Peluang Pasar Makin Luas, Kemenag Siapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Terkait Jaminan Produk Halal

Jakarta, (gomuslim). Pada bulan Ramadhan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terus bertambah, seolah suatu kebiasaan yang terjadi di negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Meskipun selama bulan Ramadhan umat Muslim wajib berpuasa, namun upaya belanja makanan justru lebih banyak dibanding bulan lainnya. Karena itulah produk makanan yang beredar perlu menjadi perhatian bersama khususnya dari sisi kehalalan produk tersebut.

Kementrian Agama selaku lembaga pemerintah yang berwenang menangani produk halal telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang terbit pada Oktober 2014. Label halal yang biasanya diperlihatkan pada permukaan kemasan dikeluarkan oleh otoritas terkait dalam hal ini LPPOM Majelis Ulama Indonesia.

Produk makanan instan dalam kemasan memang selalu menarik minat konsumen, selain karena mudah diolah harganya juga masih terjangkau, seperti mie instan, ikan kaleng, dan lain sebagainya. Namun bagi produk olahan daging sapi dan ayam harus mendapat perhatian khusus karena menyangkut proses penyembelihan dan jenis daging yang diolah.

Terkait hal itu, pada Jumat, (03/06/2016) Kementrian Agama RI sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai regulasi turunan dari UU JPH. Untuk membentuk RRP tersebut Ditjen Bimas Islam Kemenag menggelar temu wicara produk halal untuk  menyerap aspirasi masyarakat sehingga aspirasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam RRP yang akan disusun nantinya.

Sebagai negara yang mayoritas penduduk Muslim, maka Indonesia adalah target pasar yang diidamkan oleh para produsen khususnya untuk produk makanan. Karena itu pemerintah melalui otoritas terkait harus dapat melindungi warganya dari peredaran produk yang tidak halal.

Kini kesadaran masyarakat makin meningkat untuk memilih produk olahan makanan, oleh karena itu bagi para produsen, produk halal memiliki potensi pasar yang lebih luas dan dapat diterima oleh masyarakat dari semua agama. Hal  inilah yang akhirnya mendorong PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk terus mengepakkan sayapnya ke pasar Turki sebagai jembatan menuju pemasaran di benua biru Eropa.

Menurut Direktur Utama PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Anthony Salim mengatakan, Indofood selalu tertarik pada produksi produk halal yang dapat masuk ke pasar halal di dunia, saat ini PT. Indofood telah mencoba ekspansi pemasaran ke Turki, ''Terlepas dari itu, Turki jadi jembatan kami masuk ke Eropa. Populasi di sana hampir 100 juta, pasar berkembang yang bisa diandalkan,'' kata Anthony dalam koferensi pers RUPS Indofood di Kantor Pusat Indofood, Jumat (3/6).

Selain dari industri makanan maupun minuman, produk halal juga terdapat pada produk kosmetik. Pasalnya banyak beredar kosmetik yang menggunakan unsur babi sebagai bahan baku, sehingga hal ini tentunya dapat merugikan konsumen Muslim di Tanah Air, Namun akhir-akhir ini produk kosmetik halal makin ramai diminati bahkan terkadang konsumen justru meninjau dari kehalalannya terlebih dahulu sebelum membeli. Hal ini pula yang akhirnya mendorong PT Martina Berto Tbk (MBTO) selaku produsen perawatan rambut perempuan siap merambah pasar produk halal Timur Tengah, pangsa pasar produk halal pun menjadi prioritas.

”Pascamelakukan pameran di Dubai pada Mei lalu, perseroan melihat pasar Timur Tengah punya peluang ekspor, apalagi perseroan memiliki produk unggulan Sariayu Hijab Hair Care Series.” Ujar Bryan David Emil Dirut PT Martina Berto Tbk.

Sementara itu Direktur Pemasaran PT Martina Berto Tbk, Samuel Edward Pranata menjelaskan, pasar produk halal domestik cukup menjanjikan dan industri pun sudah mengarah ke sana. Sistem jaminan halal Martina Berto tiga tahun belakangan ini selalu berada di level A. Perseroan berharap, capaian ini bisa dipertahankan.

Dari aspek finansial, penjualan produk halal jauh lebih diminati oleh karena itu angka demand-nya pun tinggi sehingga akan mendongkrak pendapatan produsen. Namun pada sisi lain terkadang bahan baku tak halal jauh lebih murah dari yang halal sehingga ada saja oknum nakal yang mencampur. Karenanya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan terkait produk yang tak halal yang dapat beredar di pasaran, selain itu masyarakat pun perlu waspada dengan hal itu.

Sebagaimana yang pernah ditelurusi oleh gomuslim, bahwa untuk mendapatkan label halal dari LPPOM MUI maka produsen harus melaporkan semua bahan baku serta komponen mesin yang digunakan setelah itu bahan-bahan tersebut akan diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku kemudian baru dapat dipastikan apakah produk tersebut dapat dinyatakan halal atau tidak.

Jika terjadi kecurangan dan masyarakat mengetahuinya maka dapat diadukan ke Kemenag, itulah sebabnya Ditjen Bimas Islam Kemenag ingin menyerap aspirasi masyarakat terkait produk halal yang beredar di masyarakat. Harapannya kebijakan yang dituang dalam undang-undang nantinya dapat membantu masyarakat agar tidak terjebak pada produk-produk khususnya makanan, kosmetik dan obat-obatan yang diragukan kehalalannya. (fh)


Back to Top