Kelak, Obligasi Syariah Digunakan untuk Biayai Infrastruktur

Jakarta, (gomuslim). Pemerintah telah merancang kebijakan untuk pembangunan infrastruktur sebagai program utama yang memiliki dampak pada pengurangan kesenjangan dan pemerataan ekonomi.  Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan program ini, pemerintah memerlukan dana kurang lebih 424,57 miliar dolar AS atau sekitar 5000-an triliun rupiah untuk proyek-proyek infrastruktur dasar dan penghubung antar pulau. Sayanganya institusi perbankan hanya bisa menutupi 5% dari total anggaran tersebut. Dan pemerintah sediri hanya bisa menyediakan 130 juta dolar AS untuk kebutuhan pembiayaannya. Sukuk kedepan diharapkan dapat memiliki peran lebih dalam pembiayaan-pembiayaan proyek ini.

Penelitian Financial literacy yang dilakukan OJK menunjukkan bahwa hampir semua warga Indonesia mengerti soal pasar modal syariah terutama Sukuk. Ini  bisa jadi alasan keyakinan pemerintah untuk terus mendorong Sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Apalagi ketika Sukuk sudah mencapai seri delapan, jumlah investornya juga meningkat signifikan dari pada seri sebelumnya.

Sebagai perbandingan SR007 mencakup dana dari investor sejumlah 29.706 individu dan SR008 sudah mencapai 48.444 individu. Keduanya menggunakan instrumen akad ijarah asset to be leased dengan imbal hasil masing-masing 8,25 persen dan 8,30 persen. Sementara dana terkumpul dari SR008 saat ini sudah mencapai Rp. 31,5 triliun. SR008 ini disertai dengan daftar underlying untuk menyokong APBN 2016 yang diperuntukan sebagai pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, dan infrasrtktur dasar lainnya. Belanja infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi-JK tergolong besar diantara periode-periode pemerintah yang berlalu.

“Sukuk sangat efektif dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sukuk memainkan peran siginifikan di Indonesia dan pemerintah telah mencadangkan Sukuk untuk sejumlah pembiayaan proyek, seperti jalur kereta api, pelabuhan dan proyek lainnya,” demikian penjelasan Menteri Keuangan RI Bambang P.S. Brodjonegoro.

Bambang menekankan perlunya pembiayaan obligasi syariah ini sudah seharusnya dikelola secara siginifikan untuk kesejahteraan rakyat.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Gambia, Amadou A. Colley. Pembiayaan Islami atau obligasi syariah berkontribusi lebih baik bagi pengembangan UKM dan pengentasan kemiskinan.

“Pembiayaan Islami berkontribusi dalam pembangunan kapasitas usaha kecil menengah (UKM) dan berdampak pada pengentasan kemiskinan,” ungkapnya di sela acara sampingan Sidang Tahunan ke-41 IDB, di Jakarta.

dfsfSampai awal 2016, penerbitan sukuk berdenominasi dolar AS sudan mencapai 7 miliar dolar AS. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari pada negara-negara lain. Bahkan Indonesia sebagai issuer Sukuk juga mengalahkan dua negara anggota IDB, UEA dan Malaysia yang juga dikenal sebagai negara penerbit Sukuk terbesar di dunia. (boz)

 


Back to Top