Beginilah Perbedaan Aturan Pendaftaran Haji yang Baru dan Lama

Jakarta, (gomuslim), Pemerintah sedang melakukan kebijakan reformasi pendaftaran haji secara besar-besaran. Hal itu tampak dari sejumlah peraturan yang lebih sederhana dan memudahkan calon jemaah haji.

“Sebelumnya, sistem pendaftaran haji reguler menggunakan dua sistem yakni sistem Kankemenag online (KKO) dan Siskohat Gen 2 (centralized). Lalu memakai biometric system (ambil foto dan sidik jari). Kemudian, belum diterapkannya deteksi jemaah haji sudah haji,” jelas Kasubag Pengembangan Data Base Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Nurhanuddin usai menjadi nara sumber dalam kegiatan bimbingan teknis Siskohat pusat dan daerah di Bandung,  Rabu (11/05/2016).

Sejumlah aturan baru ditetapkan pemerintah terkait dengan syarat naik haji. Peraturan itu ditetapkan dalam  Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang ditetapkan pada 27 Mei 2015 dan mulai berlaku pada musim haji 2016 ini.

Setelah keluar PMA 29/2015 maka sistem pendaftaran haji reguler berubah drastis yaitu menggunakan perangkat Siskohat Gen 2 (centralizd). Kemudian menerapkan biometric system (ambil foto dan sidik jari). Dan penerapan deteksi jemaah sudah haji dengan metode algoritma similaritas.

Perbedaan Regulasi Lama dan Baru

Dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler pemerintah menggunakan berbagai landasan regulasi antara lain sebelumnya memakai PMA 14/2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Di PMA 14/2012 jemaah membawa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang berisi nomor pendaftaran. Data jemaah sudah ada di Siskohat. Ada proses inquiry sebelum setoran awal dengan menggunakan nomor pendaftaran SPPH. BPS BPIH tidak mengirimkan data CIP (customer information file). Dan bukti setoran awal dicetak dari aplikasi Siskohat.. BPS adalah Bank Penerima Setoran Haji yang telah melakukan MoU dengan Kemenag RI sebagai penyelenggara haji.

Sedangkan, di regulasi yang baru yakni PMA 29/2015 jemaah tidak lagi perlu membawa dokumen apapun dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Data jemaah belum ada di Siskohat. BPS BPIH mengirimkan data CIF. Bukti setoran awal dicetak menggunakan aplikasi BPS BPIH.

Hal lain yang ditetapkan dalam PMA 29/2015 ini adalah masyarakat Indonesia yang bisa mendaftar haji adalah mereka yang pada saat mendaftar minimal berusia 12 tahun. Bagi jemaah haji yang sebelumnya sudah pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftara haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

Dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa calon jamaah haji berusia di bawah 17 tahun dan belum belum memiliki KTP dapat menggunakan kartu identitas lain yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PMA 14/2012, juga dihapus dalam PMA 29/2015.

Bagi yang ingin membaca lengkap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Anda bisa membacanya melalui link berikut ini: http://www.gomuslim.co.id/read/regulasi_direktori/2016/05/01/377/peraturan-menteri-agama-nomor-29-tahun-2015.html

Sedangkan prosedur palaksanaanya dapat dilihat di sini: http://www.gomuslim.co.id/read/regulasi_direktori/2016/04/04/143/pedoman-pendaftaran-haji-reguler-2016.html

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI menegaskan, penyederhanan prosedur ini tidak lepas dari Siskohat yang semakin canggih. “Kalau tak ada Siskohat, saya tak bisa bayangkan, PMA 29/2015 ini bisa jalan sesuai harapan. Sebab, tanpa perangkat komputer, memangkas prosedur pendaftaran dari empat kali menjadi dua kali, tentu tidaklah mudah,” kata Djamil. (mm)


Back to Top