Ini Tujuh Syarat Produk Impor Dapat Serifikat Halal MUI

 (gomuslim). Tak bisa dipungkiri, beberapa produk impor luar negeri masih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, masyarakat dituntut lebih berhati-hati dan peduli dengan sertifikasi halal terhadap produk-produk luar negeri tersebut. Karena itu, lembaga pemerintah yang mengelurkan sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini mengeluarkan ketentuan yang harus dpenuhi produk impor terkait kehalalannya.

Seperti dilansir dari publikasi Mysharing, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan produk halal impor yang hendak masuk ke Indonesia harus memiliki sertifikasi halal terlebih dulu dari negara asalnya. Setelah itu, barulah kehalalan produk tersebut diakui oleh MUI.

“Untuk mendapatkan pengakuan atau endorsement MUI, lembaga sertifikasi halal luar negeri harus memenuhi tujuh persyaratan,” kata Ikhsan.

Ketujuh syarat tersebut adalah pertama, lembaga sertifikasi halal luar negeri yang melakukan proses sertifikasi halal dan audit halal untuk pangan, obat, dan kosmetik harus dari  lembaga yang dibentuk oleh organisasi keislaman yang legal atau berbahan hukum.

Kedua,  lanjut Ikhsan, organisasi keislaman yang legal tersebut harus memiliki kantor permanen dan dikelola sebagaimana mestinya dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kredibilitas. Ketiga, organisasi keislaman tersebut harus memiliki dewan atau komisi fatwa yang berfungsi menetapkan fatwa halal serta tim ilmuwan yang memiliki keahlian melakukan audit halal.

Keempat, lembaga sertifikasi halal harus memiliki standard operating procedures (SOP). Kata Ikhasan, misalnya dengan memiliki ketentuan atau prosedur pendaftaran, administrasi, dan pemeriksaan atau audit halal ke pabrik, laporan audit, dan rapat komisi fatwa untuk penetapan fatwa.  Kelima, yaitu semua berkas administrasi baik formulir-formulir pendaftaran, laporan, data tentang perusahaan dan file-file data lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi keislaman tersebut harus ditata dengan sistem yang baik. Hal ini bertujuan, tambah Ikhsan,  agar perusahaan-perusahaan yang telah disertifikasi halal mudah ditelusuri.

Adapun keenam,  lembaga sertifikasi halal tersebut harus memiliki jaringan kerja sama yang luas dan menjadi anggota World Halal Food Council (WHFC). Terakhir ketujuh, yakni dapat menjalin kerja sama yang baik dengan MUI untuk melakukan audit maupun pengawasan atas produk-produk halal di Indonesia.

Dengan ketujuh syarat ini diharapkan produk-produk impor tersebut bisa memenuhinya, agar masyarakat  bisa merasa yakin dan aman dalam penggunaanya. (fau/dbs)


Back to Top