Banyak Produk Berbahan Impor Potensial Tidak Halal

Jakarta, (gomuslim). Produk halal menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Karenba itu, sertifikasi kehalalannya menjadi penting bagi legalitas dan kepercayaan para konsumen. Hal tersebut pun juga sudah diatur oleh berbagai lembaga, salah satunya undang-undang yang diatur langsung oleh pemerintah.

Kasubdit Produk Halal Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Siti Aminah mengatakan Kemenag saat ini sedang menyusun draf peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pada aturan UU JPH ini, lanjut dia, produk halal tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga termasuk obat dan kosmetik. Namun berkaitan dengan obat dan kosmetik saat ini masih menjadi perdebatan diantara Kementerian dan beberapa komunitas.

Mereka menginginkan obat dan kosmetik dikecualikan dari halal dengan alasan karena bahan bakunya dibeli dari luar negeri. Sehingga dimungkinkan obat itu jarang adanya yang halal. Kata Siti, tetapi   dengan informasi yang disampaikan oleh Bio Farma ternyata obat juga bisa ada halalnya. Selain itu, ada juga yang menginginkan kosmetik tidak menjadi mandatory untuk halal.

“Tapi kami menginginkan tetap kosmetik juga halal meskipun kosmetik tidak dikonsumsi. Produk ini kan menempel di kulit, misalnya wedak dan lisptik, kalau terbuat dari bahan tidak halal berdampak buruk,” ungkap Siti Aminah, serperti dilansir dari Mysharing.co.

Siti juga menegaskan dari segi bisnis produk halal Indonesia tertinggal dari negara lain, terutama negara ASEAN. Katanya, untuk produk makanan, Indonesia hanya sebagai konsumen bukan produsen. Begitu juga untuk produk halal lainnya seperti kosmetik, obat dan produk keuangan syariah. Padahal, kata dia, jumlah penduduk Indonesia mayoritas beragama Muslim. Penduduk Muslim di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Artinya, pangsa pasar halal di Indonesia sangat besar.

Adapun penyusunan regulasi halal menjadi amanat dari UUD 1945. Amanat tersebut adalah hal yang berkaitan dengan agama menjadi domain pemerintah dan UU JPH ini  memberikan jaminan akan pentingnya halal. Pemerintah ingin menjamin produk yang beredar di Indonesia jelas kehalalan atau ketidakhalalannya.

Perlu Revisi

Menurut Investor Daily, Pemerintah harus merevisi Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain memberatkan dunia usaha dan sulit diterapkan, UU tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi di Tanah Air. Padahal, pemerintah sedang berupaya menggenjot investasi.

Melalui sejumlah perbaikan seperti kemudahan perizinan, pemerintah menargetkan investasi Rp 933 triliun pada 2019 dibanding 2014 senilai Rp 463 triliun.

Salah satu poin yang perlu direvisi adalah kewajiban sertifikasi halal pada produk farmasi. Selama ini, obat dan vaksin menggunakan bahan baku kimia dari berbagai negara. Kondisi ini akan menyulitkan lembaga penerbit sertifikat halal dalam melakukan verifikasi.

Adapun kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun sejak UU Jaminan Produk Halal diberlakukan. Sebelum itu, jenis produk bersertifikat halal diatur bertahap berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan produk halal yang dimaksud dalam UU tersebut adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam, meliputi barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

Berdasarkan UU ini, bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Bahan dari hewan yang diharamkan meliputi bangkai, darah, babi, atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. Itu belum termasuk bahan dari tumbuhan yang memabukkan atau membahayakan kesehatan orang yang mengonsumsinya. (fau/dbs)

 


Back to Top