau Sukuk itu. Tapi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena undang-undang pasar modal menyebutkan yang namanya obligasi itu berbasis bunga (Riba),” katanya.

Pemerintah pun tak berdaya, tidak bisa menerbitkan Sukuk. Kalau di negara common law, lanjutnya, itu bisa dilakukan karena tidak melanggar peraturan.

“Di sana (Malaysia) tidak ada aturan yang dilanggar. Di negara kita enggak bisa, sampai diterbitkan dulu undang-undang yang mengatur obligasi tersebut. Maka terbitlah UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) baru itu bisa jalan. Akhirnya kita terlambat berapa tahun dari Malaysia," tambahnya.

Faktor prinsip hukum  yang dianut ini yang menyebabkan market share ekonomi syariah Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Berkat UU SBSN ini kontribusi Sukuk tinggi terhadap keuangan syariah Indonesia. Menurut data yang dipegang Teguh, Sukuk Indonesia sudah nomer satu di dunia. “Coba saja lihat data di Blumberg atau Departemen Keuangan, Suku Indonesia nomer satu. Sementara peringkat Malaysia selisih dua atau tiga baris di bawah kita," ujarnya.

Jika ada asumsi mengatakan keuangan syariah Indonesia tertinggal dari Malaysia, interm of sukuk, Indonesia jauh lebih unggul dari Malaysia. Per tahun 2016 ini nomer satu di dunia. “Jadi enggak benar kalau keuangan syariah kita enggak kemana-mana. Memang kalau dari sisi perbankan, asuransi, pasar modal reksadana, memang kita secara market share kecil. Tapi kalau dilihat dari jumlah akun (account)nya Indonesia nomer satu. Duitnya sedikit-sedikit, tapi akunnya banyak. Di Malaysia akunnya sedikit, tapi duitnya banyak. Ini yang dianggap sebagai market share Malaysia lebih besar,” katanya.

Rupanya jumlah populasi penduduk yang lebih besar dari Malaysia juga menjadi indeks atas rendahnya market share keuangan syariah Indonesia. Selain itu start pengembangan arsitektur keuangan syariah Malaysia terkesan lebih dulu dari Indonesia. Tetapi dari segi jumlah akun (number of accounts) dan Sukuk Indonesia jauh lebih tinggi. Bahkan diklaim `nomer satu di dunia. (boz)

 

 


Back to Top