Draft PP Jaminan Produk Halal Segera Masuk Finalisasi

gomuslim.co.id-  Niat pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Halal Hub Internasional semakin menunjukan keseriusan. Hal ini dilihat dari kehadiran peraturan tentang produk halal yang semakin cepat. Kementerian Agama menargetkan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (PP JPH) rampung pada tahun ini.

Kasubdit Produk Halal Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Siti Aminah menjelaskan pihaknya tengah berusaha agar PP JPH tetap bisa terselesaikan pada tahun ini. Karena banyak yang harus dibahas lagi setelahnya. 

''Kami berusaha. Pembahasan terus berjalan. Saat ini benahi, pekan depan finalisasi, lalu tahal selanjutnya harmonisasi. Masih panjang perjalanannya,'' ungkap Aminah usai diskusi publik tentang jaminan produk halal dengan tajuk Indonesia Halal Watch di Hotel Sofyan Betawi, Senin (17/10).

Untuk diketahui, pada 17 Oktober 2016 kemarin tepat dua tahun pembahasan rancangan PP JPH berjalan. Banyak peraturan pemerintah yang melewati batas waktu yang diamanatkan undang-undangnya, namun karena UU JPH ini dilihat  penting dari segi urgensinya serta banyak pihak yang membutuhkan, maka Aminah  memahami jika ini jadi sorotan. 

Sementara itu, rancangan PP JPH sendiri sudah 10 kali dibahas antar kementerian dan lembaga. Ada hal yang semula jadi persoalan seperti kewajiban atas obat dan kosmetik bisa diselesaikan. Kemenag memahami untuk obat, seperti vaksin, butuh waktu lama, maka ada bahasan aturan peralihan.

Dalam draf RPP JPH terbaru, tidak ada penyebutan waktu, yang ada adalah pentahapan jenis produk bersertifikat halal sebagai persiapan kewajiban sertifikasi halal pada 2019. Maka di tahap satu adalah produk makanan dan minuman, tahap dua barang gunaan dan jasa, dan tahap tiga produk obat, kosmetik termasuk produk transgenik.

''Maka saat ini sifatnya masih sukarela sampai 16 Oktober 2019. Pada 17 Oktober 2019 barulah wajib,'' kata Aminah.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah aturan peralihan terkait produk obat. Tim penyusun juga tengah mencari norma yang tepat tanpa menyalahi perundang-undangan. Misalnya seperti bahan baku obat yang belum ada sertifikat halal, maka obat dianggap halal adalah hal yang menyalahi undang-undang. Maka butuh norma yang bisa membantu.

Kosmetik pun awalnya dipermasalahkan. Tapi Kemenag punya kesimpulan, kosmetik tidak dalam kategori sepenting obat yang berkaitan dengan jiwa. Salain itu, sekarang pun kosmetik ada banyak pilihan. Sehingga saat ini yang perlu banyak dibahasa dengan pakar hukum adalah soal obat.

Sama halnya dengan kewajiban untuk pelaku UMKM. Maka perlu ada norma agar mereka bisa diedukasi. Apalagi, terdapat 57 juta pelaku UMKM. Pemerintah sendiri menyediakan bantuan sertifikasi halal untuk mereka seperti di Kemenag. ''Mungkin kalau ada BPJPH, dana bantuan ini bisa ditambah,'' kata Aminah.

Tapi, dibanding pelaku usaha dalam negeri, pelaku usaha luar negeri yang Aminah lihat justru fokus, menaati aturan, dan sangat peduli soal kehalalan. Pengusaha lokal justru tidak begitu proaktif. Kalau begitu, produk halal lokal bisa kalah bersaing dengan produk luar. (ari/dbs)


Back to Top