Kenalkan Konsep Mawah, Modal Sosial Jadi Penentu Manajemen Koperasi Syariah

gomuslim.co.id- Perwujudan ekonomi masyarakat dengan konsep yang adil menjadi dambaan bagi setiap orang. Beberapa pakar menyebutkan bahwa jika sistem ekonomi syariah (Islam) dipakai, maka kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat dapat tercapai. Koperasi syariah sebagai bagian penerapan sistem berbasis Islam diyakini mampu mewujudkan cita-cita tersebut.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, menjadi salah satu negara potensial untuk menerapkan sistem ekonomi Islam seperti koperasi syariah. Namun, untuk mewujudkannya perlu modal sosial dan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini tentu tidak hanya sebatas konsep dan teori yang sudah sering dibahas, tetapi perlu adanya pengaplikasian dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam.

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah (FEB) Universitas Airlangga, Raditya Sukmana menjelaskan koperasi  sangat ideal untuk masyarakat kecil menengah terutama di pinggiran kota. Sasarannya masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembangan ekonomi syariah atau koperasi syariah tidak hanya bergantung pada modal keuangan serta modal intelektual yang dibutuhkan. Keberhasilan menumbuhkan konsep sosial kapital lebih menentukan.

Konsep sosial kapital ini mencakup jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial. Selain itu juga perlu membangun konsep komunikasi yang sangat dibutuhkan.  “Kami akan membahas penerapan modal sosial terjadap koperasi syariah yang berada di berbagai negara,” jelasnya dalam Lokakarya Tematik pada Koperasi Islam sebagai Organisasi Modal Sosial di Universitas Airlangga, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair ini bekerja sama dengan Research Islam dan Lembaga Pelatihan (lRTl/LDB). Hasilnya, akan dikaji dan dibukukan menjadi rujukan dan referensi untuk pembelajaran akademik. Karena menurutnya Koperasi Syariah di Indonesia cukup maju, namun belum ada aturan hukum yang jelas terkait pelaporannya.

Sementara itu, Ketua Islamic Development Bank (IDB) Prof Abdul Ghafar Ismail menjelaskan sosial kapital dan koperasi syariah ini sangat tepat jika di Indonesia. Karena sulit ditemukan di Timur Tengah, Eropa atau Afrika. “Sosial kapital ini modal sosial yang tidak berwujud ekonomi atau uang. Seperti kepercayaan dan nama baik yang dimiliki koperasi syariah. Sehingga bisa meningkatkan hubungan dari anggota koperasi satu dengan lainnya. Otomatis menambah jumlah anggota koperasi,”paparnya.

Selain itu, koperasi syariah di Indonesia saat ini anggotanya sudah banyak, seperti petani yang bisa berhasil. Sayang, koperasi ini bentuknya kecil karena tabungan anggotanya masih sedikit. Sehingga modal sosial turut menunjang untuk peningkatan anggotanya. “Pihak akademisi harus melakukan pelatihan jadi bisa menimbulkan kesadaran tentang perlunya sosial kapital. Jadi bisa menumbuhkan best practice,” lanjutnya.

Sementara itu, Kabid Usaha Koperasi Dinas Koperasi Jawa Timur Mas Purnomo Hadi menyebut, per Juni 2016 tercatat ada 31.200 koperasi di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, 2.306 di antaranya syariah. “Di Jawa Timur anggota koperasi ada 7,6 juta dan ini baru seperempat dari total penduduk di Jatim. Dari keberadaan koperasi di Jatim, nilai asetnya Rp34 triliun dan SHU (sisa hasil usaha) Rp1,5 triliun,” jelasnya.

Indonesia dilirik dunia untuk contoh terkait pengembangan koperasi syariah. Untuk itu, pakar ekonomi syariah lintas negara bertemu di ruang Fajar Notonegoro, Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair), beberapa waktu lalu. Melalui Lokakarya Tematik pada Koperasi Islam sebagai Organisasi Modal Sosial, mereka terus berupaya mencari model koperasi syariah yang dinilai lebih pas untuk diberlakukan di negara lain.

Di sisi lain, Fahmi Yunus yang mewakili UIN Ar-Raniry, Banda Aceh memaparkan tentang peranan modal sosial serta kaitannya dengan praktek mawah. Mawah adalah salah satu modal sosial yang masih bertahan di Aceh dan sudah berlangsung sejak abad ke 16 di era kesultanan Aceh.

Dikatakannya, mawah merupakan mekanisme permodalan dan penyerahan asset seperti hewan ternak, sawah, dan lain-lain. Pemilik asset kemudian menyerahkan kepada pengelola asset atau pekerja untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Fahmi juga mempraktekkan mawah yang selama ini masih bersifat tradisional, ke dalam bentuk institusionalisasi dalam suatu lembaga koperasi, yang dinamakan Beng Mawah. “Beng Mawah sendiri baru berdiri pada tahun 2012 di Saree, Aceh Besar, dan mengalami perkembangan signifikan baik dari segi asset maupun permodalannya,” katanya.

Berdasarkan hasil kajian dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry ini, praktik atau aplikasi yang digunakan dalam pembiayaan pada Beng Mawah sudah sesuai dengan asas kepatutan syariah. Karena mawah merupakan praktik yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat khususnya di pedesaan, maka pemahaman masyarakat tentang praktik ini sudah sangat baik.

Beberapa daerah lain di Indonesia juga memiliki kebijakan lokal seperti ini seperti maro di Jawa, dan tesang di Sulawesi Selatan. “Bisa jadi konsep seperti mawah ini dapat diaplikasikan dalam bentuk institusi formal seperti yang sudah dilakukan oleh para pendiri Beng Mawah, dan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing,” paparnya. (njs/dbs)


Back to Top