Riset Membuktikan, 72% Masyarakat Setuju Undang-Undang Jaminan Produk Halal Ditegakkan

Jakarta, (gomuslim). Pengetahuan pelaku usaha kecil tentang regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) masih rendah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama Muharram Marzuki saat memaparkan laporan riset Kemenag RI mengenai indeks kognisi jaminan produk halal di tingkat pelaku usaha kecil dalam Seminar Hasil Penelitian tentang Sikap Pelaku Usaha Kecil terhadap UU JPH, di Jakarta, baru-baru ini.

"Minimnya pengetahuan pelaku usaha kecil ini terlihat dari rendahnya rata-rata indeks kognisi, hanya 31,81. Artinya rendahnya indeks ini ditengarai baru sedikit pelaku usaha kecil yang mengikuti sosialisasi UU JPH yang dilakukan pemerintah," kata Marzuki di Jakarta.

Kurangnya sosialisasi ditengarai menjadi salah satu penyebabnya. Kekurangan ini juga sebagai akibat dari minimnya anggaran sosialisasi JPH. Sosialisasi JPH ini merupakan bentuk dari desiminasi pengetahuan tentang isi materi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam simpulan penelitian juga ditemukan tingkat afeksi atau sikap setuju pelaku usaha kecil terhadap UU JPH itu relatif tinggi, dengan indeks sebesar 72,66 persen. Artinya, masyarakat di daerah yang menjadi objek penelitian menginginkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Bahkan pelaku usaha non-Muslim berkeyakinan mengonsumsi produk halal bagi umat Islam adalah kewajiban keagamaan sehingga mereka harus menghormatinya.

Namun, kemauan pelaku usaha untuk melaksanakan UU JPH ini masih dinilai rendah. Hal ini terindikasikan oleh indeks konasi sebesar 67,06 persen. Setelah ditelusuri faktor penyebabnya ialah antara lain sertifikasi halal masih dianggap beban pengusaha. Sertifikasi halal dianggap kewajiban agama yang belum memiliki korelasi dengan keuntungan bisnis.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Sampel penelitian diambil dengan metode "multistage cluster random sampling" di 15 provinsi dengan melibatkan sebanyak 377 pelaku usaha kecil yang tersebar secara acak. Adapun total populasi pengusaha kecil di Indonesia jumlahnya mencapai 729.418 orang.

Atas temuan ini, tim peneliti merekomendasikan pentingnya peningkatan sosialisasi UU JPH. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk segera membuat Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU JPH. Rekomendasi lainnya terkait perlunya sinergi seluruh pemangku kepentingan yang menangani pemberdayaan pelaku usaha untuk mendorong pelaksanaan UU JPH. (boz)

 


Back to Top