Ini Himbauan LPPOM MUI Tentang Konsumsi Obat-Obatan Non Halal

gomuslim.co.id – Obat-obatan yang tidak mengandung sertifikat halal atau berasal dari bahan yang belum mendapatkan sertifikat tersebut cukup meresahkan bagi umat muslim di tanah air. Namun, sebagai ikhtiar untuk penyembuhan penyakit, tidak ada alasan lain untuk tidak mengkonsumsi obat tersebut yang belum terjamin kehalalannya. Kecemasan seperti ini sudah tidak perlu dirisaukan lagi, pasalnya Majelis Ulama Indonesia telah memberikan garansi terkait polemik tersebut.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Lukmanul Hakim menyatakan bahwa umat muslim Indonesia tidak perlu khawatir lagi dalam menggunakan obat-obatan yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Sebab, terdapat syarat yang memungkinkan obat-obatan nonhalal tersebut untuk dikonsumsi dulu.

"Pastikan dulu (memang) enggak ada yang halal," kata Lukman saat memberikan keterangan dalam diskusi Jaminan Produk Halal di Jakarta, Senin, 17 Oktober 2016. 

Untuk diketahui, status halal dari produk-produk farmasi tengah menjadi perhatian MUI, dan akan segera diterapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Namun, yang menjadi masalah, tak semua obat-obatan penting memenuhi syarat untuk berstatus halal. Beberapa di antaranya menggunakan bahan-bahan yang belum masuk kategori halal.

Penggantian bahan obat-obatan itu dengan yang halal juga bukan solusi mudah. Menurut sejumlah pelaku usaha farmasi, seperti Bio Farma, butuh waktu bertahun-tahun untuk menentukan bahan pengganti yang tepat dari sebuah obat. Padahal, dalam draf Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal, obat-obatan sudah harus bersertifikasi halal pada 2019.

Lukman melanjutkan, hukum Islam juga tidak mungkin membiarkan umatnya tersiksa hanya karena obat-obatan tidak berstatus halal. Ia mengatakan akan lebih berdosa membiarkan diri sakit karena memaksa tidak mengkonsumsi obat nonhalal dibanding mengkonsumsi obat nonhalal itu sendiri.

"Hukum Allah itu berdasarkan perikemanusiaan. Demi kemanusiaan, yang belum bersertifikasi halal boleh dikonsumsi. Tapi pastikan dulu enggak ada yang halal," ujarnya.

Lukman menambahkan, kelonggaran ini hanya berlaku untuk produk obat-obatan yang kecil kemungkinan alternatif halalnya berjumlah banyak. Sementara untuk produk pangan, ia yakin yang halal pasti lebih banyak dibanding non halal.

Saat ditanya apakah dia akan mengusulkan kelonggaran itu pada penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal, Lukman mengatakan lembaganya mempertimbangkan. Namun pada akhirnya harus ada sertifikasi halal yang jelas. "Yang menjadi pertanyaan malah siap tidak masyarakat mengkonsumsi yang tidak halal itu," tuturnya.

Sekadar informasi, Kementerian Agama juga menargetkan Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Produk Halal (PP JPH) akan dirampungkan pada tahun ini. Meskipun terdapat berbagai kendala, namun seharusnya dapat diselesaikan dengan baik walaupun masih butuh penyempurnaan.

Dalam draf RPP JPH terbaru, tidak ada penyebutan waktu,yang ada adalah pentahapan jenis produk bersertifikat halal sebagai persiapan kewajiban sertifikasi halal pada 2019. Maka di tahap satu adalah produk makanan dan minuman, tahap dua barang gunaan dan jasa, dan tahap tiga produk obat, kosmetik termasuk produk transgenik. (ari/dbs)


Back to Top