Aset Perbankan Syariah Nasional Kian Bergairah, Godaan Spin Off Semakin Tak Terbendung

Jakarta, (gomuslim). Spin off atau pemisahan anak sebuah perusahaan dari induknya atau dalam bahasa lain yaitu pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya, kian hari kian santer terdengar ke seluruh pelosok negeri. Setelah PT Jasindo Syariah yang memisahkan diri dari PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo yakni per 12 Mei lalu, kini ada PT Reasuransi International Indonesia (Reindo) yang juga melakukan spin off UUS mereka mulai akhir April lalu.

Fenomena spin off atau pemisahan ini sebetulnya bukanlah murni karena keinginan dari unit usaha syriah itu sendiri. Melainkan lebih disebabkan oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan seluruh unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). Munculnya UU tersebut sontak menimbulkan reaksi beragam dari perusahaan-perusahaan perbankan nasional. PT Maybank Indonesia misalnya, dalam menyikap UU tersebut, mereka masih harus mempertimbangkan kewajiban ini dari berbagai sisi dan tak ingin terburu-buru dalam memutuskannya. Alhasil, PT Maybank Indonesia pun menjadi berbeda dengan beberapa perusahaan lainnya yang sebetulnya belum siap untuk spin off namun mereka tetap melakukannya.

Reindo atau PT Reasuransi International Indonesia misalnya, mereka menjadi satu-satunya pemain reasuransi syariah yang berstatus full fledge alias bukan unit usaha dengan hanya bermodalkan modal awal yang disuntik ke Reindo Syariah sebanyak Rp 100 miliar. Padahal, menurut beberapa kajian, unit usaha syariah harus mermpunyai minimal modal intinya 2 Triliun atau dari segi aset, asetnya adalah 20 Triliun. Sangat jauh bukan.

Kajian yang menunjukan dengan angka sebesar itu sebetulnya sangatlah logis. Misalnya dari segi kantor atau aset untuk tempat usaha baru. Bila unit usaha syariah sudah melakukan spin off, wajib bagi sebuah anak perusahaan syariah yang sudah memisahkan dari bank konvensional untuk membuka kantornya sendiri. Sangat tidak efisien bukan. Padahal sebuah perusahaan akan menjadi lebih efisien karena ia bisa berbagi kantor cabang dengan unit usahanya. Dengan menumpang di kantor induk konvensional, UUS tak perlu repot mengeluarkan dana untuk membangun kantor cabang.

Keputusan beberapa Unit Usaha Syariah (UUS) yang sudah memutuskan untuk spin off pun dinilai terlalu dini. Sekadar informasi, pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatakan aturan spin off UUS ini berlaku kalau aset UUS mencapai 50 persen dari aset induk atau paling lambat 15 tahun sejak diterbitkannya beleid ini, yaitu 2023. Dengan menahan diri untuk melakukan spin off, sebetulnya UUS akan menjadi lebih siap mengingat tenggat waktu yang ditargetkan masih sangat panjang. Maka sangat wajar bila salah satu perusahaan bank pelat merat, yakni Bank Tabungan Negara (BTN) hingga saat ini UUS-nya masih menahan diri untuk merlakukan spin off. Selain karena pertimbangan membutuhkan dana besar unbtuk membuka kantor cabang baru, hal lain yang masih menjadi pertimbangan salah satunya ialah soal economic of scale atau skala ekonomi. Dengan skala ekonomi seperti sekarang ini, bank syariah dinilai masih tidak cukup efisien untuk bersaing dengan bank-bank besar dalam penghimpunan dana, cost of fund (biaya dana) yang tinggi juga akan diderita oleh bank syariah karena harus bersaing memperebutkan dana masyarakat. Ujungnya, bank syariah tidak mampu memberikan rate pembiayaan yang kompetitif.

Meskiupun godaan untuk spin off sangat erat menggandrungi UUS agar segera spin off dengan segala retorikanya, seperti Bank Syariah Mandiri yang mencetak kesuksesan pasca melakukan spin off, UUS yang belum melakukan spin off diharapkan agar tetap bersabar hingga mereka betul-betul siap seutuhnya dan pada akhirnya mereka dapat berkontribusi nyata terhadap perkembangan perbankan syariah nasional. Wallahu 'Alam


Back to Top