Terapkan Pelayanan Satu Pintu, Kini Pengurusan Visa Umrah Hanya Lewat Asosiasi

gomuslim.co.id- Peraturan pengurusan visa umrah kini telah diperbaharui oleh Pemerintah Arab Saudi. Pihak asosiasi travel umrah kini menjadi pintu masuk keluar terbitnya visa umrah. Hal demikian dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penumpukan dalam mengurus visa. Selama ini pengurusan biasanya dilakukan di kantor kedutaan Arab Saudi di Jakarta melalui  perusahaan jasa penyelenggara umrah dan haji.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad mengatakan regulasi baru pengurusan visa ini telah menjadi keputusan pemerintah Arab Saudi. “Mulai hari ini Kedutaan Besar Arab Saudi menerapkan aturan bahwa visa umrah hanya boleh diurus oleh asosiasi,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Baluki menguraikan, skema awal Jemaah yang ingin berangkat, memilih paket umrah di travel terlebih dahulu. Setelah ada kesepakatan, jemaah melengkapi seluruh dokumen pengurusan visa. “Setelah itu pihak travel memasukkan permohonan visa kepada provider pengurusan visa,” katanya.

Selanjutnya, pihak provider visa memasukkan usulan visa ke asosiasi travel umrah. Asosiasi travel inilah yang memasukkan usulan visa ke kedutaan Saudi di Jakarta. Begitupun saat visa keluar, kedutaan memberikan visa ke asosiasi travel. “Jadi Kedubes Arab Saudi di Jakarta tidak lagi melayani pengurusan visa oleh provider atau perusahaan travel umrah dan haji” sambungnya.

Asosiasi perusahaan penyelenggara umrah dalam hal ini bertindak sebagai transito. Artinya, semua pengurusan visa dari provider harus lewat asosiasi. Setelah urusan visa tuntas, perusahaan travel mengambil paspor di asosiasi. “Tujuan dari pemberlakuan aturan itu agar tidak terjadi lagi antrean panjang di Kedubes Arab Saudi, serta menyederhanakan pengurusan visa,” tambahnya.

Baluki menjelaskan penerapan kebijakan pengurusan visa umrah oleh asosiasi pada prinsipnya adalah pelayanan satu pintu. Selain itu, sambungnya, agar tertib dalam pengurusan visa dan tanggung jawab jelas. “Coba bayangkan jika provider yang mengurus itu non muslim. Jika terjadi masalah terkait dengan penyelengaraan ibadah umrah secara teknis mereka tidak bisa mengatasinya,” ungkapnya.

Kata Baluki, saat ini baru ada empat asosiasi travel umrah dan haji yang diberi kewenangan oleh kedutaan Saudi. Selain Himpuh ada AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia), Kesthuri (Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia), dan Asphurindo (Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah, dan In Bound Indonesia).

Direktur Utama (Dirut) Bina Wisata itu mengatakan, jumlah provider visa umrah di Indonesia jumlahnya lebih dari seratus unit. Jadi ketika sedang musim umrah tiba, komplek kedutaan besar Arab Saudi di Jakarta penuh orang dari provider. Sebaliknya sekarang kepadatan bisa ditekan karena yang datang ke kantor kedutaan Arab Saudi hanya perwakilan dari empat asosiasi tadi.

Meskipun mendapat kewenangan sebagai pintu masuk pengurusan visa umrah, Baluki mengaku, asosiasi akan selektif. Di antaranya akan memeriksa travel tempat jemaah mendaftar umrah. “Jika mendaftarnya di travel yang tidak berizin, kita tolak pengajuan visanya,” katanya.

Dia menjelaskan asosiasi akan berfungsi sebagai filter atau penyaring usulan visa umrah. Baluki mengatakan, asosiasi akan bekerja demi kepentingan jemaah umrah. Dia tidak ingin ada kasus penipuan berkedok umrah. Terkait dengan biaya, dia mengaku bakal ada biaya untuk pengurusan visa. Namun belum ditetapkan oleh pihak asosiasi.

Terkait dengan aturan visa umrah, lanjut dia, selama itu kedatangan pertama di Saudi tidak dipungut biaya oleh pemerintah Saudi. Tetapi jika kedatangan kedua atau lebih selama kurun waktu tiga tahun terakhir, akan dikenai biaya visa 2.000 riyal atau sekitar Rp 6,9 juta per orang. “Jemaah yang umrah kedua kali dalam waktu singkat memang jarang,” katanya. Tetapi untuk para pendamping umrah, bakal berpotensi terkena biaya visa itu.

Pelaku bisnis travel umrah mengaku aturan baru tersebut memang membuat bisnis travel umrah sedikit menurun secara kualitas. Terutama, kebijakan visa bagi peserta yang melakukan umrah dua kali dalam jangka waktu tiga tahun. Pasalnya, hal tersebut memang seringkali menjadi tren bagi masyarakat Indonesia. “Secara kuantitas, memang pertumbuhan peserta umrah terus bertambah. Namun, pilihan pelayanan yang dipilih oleh jemaah memang akhirnya diturunkan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kenaikan yang terjadi di Indonesia memang cukup signfikan. Dia mencontohkan kenaikan visa umrah bagi jemaah yang sudah pernah beribadah di negara Turki yang hanya naik 250 riyal (Rp866 ribu). Dia menganggap hal tersebut mencerminkan bahwa Indonesia memang pasar besar bagi jasa umrah Arab Saudi. “Soal kenapa Indonesia meningkat banyak sekali, kami tidak bisa mengomentari kebijakan Arab Saudi. Yang jelas, potensi kuantitas jemaah bakal terus bertambah meski yang memilih kategori Rp30 juta ke atas akan berkurang,” jelasnya.

Terkait umrah kedepan, dia menghimbau agar jemaah tidak tertipu dengan jasa-jasa travel murah namun akhirnya menipu. Menurutnya, selama ini banyak ibadah haji bermasalah karena banyaknya pengurusan dilakukan hanya mencari murah tapi tak ada jaminan. “Kami sarankan calon jemaah teliti apakah benar hotel, transportasi, hingga makanan yang ditawarkan memang terjamin,” tegasnya. (njs/dbs)


Komentar

  • abu omar

    24 Oktober 2016

    lagu lama model baru

    menyederhanakan pengurusan visa, baunya seperti monopoli dan malah menambah rantai proses pengajuan visa. rantai yang ini pasti ada harganya juga. ibarat gajah dipelupuk mata tidak kelihatan.


    Reply






















Tulis Komentar


Back to Top