BPK Temukan 16 Kejanggalan dari Penggunaan Dana Haji 2015

Jakarta, (gomuslim). Sampai saat ini pemerintah belum memberi keputusan tentang penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Hal ini telah menyorot DPR khususnya Komisi VIII dinilai lamban mengambil sikap serta seolah-olah telah memperlambat penetapan keputusan BPIH.

Hal ini akirnya membuat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Shodik Mudjahid angkat bicara, ia membantah bahwa pihaknya telah dianggap memperlambat penetapan BPIH. Menurutnya, sampai saat ini DPR belum memberi keputusan mengenai BPIH disebabkan karena Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, belum menyerahkan laporan keuangan pelaksanaan haji tahun lalu. "Keterlambatan penetapan BPIH karena Komisi VIII bersama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) masih harus mendalami laporan keuangan haji tahun lalu sebagai salah satu acuan penetapan BPIH tahun ini," kata Sodik, Rabu, (27/4/2016).

Berdasarkan pemeriksaan BPK, ada indikasi penyimpangan Rp 1 triliun dari penggunaan dana haji tahun 2015. Menurut BPK dan Inspektorat Jenderal Kementrian Agama, telah ditemukan banyak hal ketidaksesuaian pada penyelenggaraan ibadah haji. "Ada 24 fakta temuan ketidaksesuaian aturan menurut Inspektorat Kemenag dan 16 temuan ketidaksesuaian menurut BPK," jelas Shodik.

Hasil temuan BPK ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Ahmad Mustaqim, terkait penyelenggaraan ibadah haji, terutama perihal akomodasi haji. "Memang itu bagian dari perjuangan kami termasuk saya selaku salah satu anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Haji 2015, dan juga saya ikut dalam rombongan komisi berkonsultasi dengan BPK sekitar dua bulan yang lalu," ujar Ahmad,  hari ini.

Menurut Ahmad, temuan BPK ini berawal dari Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII dengan Kemenag mengenai evaluasi pelaksanaan haji 2015 pada Januari 2016. Ternyata dari laporan yang disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, hasilnya telah melukai perasaan rakyat. Dana sebesar Rp 9 triliun yang disahkan oleh Komisi VIII DPR RI, faktanya penggunaan dana mencapai Rp 10 triliun lebih. "Hal lain yang lebih prinsipil adalah persetujuan Komisi VIII DPR RI sebesar sekitar Rp 9 triliun ternyata pada pelaksanaanya mencapai Rp 10 triliun lebih dan tanpa persetujuan DPR Komisi VIII. Artinya ada bias senilai Rp 1 triliun lebih," pungkas Ahmad.

Laporan keuangan terkait alokasi dana haji senilai Rp 10 triliun lebih itu, hanya disampaikan dengan beberapa lembar kertas yang tidak sepatutnya dijadikan sebagai laporan pada evaluasi antara Kemenag dan BPK.

Sodik Mudjahid berharap agar Menag dapat segera fokus dalam hal laporan keuangan yang telah diaudit "Maka kami minta khusus kepada Menteri Agama untuk fokus dulu pada persoalan ini. Persoalan ini menjadi tanggung jawab Menteri Agama, agar penetapan BPIH tahun 2016 bisa ditetapkan segera," ujar Sodik. 

Komisi VIII DPR RI telah membentuk Panja serta melakukan rapat berulang-ulang dalam 2 bulan terakhir, namun sampai detik ini penetapan BPIH tidak kunjung usai. Calon jemaah haji terus berharap agar persolan ini segera terselesaikan agar tidak memicu munculnya masalah baru yang merugikan jemaah haji Indonesia. (fh)


Back to Top