RUU Haji dan Umrah Masuk Baleg, Muncul Badan Penyelenggara dan Majelis Amanah Haji

Jakarta, (gomuslim). Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) sebagai pengganti atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, kini telah disepakati masuk agenda pembahasan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Namun sayang Komisi Pengawas Haji Indonesia yang disebut dalam undang-undang 13 Tahun 2008 sama sekali tidak disebut, namun muncul Badan Penyelenggara Haji dan Majelis Amanah Haji.

Disepakatinya RUU ini dinilai merupakan suatu hal yang relevan dengan pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah. Mengingat di dalamnya diatur mengenai transparansi, proporsionalisme dan jaminan untuk peningkatan pelayanan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pada RUU ini pun tercantum sistem terpadu sehingga lebih memudahkan jemaah haji untuk menyampaikan keluhan tentang kejanggalan yang terjadi pada penyelenggara Ibadah Haji  dan Umrah.

"Sistemnya saling terintegrasi sehingga setiap input yang kita dapatkan ada salurannya, misalnya jika ada komplain peserta terhadap Penyelenggara Ibadah Haji bisa langsung dilaporkan kepada Majelis Amanah Haji (MAH) seperti yang tercantum dalam Pasal 6 RUU PIHU,” ujar Ketua Panja Baleg Totok Daryanto dalam Rapat Pleno Baleg  dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/04/2016).

Rapat penetapan RUU ini dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo, dalam rapat tersebut juga disampaikan, peran setiap pihak nantinya dibedakan antara pihak yang membuat aturan (regulator), pelaksana, dan pengawas haji. “Menteri Agama sebagai regulator, Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) sebagai pelaksana, dan Majelis Amanah Haji (MAH) sebagai pengawas sehingga pelayananan ibadah haji dan umrah bisa dimaksimalkan,” tandas Totok.

Pada RUU yang telah disepakati ini, calon jamaah haji yang sudah membayar cicilan atau tabungan haji berhak menerima laporan keuangannya secara virtual. Dengan adanya sistem ini maka pengelolaan keuangan haji diharapkan dapat lebih professional tanpa mengabaikan sistem syariah yang ditetapkan pada tabungan haji.

Pada sisi lain, untuk menjamin kepastian dan kelancaraan penyelenggaraan haji regular pendanaannya diambil dari keuangan yang dikelola Badan Pengelolah Keuangan Haji (BPKH). Kemudian setelah adanya keputusan tentang besaran pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji, maka dana akan dipindahkan setelah 15 hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan itu.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya akan terbuka terhadap usulan-usulan baru jika memang diperlukan. “Mudah-mudahan apa yang menjadi keseriusan kita untuk melahirkan undang-undang yang berpihak pada rakyat ini bisa diperjuangkan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Baleg, Abdul Kadir Karding, Undang-Undang No. 13 Tahun 2008,  telah banyak mengatur Kemenag dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, “Kami melihat dalam UU No.13 ini mengatur terlalu banyak tentang Kemenag atas berbagai hal, mulai dari regulator, pelaksana sekaligus pengawas. Ini yang ingin diurai agar kewenangan tidak terlalu besar sehingga Kemenag hanya fokus pada pembinaan akhlak masyarakat dan pendidikan masyarakat. Ini diatur agar lebih jelas dan lebih konkret tugas dan wewenang Kemenag,”jelas Wakil Ketua Baleg, Abdul Kadir Karding.

Wakil Ketua Komisi VIII, Mahrus Munir menyatakan bahwa RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini telah diusulkan hampir 2 tahun yang lalu namun akhirnya baru disetujui kemarin, Senin (25/4/2016).  “Kami bersyukur sekaligus mengapresiasi para anggota Baleg yang menerima atau menyetujui Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU Tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah ini untuk dibahas ke tingkat yang lebih lanjut lagi. RUU ini sudah hampir dua tahun kami usulkan ke Baleg, tapi baru sekarang disetujui. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bersama teman-teman semua kami dapat menyelesaikan RUU ini,” tandas Mahrus Munir.

Isu seputar haji saat ini menjadi sorotan publik maka pemerintah seyogyanya memperbaiki sistem seputar pengelolaan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia. RUU ini diharapkan dapat disahkan menjadi undang-undang pada sidang paripurna, agar ke depannya sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya serta dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (fh)


Back to Top