Permenkeu Tunjuk Bank Syariah sebagai Penyalur Gaji PNS, TNI-Polri

Jakarta, (gomuslim). Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan perbankkan syariah di tanah air, Menteri Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 11/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat, konvensional dan syariah.

Permenkeu ini berisi antara lain pilihan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri melalui bank syariah. “Langkah ini diharapkan dapat jadi bagian dukungan pemerintan bagi perbankan syariah,” ujar Kepala Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Haryadi kepada media massa di Jakarta, belum lama ini.

Disebutkan, Permenkeu itu sudah ditandatangani pada 29 Januari 2016 lalu namun sosialisasinya baru dapat dilaksanakan saat ini. Peraturan ini memungkinkan satuan kerja (satker) bisa mengajukan satu hingga tiga bank penyalur gaji PNS, TNI, dan Polri. Jika satker mengajukan satu bank sebagai pembayar, harus memilih antara bank konvensional atau bank syariah. Jika dua, satu di antaranya harus syariah. Jika tiga, dua di antaranya harus syariah dan satunya konvensional.

''Semoga ini jadi sinyal baik bagi bank-bank syariah, alokasi APBN untuk gaji PNS, TNI dan Polri tidak kecil,'' kata Haryadi dalam Syaria Economic Days (Second) ke 15 di FEB UI, Depok, beberapa hari lalu.

Saat ini sudah ada dua bank syariah yang menjadi menyurkan gaji PNS yakni BNI Syariah dan BSM. Haryadi mengatakan ada dua bank syariah lagi yang menyusul.

Dalam PMK 11/2016, bank yang saat ini jadi pembayar punya waktu satu tahun untuk meningkatkan kapasitas teknologi informasi dan mendapat pengesahan. Proses pembayaran gaji melalui bank syariah sebenarnya sudah berjalan, tapi belum otomatis dan masih ada proses yang dilakukan secara manual. ''Nanti harus terhubung otomatis dengan bendahara di satker,'' kata Haryadi.

Deputi Komisioner IKNB 1 OJK Edy Setiadi bersyukur peraturan pembayaran gaji PNS, TNI dan Polri yang akhirnya bisa melalui bank syariah. Mantan Direktur Perbankan Syariah OJK ini mengatakan peraturan ini sudah lama dicita-citakan, meski praktiknya sudah berjalan di beberapa lembaga seperti di BI sudah berjalan sejak 2004 dan Kementerian Keuangan sejak tahun lalu.

Dalam PMK 11/2016 disebutkan, bank pembayara gaji PNS, TNI dan Polri adalah bank umum yang ditunjuk Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Gaji yang disalurkan meliputi gaji induk, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya.

Ini adalah terobosan baru dan bakal membuka peluang bank syariah untuk tumbuh lebih besar. “Kalau (ketentuan itu) berjalan dengan baik, bisa dimunculkan peluang-peluang pasar syariah baru, misalnya BPJS syariah. Cicilan BPJS kan, berasal dari gaji,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank BNI Syariah, Imam T. Saptono, dalam “Press Conference Kinerja BNI Syariah Triwulan I dan Program Ibu Guru Hasanah” di kantor BNI Syariah, Tempo Pavilion I, Jakarta, kemarin.

Imam mengatakan ada delapan bank syariah yang ditunjuk sebagai bank operasional II untuk menyalurkan gaji para abdi negara tersebut. Aturan pemerintah itu pun langsung menuai respons positif dari pelaku bank syariah. “Kalau bisa tersosialisasikan dengan baik, kami bisa tumbuh di atas 5 persen untuk pangsa pasar,” kata dia.

Diakui Imam animo pegawai yang ingin menyalurkan gajinya melalui bank syariah semakin banyak. Namun aturan baru tersebut sayangnya belum terealisasi dengan baik di tingkat satuan kerja, artinya perlu dilakukan sosialiasi lebih luas dan sistemik. (mm)


Back to Top