Pengiriman TKI Tetap Dibekukan, Sanksi Penyalahgunaan Visa oleh TKI Tetap Terjadi

(gomuslim). Kasus penyalahgunaan visa oleh Tenaga Kerja Asal Indonesia kerap kali tidak terdeteksi oleh pemerintah yang bersangkutan. Beberapa kasus yang muncul di media dinilai oleh sebagian kalangan hanyalah seperti fenomean gunung es yang hany mengungkap sebagian kecilnya saja. Oleh karena itu, pemerintah terkait yang di dalamnya beredar luas TKI asal Indonesia saat ini mulai memperketat pengawasan hingga menjatuhkan sanksi pun kini mulai bermunculan. Sebut saja Australia, Taiwan, Hongkong, Malaysia, hingga yang terbaru Arab Saudi.

Departemen Umum Imigrasi Arab Saudi baru-baru ini memberikan informasi kepada seluruh wisatawan baik dengan tujuan haji, umrah, wisata atau lainnya agar memperhatikan batas waktu tinggal yang telah ditetapkan di dalam visa tersebut. Pasalnya, kini pihak imigrasi beberapa waktu yang lalu resmi merilis aturan bagi siapapun yang melanggar aturan ini, maka akan dijatuhkan sanksi berupa denda SAR 50 ribu atau sekitar Rp 174 juta, penjara 6 bulan dan dideportasi bagi yang bersangkutan dan denda SAR 100 ribu bagi pihak perusahaan penyelenggara haji atau umrah.

Cerita tentang penyalahgunaan visa memang sudah menjadi rahasia umum. Kurang tersedianya lapangan kerja yang memadai di Indonesia serta dengan presentase penduduk yang kian hari kian meledak, membuat banyak kalangan kemudian mencoba mengadu nasib di negeri orang dengan berbekal cerita-cerita sukses rekan atau kawan Indonesia lainnya yang sukses mengadu nasib di negeri orang. Hal itu kemudian dimanfaatkan dengan licik oleh pihak tertentu dengan memfasilitasi besarnya permintaan dengan jalan yang tidak wajar, yakni jalan belakang atau bisa dikatakan illegal.

Bukan hanya pemerintah Indonesia yang dibuat kewalahan pemerintah yang menjadi tujuan TKI illegal pun tak kalah dibuat kewalahan dengan permainan licin para “players”. Diperkirakan setidaknya ada 1,2 Juta lebih TKI yang masuk ke berbagai negara dengan jalur illegal. Tak terhitung berapa jumlah TKI yang dideportasi dari berbagai negara, seperti Malaysia yang rajin sekali mendeportasi tenaga kerja asal Indonesia, Hongkong, Taiwan, Macau, Australia, Arab Saudi, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, perjuangan TKI mengadu nasib di negeri orang, mulai dari profesi yang paling baik hingga yang paling buruk, dari segi ekonomi rupanya cukup mengagetkan. Diperkirakan remitansi yang masuk mencapai lebih dari 112 Trilyun Rupiah. Hal ini dinilai luar biasa ditengah tekanan neraca perekonomian yang melemah belakangan.

Merespon hal itu, baru-baru ini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, kembali menegaskan bahwa penutupan dan pelarangan penempatan pembantu rumah tangga (PRT) di kawasan Timur Tengah tetap berlaku dan tidak akan dibuka. Kebijakan yang telah dilakukan sejak bulan Mei tahun lalu itu sangat berpotensi untuk diterapkan di kawasan lain.

Jika hal itu terjadi, justru potensi untuk terjadinya kecurangan dinilai akan semakin tinggi. Pasalnya, kebijakan ini tidak dibarengi dengan penyediaan tenaga kerja di dalam negeri yang semakin mumpuni. Maka dari itu, bagi rekan-rekan TKI yang berniat untuk bekerja di luar negeri dengan jalur illegal untuk segera mengurungkan niatnya, mengingat pihak imigrasi di berbagai negara telah memperketat pengawasan dan beberapa di antaranya telah menyiapkan formula khusus seperti sanksi keras berupa pembekuan penerbitan visa dan lain sebagainya. (alp/dbs)


Back to Top