RUU Haji dan Umrah

Lepas dari Kementerian Agama, Empat Lembaga Ini Jadi Penyelenggara Haji

Jakarta, (gomuslim). Dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) pada Senin (25/04/2016) oleh Badan Legislatif DPR RI, maka urusan haji akan diselenggarakan empat lembaga berbeda. Belum ada tanggapan, ini akan makin menyulitkan pelaksaaan atau makin transparan dalam penyelenggaraan haji yang dalam sekali putaran menyedot dana sekitar Rp 13 Triliun itu.

Dalam RUU ini, yang paling menarik dibincangkan memang pasal yang memisah antara tugas pengelolaan keuangan haji, regulator, operator dan evaluator yang selama ini dikumpulkan dalam satu wadah Kementerian Agama RI.

Dalam RUU tersebut, Kemenag menjadi pembuat kebijakan atau regulator, sedangkan penyelenggaraan haji oleh Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI), untuk pengelola keuangannya oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan pengawasan haji oleh Mahkamah Amanah Haji (MAH).

Dalam UU Haji dan Umrah  Nomor 13 tahun 2008, yang dipisah baru pengawas haji dengan dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang saat ini dipimin H Sam Nasir, juga Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). KPHI tidak disebut dalam RUU Penyelenggaan Haji dan Umrah terbaru karena RUU membentuk Majelis Amanah Haji.

Perubahan akan sangat mendasar. Menurut Ketua Umum PP IPHI Mayjen TNI (Pur) H Kurdi Mustofa, selama ini kesibukan Kementerian Agama banyak tersedot di urusan haji. “Delapan bulan dari 12 bulan kerja, mereka disibukkan dengan haji, padahal bidang garapan Kemenag itu menyangkut pendidikan agama, kerukunan antar agama sampai urusan kantor urusan agama yang mengurus perkawinan jutaan rakyat di negeri ini. Dengan pemisahan ini, maka beban berat itu akan pindah ke badan baru,” jelasnya.

Sementara itu, terkait badan baru yang khusus menyelenggarakan haji dan umrah ini, Ketua Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kemenag RI menyatakan, bahwa ini merupakan keharusan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan yang maksimal.

“Untuk mereka yang mengelola haji akan diseleksi secara terbuka untuk umum baik dari kalangan profesional maupun dari Kementrian Agama. Bagi pegawai Kemenag yang ingin berada di BPHI, mereka harus lolos seleksi dan tidak bisa bekerja di dua institusi. Harus memilih BPHI atau Kemenag,” tutur Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangnnya kepada gomuslim, Jumat pagi (29/04/2016).

Untuk anggota evaluator haji atau MAH terdiri atas unsur masyarakat dan unsur Kemenag. Nantinya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) akan dihapus karena telah ada MAH. Seluruh tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan akan menggunakan APBN. Sedangkan untuk pemberangkatan haji nantinya akan menggunakan dana yang berasal dari BPKH.

Menurut Saleh, sesuai dengan RUU, anggaran awal BPHI nantinya akan berasal dari APBN dan akan menunggu lima tahun hingga bisa menjadi badan yang mandiri. (mm)


Back to Top