Maksimalkan Tax Haven, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Jakarta, (gomuslim). Baru-baru ini, pemerintah Indonesia menginginkan adanya perkembangan wilayah surga pajak (Tax Haven) di kawasan Offshore Financial Center (OFC) di daerah-daerah yang berpotensi untuk dijadikan wilayah surga pajak, yaitu daerah-daerah yang memang sudah berkembang dan memiliki lembaga keuangan internasional. Tujuan dengan adanya wilayah surga pajak ini nantinya diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Termasuk untuk menggoda orang kaya Indonesia agar menyimpan uangnya di Indonesia, bukan di dalam negeri. Pajak sendiri dalam Islam sebetulnya tidak ada keterangan khusus dari nash-nash Alquran maupun sunnah, sehingga keberadaanya masih menjadi kontroversial di sebagian kalangan umat Islam.

Jika mengacu pada sejarah perpajakan di dunia dan di Indonesia, sistem pajak rupanya sudah dikenal sejak zaman fir’aun, terus berkembang hingga zaman Yunani, Romawi, Inggris, Amerika, dan Indonesia yang mewarisi sistem perpajakan Belanda. Sebetulnya, sistem pajak sangat mirip dengan sistem zakat dalam Islam. Tujuannya pun hampir sama, yakni untuk kemaslahatan umat. Bedanya, kewajiban zakat datangnya dari Allah SWT dan kewajiban pajak datangnya dari pemerintah atau dalam bahasa agama disebut ‘ulil amri.

Dengan adanya kewajiban membayar pajak, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak ekspor-impor, pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Bea Materai, Cukai, Bea Masuk, Pajak Kendaraan Bermotor, pajak reklame, retribusi, dan sebagainya, sebetulnya rakyat merasa terbebani dengan kewajiban pajak tersebut. Dan selama ini masyarakat terus ditipu oleh pemerintah atas kewajiban pajak dengan dalih bahwa pajak untuk kemashalatan umat dan jika mengacu pada Alquran, dalilnya adalah "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemerintah/penguasa di kalangan kalian….” (An-Nisa': 59).

Dalil tersebut, memang benar adanya. Wajib bagi seluruh masyrakat untuk taat kepada pemimpinnya. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, taat kepada pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang beriman, yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi, jika di dalam Islam sistem perpajakan tidak ada, apalagi sampai diwajibkan hingga menyulitkan masyarakat, tentu itu tidak benar. Sebab, dalil yang lain mengatakan, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lainnya diantara kamu dengan jalan yang bathil”.  (TQS. al-Baqarah: 188). “Barangsiapa berbuat ghulul (curang terhadap harta) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa (harta) yang dicuranginya itu”. (TQS. Ali Imran: 161).

Dari dalil di atas cukup jelas bahwa jika tidak hati-hati, sistem pajak yang ada bisa termasuk kategori ghulul tersebut, tergantung landasan dan niat dalam menarapkan pajak tersebut. Adapun sistem yang mirip sekali dengan pajak selain zakat adalah, Dharibah. Dharibah adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi di Baitul Mal serta pos-pos pendapatan lainnya, seperti ghanimah, fa’i, kharaj, jizyah, deposit harta zakat dan sejenisnya tidak ada harta/uang. Artinya negara hanya memungut dharibah dalam kondisi darurat saja bukan justru diwajibkan kepada setiap individu sebagaimana pajak.

Dengan sistem ekonomi kapitalis-liberalis, pajak adalah denyut nadi untuk menggerakan negara dengan pembangunan. Jika tidak ada pajak, maka pembangunan infrastuktur akan macet. Jika pembangun infrastruktur kekurangan dana, maka pajak adalah jalan satu-satunya untuk mengejar defisit APBN. Tentu ini sangat dzalim.

Jadi, jika dengan membuat satu wilayah menjadi kawasan wilayah surga pajak akan mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia, mengapa tidak dibuat seluruh kawasan menjadi wilayah surga pajak agar mengundang lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia? Adapun pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat memaksimalkan badan zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah. Wallahu 'alam. (alp/dbs)

 


Back to Top