RPP Produk Halal Ditentang Produsen Makanan dan Kosmetik, Ada Apa Sebenarnya?

Jakarta, (gomuslim). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong Pemerintah agar senantiasa melindungi hak-hak konsumen dengan porsinya. Langkah-langkah strategis untuk melindungi konsumen pun dibuat. Mulai dari memperketat peredaran makanan, obat-obatan, dan kosmetik serta komoditas lainnya, hingga membuat peraturan-peraturan yang berkenaan langsung dengan konsumen dan pengusaha. Salah satu yang terbaru adalah rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang jaminan produk halal.

Rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang jaminan produk halal ini sebagaimana yang sudah diketahui bersama merupakan turunan Undang-Undang (UU) no 34/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun Beberapa poin penting rencana peraturan yang diamanatkan UU paling lambat keluar tanggal 17 Oktober 2016 itu berisi: semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia, wajib bersertifikat halal. Jika tidak, produk itu wajib ditarik peredarannya. Inilah yang membuat produsen meradang.

Hal itu karena proses urus halal sendiri belum transparan alias masih banyak yang perlu disempurnakan, selain kesiapan pengusaha juga harus dipertimbangkan. Pengusaha sepakat hal seperti ini dilakukan secara gradual atau inkremental, setahap demi setahap.

Seketika, RPP ini pun menuai protes keras dari kalangan pebisnis. Mereka beranggapan peraturan ini sangatlah menyulitkan para pebisnis dalam mempertahankan kelangsungan bisnis mereka. Selain karena proses mendapatkan sertifikasi yang sulit serta alur birokrasi yang dinilai berbelit-belit, RPP ini juga dinilai memboroskan. “sertifikasi halal sebaiknya bukan kewajiban tapi voluntary”, ujar Putri K. Wardani, Ketua Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) sekaligus Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk.

Menyikapi hal ini, Pemerintah melalui Kementrian Agama telah meminta pendapat semua pengusaha agar terciptanya jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Lebih dari itu, hasil dari jajak pendapat juga membuat Pemerintah berharap agar sertifikasi halal akan lebih mudah lagi dan kelak  bukan cuma Majelis Ulama Indonesia yang bisa mengeluarkan sertifikasi, tapi  lembaga lain bisa memberikan sertifikat halal.

Indonesia dengan populasi penduduk mencapai 250 Juta, selain menjadi produsen dalam beberapa sektor, Indonesia juga menjadi konsumen dalam sektor yang lain. Sektor kuliner misalnya, di masyarakat Indonesia dengan kulturnya yang masih cenderung inferior atau mengagung-agungkan produk luar negeri dan merendahkan produk dalam negeri secara tidak langsung telah dimanfaatkan dengan baik sebagai peluang bisnis kuliner yang cukup menggiurkan.

Selanjutnya, perkembangan bisnis kuliner yang telah mencetak record yang membanggakan di tengah-tengah stagnansi ekonomi global yang berdampak kepada perekonomian Indonesia, juga diikuti oleh prestasi di sektor lain, seperti kosmetik, obat-obatan, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, UU JPH diperlukan dan RPP juga diperlukan untuk kepentingan publik, namun pengusaha juga berhak mendapatkan pelayanan maksimal dalam memenuhi ketentuan UU JPH dan RPP Produk Halal. (alp)


Back to Top