Agar Halal, Kredit Pemilikan Rumah Harus Penuhi Dua Syarat Ini

Jakarta, (gomuslim). Industri syariah dalam beberapa tahun terakhir memang sangat menyita perhatian publik. Dapat sama-sama kita saksikan fenomena yang ada di pasar pada saat ini, produk apa yang tidak ada yang versi syariah? Hampir semua perusahaan mengambil peluang akan besarnya permintaan pasar produk-produk syariah. Salah satu yang juga marak menyita perhatian publik adalah property syariah.

Industri property konvensional yang menurut para ahli akan terus mengalami perkembangan signifikan hingga tahun 2020 nanti, lambat laun, baik perusahaan besar maupun kecil, mulai meliirik pangsa pasar property atau huniah property syariah. Akan tetapi, sebagai konsumen yang cerdas, tidak serta merta begitu saja kita dapat percaya dengan embel-embel property syariah. Perlu adanya kiat-kiat khusus untuk memahami konsep property syariah menurut pakar syariah melalui organisasi syariah yang berwenang, dalam hal ini adalah dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia.

Secara umum, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki dua kriteria atau syarat untuk menjadikan sebuah produk layak dilabeli stempel syariah dan halal. Syarat-syaratnya adalah syar'an dan qanunan.

Syar'an adalah sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia dan apabila mengacu pada produk keuangan atau komersial juga sesuai dengan fatwa DSN MUI. Sedangkan qanunan adalah dihukumpositifkan dengan peraturan-peraturan berkaitan lain yang digunakan di Indonesia.

Itu artinya jika semacam kredit pemilikan rumah (KPR) syariah tanpa riba maka hal itu diqanunkan dengan aturan-aturan seperti Undang Undang Perbankan Syariah, surat berharga syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peraturan Bank Indonesia.

"Sebelum sebuah produk diklaim syariah, kita harus tahu dulu domainnya yang mana dan di bawah otoritas apa dan kalau tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka produk itu tidak legitimate secara negara," jelas Gunawan Yasni, Ahli Perbankan Syariah yang juga Anggota DSN-MUI kepada Kompas.com, Minggu (12/06/2016).

Dalam konteks hunian berbasis syariah, konsep syariah yang diakomodasi dalam pengembangan apartemen atau perumahan membuat produk tersebut secara langsung menyandang status halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jika sudah mendapatkan predikat halal dari MUI, sudah barang tentu property yang ditawarkan pengembang tersebut halal dan bebas riba.

Andai saja produk berlabel syariah yang sudah memenuhi kriteria di atas mampu menunjukan eksistensinya hingga menjadi trend di tengah-tengah masyarakat Indonesia, maka dampak langsung terhadap perekonomian negeri ini akan sangat luar biasa mengingat sumbangsih property terhadap pertumbuhan okonomi Indonesia sangatlah besar, yakni mencapai 26-28 persen.

Perkembangan industry property syariah memang sangatlah menjanjikan. Selain menawarkan konsep yang berbeda dengan pengembang konvensional, property syariah diklaim juga minim resiko yang disebabkan oleh transparansi dalam akad dan dukungan dari perbankan syariah yang berjalan dengan baik. (alp)


Back to Top