Petugas Banyak Kendala, Diplomasi dengan Arab Saudi Juga Sangat Lemah

Jakarta, (gomuslim). Pelayanan petugas haji dari Indonesia selama ini dinilai sudah baik, namun  sering terkendali keterbatasan kemampuan komunikasi dengan pihak petugas haji Arab Saudi atau pihak hotel dan transportasi lokal setempat. "Soal petugas haji sudah jelas prosedur dan syaratnya, tetapi mari kita perhatikan, masih sering dijumpai petugas haji yang numpang berangkat haji, belum pernah berhaji dan tidak memiliki kemampuan menguasai keadaan setempat. Ini biasanya karena ada kolusi dalam rekrutment petugas dari tanah air,"ujar Ketua Rabithah Haji Indonesia (RHI) H Ade Marpuddin, MM kepada gomuslim, Sabtu ini (23/04/2016).

Sebelumnya, penilaian yang sama juga disampaikan sejumlah kalangan dari Senayang, bahkan ditambah kendala kebijakan pemerintah Arab Saudi dinilai telah membatasi Petugas Haji Indonesia, saat hendak memberikan pertolongan terhadap jamaah haji Indonesia yang menjadi korban pada peristiwa jatuhnya crane pada Jumat (11/9/2015) dan tragedy Jalan 204 Mina, pada Kamis (24/9/2015), Petugas Haji Indonesia tidak dapat melakukan tindakan cepat dalam identifikasi jenazah jamaah haji Indonesia, hal ini disebabkan karena tidak diberi ruang oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengakses rumah sakit atau tempat penyimpanan jenazah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa ke depan akan ada komitmen bersama DPR, Meteri Agama RI, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri, hal ini bertujuan untuk memperbaiki diplomasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. “Komisi VIII memandang penting peran diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji, bukan saja menyangkut perlindungan terhadap jemaah Haji tetapi juga dalam melakukan koordinasi antara Kementerian Agama RI dengan Kedutaan Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dalam berbagai kegiatan peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji,” kata Saleh saat membuka Raker Komisi VIII dengan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin dan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (21/4/2016).

Rapat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membahas beragam hal yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka menyambut musim haji tahun 1437 H/ 2016  M, khususnya menyangkut diplomasi dengan pihak kerajaan Arab Saudi.

Saleh menyampaikan bahwa, rapat ini diselenggarakan mengingat penyelenggaran ibadah haji tahun lalu telah terjadi dua insiden yang menjadi isu nasional bahkan internasional, yaitu jatuhnya peralatan kerja bentuk crane di Masjidil Haram dan insiden Mina yang mengakibatkan banyak korban yang meninggal dunia termasuk dari Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan pengawasan DPR, ketika Petugas Haji Indonesia merasa dipersulit dalam melakukan identifikasi korban, justru sebaliknya dengan negara-negara lain. Mereka lebih cepat memberikan pertolongan dan informasi mengenai jumlah dan asal korban bahkan beberapa negara dapat memulangkan korban dari peristiwa naas tersebut ke negara masing-masing. “Ini menunjukan bahwa, harus kita akui bahwa diplomasi Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri khususnya ketika melakukan ibadah haji di Arab Saudi  masih sangat lemah,” kata Saleh.

Akibat insiden jatuhnya crane di Masjidil Haram yang menewaskan 12 jemaah haji Indonesia, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud menjanjikan kompensasi sebesar SAR 1 juta atau setara Rp 3,8 miliar kepada keluarga korban meninggal dunia dan korban yang mengalami cacat permanen. Sementara korban luka, dijanjikan kompensasi 500 ribu riyal atau Rp 1,86 miliar. Namun sampai hari ini dana kompensasi tersebut belum ada kejelasannya.

Pada Maret 2016, Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saefuddin bertemu langsung dengan Menteri Urusan Haji  Saudi, Bandar Muhammad Hajjar. Dari pertemuan ini, membuahkan hasil bahwa pemerintah Arab Saudi berjanji akan menyelesaikan pencairan dana kompensasi korban dari insiden yang terjadi di tengah musim haji tahun 2015,  “Menteri Urusan Haji Saudi tegas mengatakan realisasi pencairan ini sudah mendekati penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian tahapan yang cukup panjang. Dua kementerian yang mengurus ini, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, pada saatnya akan menyampaikan secara resmi dan merealisasinya,” tutur Menag, yang baru tiba dari Saudi, Rabu, (16/3/2016).

Kendati demikian sampai saat ini belum ada kabar yang tersiar mengenai realisasi kompensasi korban dari dua insiden yang terjadi saat musim haji tahun lalu. Padahal pada peristiwa jatuhnya crane di Masjidil Haram, pemerintah Arab Saudi telah mengakui bahwa kejadian itu terjadi akibat kelalaian kerja, pengakuan ini dinyatakan setelah adanya investigasi yang dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). (fh)

 


Back to Top