Hari Ini Kemenag Lakukan Sidak Travel Haji dan Umrah di Bandung

Jakarta, (gomuslim). Penipuan yang dilakukan oleh Oknum Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (PPIHU) marak terjadi belakangan ini di Indonesia. Hal ini akhirnya membuat geram jajaran Kemenag karena telah menimbulkan kerugian terhadap banyak calon jemaah yang tidak jadi diberangkatkan.

Atas dasar itulah, kemarin (20/04/2016) Kemenag melakukan upaya penertiban izin bagi perusahaan travel haji dan umrah. Rencananya hari ini akan dimulai penertiban di wilayah Bandung, Jawa Barat. Operasi penertiban ini bekerjasama dengan Kanwil Kemenag dan Polda Jabar.

Kemenag Pusat yang diwakili Kasubdit Pembinaan Umrah Ditjen Penyelenggaran Haji dan Umrah Kemenag, Arfi Hatim dan Kasubag Informasi Haji dan Umrah Affan Rangkuti bersama Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jabar, Ajam Mustajam, kemarin telah melakukan koordinasi terkait rencana penertiban penertiban travel umrah bodong yang diselenggarakan hari ini.

Selain melakukan koordinasi mengenai penertiban perusahaan travel,  Arfi Hatim menyampaikan maksud kedatangannya bersama Kabid untuk menindaklanjuti MoU yang sudah ditandatangani antara Polri dan Kemenag perihal penertiban travel umrah ilegal yang banyak melakukan penipuan kepada calon jemaah. “Persoalan travel umrah nakal ini sudah luar biasa, karena terjadi di seluruh Indonesia, salah satunya Jabar. Banyak laporan penipuan oleh penyelenggara tidak berizin,” ujar Arfi.

Sampai saat ini Kemenag telah mengantongi data yang menyatakan 10.790-an calon jemaah yang tertipu akibat ulah oknum penyelenggara umrah gadungan. Modus penipuan yang sering ditemukan adalah, mereka kerap menawarkan paket umrah murah. “Mereka hanya modal janji-janji dan semata-mata untuk mengumpulkan uang masyarakat dan tidak berniat memberangkatkan jemaah. Kalau kita tidak bergerak dari sekarang, ini akan jadi bom waktu,”  terang Arfi.

Kemenag telah mencatat 649 perusahaan travel umrah yang terdaftar untuk seluruh Indonesia, sedangkan 89 diantaranya berada di Jabar. Namun fakta di lapangan jumlah perusahaan travel sejenis lebih banyak lagi, tak sedikit yang tidak mengantongi izin resmi. “Kenyataan di lapangan banyak penyelenggara yang tidak berizin. Kalau merujuk UU 13/2008, hukuman untuk pelaku penipuan haji dan umrah ini adalah kurungan penjara 4 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah,”  ujar Arfi.

Pada tahun 2013, Penandatanganan MoU oleh Kemenag dan Kapolri telah dilakukan. MoU tersebut berisi pembetukkan tim khusus penegakan hukum (Timsusgakum). Dengan adanya Timsusgakum ini, diharapkan dapat meminimalisir angka korban penipuan dari oknum travel yang nakal. “Kami harapkan juga di Jabar ini bisa segera menindaklanjuti MoU tersebut dengan membentuk Timsusgakum,” kata Affan.

Penipuan terhadap calon jemaah, merupakan tindakan masif yang kerap terjadi. tidak hanya di Indonesia di negara maju Eropa seperti Inggris pun hal semacam ini terjadi hampir setiap tahu, modus penipuannya pun hampir sama, sebagaimana berita yang ditayangkan gomuslim pada Selasa, (19/04/2014) di http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/04/19/234/di-inggris-100-calon-jemaah-haji-tertipu.html. (fh)


Back to Top