Untuk Dukung Sektor Keuangan Syariah, Pemerintah Harus Libatkan Perbankan Syariah dalam Proyek-Proyek

Jakarta, (gomuslim). Pemerintah melalui pihak-pihak terkait senantiasa mendorong untuk memajukan keuangan syariah di negeri ini dengan menerbitkan beberapa regulasi yang memudahkan perkembangan keuangan syariah. Namun, regulasi itu nampaknya hanya sebatas regulasi saja tanpa dibarengi dengan adanya aksi nyata untuk benar-benar memajukan keuangan syariah. Hal seperti itu sama saja seperti membuat rumah dengan pondasi yang kuat namun setelahnya rumah itu ditinggalkan begitu saja tanpa dirawat. Seperti itulah apa yang dilakukan pemerintah terhadap keuangan syariah pada saat ini.

Dengan proyek-proyek pemerintah yang begitu banyak, terutama yang terkait dengan infrastruktur, sebetulnya potensi keuangan syariah untuk bermain di sana cukup besar dengan catatan selama pemerintah memberikan kesempatan perbankan syariah dalam hal pendanaannya. Namun yang terjadi sekarang justru sebaliknya, pemerintah kerap mengabaikan perbankan syariah bukan hanya dalam proyek infrastruktur, melainkan proyek-proyek lainnya yang masuk dalam daftar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Fakta bahwa pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih di bawah lima persen dengan total aset mencapai Rp 290 triliun dibanding pangsa pasar perbankan konvensional yang mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun, menjadi bukti bahwa keuangan syariah sejak kemunculannya hingga saat ini masih jauh tertinggal. Hal ini sangat menegaskan bahwa kontribusi pemerintah dalam memajukan keuangan syariah sangat minim, tidak konsisten, dan tidak memiliki kesungguhan yang mendarah daging, berbanding terbalik dengan negara-negara lainnya yang mulai menikmati kesejahteraan atas kesungguhannya memajukan keuangan syariah, seperti Inggris, Singapura, dan Malaysia.

Dalam pembayaran gaji PNS di lingkungan TNI POLRI saja, misalnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2016 memungkinkan satuan kerja (satker) mengajukan satu hingga tiga bank sebagai penyalur gaji aparatur negara tersebut, termasuk melalui perbankan syariah. Namun, di sisi lain, unit-unit yang mengurusi bidang tersebut termasuk satuan kerja yan ada masih ragu dan khawatir terhadap perbankan syariah. Alhasil, PMK nomor 11 tahun 2016 tersebut seperti tidak berdampak apa-apa, hanya sebatas memberikan ruang yang sebesar-besarnya tanpa ada kepastian dalam proyek tersebut Sehingga, meski peraturannya sendiri telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi bank syariah, penyaluran gaji aparatur negara masih didominasi oleh bank badan usaha milik negara (BUMN) konvensional.


Back to Top