Pelunasan Haji Melalui 17 Rekening Syariah, Ditemukan Satu Rekening 'di Luar' Koordinasi

Jakarta, (gomuslim). Saat ini memang sedang masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui Bank-Bank penerima setoran haji (BPS) yang ditunjuk Menteri Agama atas nama pemerintah. Menteri Agama telah menetapkan 17 rekening Bank Syariah dan Bank Umum yang memiliki layanan syariah untuk keperluan tersebut, namun ada satu rekening lagi yang keberadaanya di luar koordinasi Kemenag RI.

Pelaksana Harian (Plh) Kasubdit Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji, Direktorat Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama Slamet ST mengatakan, pemerintah akan melakukan tindakan tegas kepada BPS-BPIH yang melakukan pelanggaran.

“Sampai saat ini, masih ada BPS BPIH yang belum rela rekening setoran haji jemaah di bank konvensional diserahkan ke syariah. Itu terjadi di bank BRI. Sampai hari ini, satu satunya bank yang masih menerima setoran pelunasan di bank konvensional dari jemaah, ya itu, BRI,” tuturnya, seperri dipublikasi informasi haji Kemenag RI, Sabtu sore (28/05/2016).

Ia berharap, manajemen BRI dapat mematuhi ketentuan yang sudah tertuang dalam perjanjian kerjasama. Selain itu, ia juga sangat menyayangkan dengan sikap BRI berani membuka rekening pelunasan jemaah tanpa sepengetahuan Kementerian Agama.

Mereka buka rekening pelunasan baru, padahal kami hanya buka 17 rekening pelunasan, tapi ternyata ada 18 rekening pelunasan. Dan, kami baru saja panggil teman-teman dari bank BRI untuk dimintai klarifikasinya atas temuan tersebut. Sebab, terus terang saja, buat kami pelanggaran yang dibuat BRI itu, sangat fatal. “Tidak menutup kemungkinan kalau masih bandel juga, ya, kita tindak tegas sesuai aturan” tegasnya.

Seperti diketahui, tiga tahun lalu, setelah melalui proses seleksi, verifikasi, dan visitasi, Kementerian Agama telah menetapkan tujuh belas BPS-BPIH. BPS-BPIH adalah bank yang berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama, memiliki kondisi kesehatan bank yang prima, melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal, dan tidak memberikan layanan dana talangan haji atau dana sejenisnya.

BPS-BPIH yang ditetapkan adalah bank yang berbadan hukum PT, berbentuk Bank Syariah atau Bank Umum Nasional yang memiliki layanan syariah.

17 bank yang ditetapkan sebagai BPS-BPIH itu terdiri dari enam Bank Umum Syariah dan sebelas Bank Umum Nasional yang mempunyai layanan syariah. Keenam Bank Umum Syariah adalah Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Panin Syariah. Adapun sebelas Bank Umum Nasional yang mempunyai layanan syariah dan ditetapkan sebagai BPS-BPIH adalah Bank BTN, Bank Permata, Bank CIMB-Niaga, Bank Sumut, Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Kepri, Bank Sumselbabel, Bank Nagari, dan Bank Aceh.

Kementerian Agama juga telah menominasikan tiga bank umum nasional sebagai bank transito. Ketiga bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Bank transito bertujuan menutup kesenjangan persebaran wilayah layanan yang belum terakomodasi oleh perbankan Syariah.


Back to Top