Sistem Lama Banyak Kelemahan, Kelak Haji Dikendalikan Empat Badan Negara

Jakarta, (gomuslim). Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) telah disetujui Badan Legislatif DPR RI, Senin, (25/4/2016) lalu. Dalam RUU tersebut muncul 4 lembaga, yaitu operator (Badan Penyelenggara Ibadah Haji), regulator (Kemenag RI), evaluator (Majelis Amanah Haji) dan pengelolaan keuangan haji (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebelumnya 4 lembaga bersatu dalam satu payung kementrian agama. Namun kali ini peran kementrian agama hanya sebatas regulator haji.

Dalam penyelenggaraan haji, keempat lembaga tersebut memiliki sistem yang terintegrasi. Menurut H. Anda, MM, Anggota Komisi VIII DPR RI, penyelenggaraan ibadah haji masih banyak ditemukan berbagai kekurangan dari segi penetapan biaya Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Karenanya penting dibentuk Mahkamah Amanah Haji (MAH) sebagai pengawas proses penyelenggaraan haji.  "Kami ingin ada satu perubahan dalam pelaksanaan agar lebih profesional. Kami ingin pisahkan antara operator dan regulator. Dan badan pengelola keuangan haji Indonesia. Jadi ada operator, regulator, dan Mahkamah Haji," ujarnya.

Maraknya penipuan oleh oknum perusahaan travel haji dan umrah menimbulkan kerugian bagi jemaah, maka perlu dilakukan tindakan agar hal ini dapat diminimalisasi. "Kemarin banyak kita tahu penipuan haji dan umrah sama biro-biro yang tidak memberangkatkan, sebelumnya tidak ada sanksi hukum. Nanti kita beri batasan minimal biaya haji dan umrah, ada dasar hukumnya nanti," tambah Anggota Komisi VIII ini.

Walaupun sepanjang tahun 2015 Kemenag telah menjatuhkan sanksi terhadap 14 travel haji dan umrah namun belum ada sanksi hukum,  maka dengan dibentuknya MAH nantinya dapat merekomendasikan sanksi hukum bagi perusahaan travel haji gadungan. Rencananya anggota MAH  terdiri dari unsur 3 orang kementerian yang memahami hukum syariah, 2 orang manajer, 1 orang keuangan, dan 1 orang lagi ahli hukum. 

Terkait biaya haji,  Badan Legislasi (Baleg) telah memutuskan nominal sebesar Rp34,641,304,- untuk biaya haji tahun ini, keputusan ini ditetapkan pada Sabtu (30/04/2016) setelah melewati proses yang panjang. Besaran biaya tersebut merupakan nominal biaya langsung yang dibebankan kepada jemaah. Sejatinya pembiayaan haji terdiri dari dua komponen yakni, biaya langsung dan tidak langsung.  Biaya tidak langsung dibebankan kepada pemerintah namun dananya diambil dari beban bunga nasabah yang nilainya mencapai Rp 3,9 triliun.

Belanja akomodasi haji memang memakan biaya lebih besar dari nominal biaya yang ditetapkan pemerintah, untuk menutupi kekurangannya dapat diambil dari indirect cost atau beban bunga tabungan nasabah haji, seperti untuk menutupi kekurangan biaya penginapan dan ongkos. Sehingga seluruh tabungan haji manfaatnya kembali dirasakan untuk para jemaah.

Hal yang tak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan haji tahun ini adalah sistem transparansi keuangan haji. Harapannya semua pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat menjalankan  amanah yang diberikan agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh jemaah haji Indonesia. (fh)


Back to Top