Kini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Masuk Struktur Kemenag

gomuslim.co.id- UU Jaminan Produk Halal (JPH) No 33 Tahun 2014 memberi kepastian hukum dan perlindungan terhadap produk halal. Hal ini menjadi sangat penting khususnya bagi penduduk Muslim dan pihak lain, apa pun agama dan kewarganegaraannya. Sebab, produk halal tidak sekadar memenuhi kaidah agama, tapi juga produk yang sehat, bersih, aman, dan higienis.

Baru-baru ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara resmi telah menjadi bagian dari struktur di Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal demikian sesuai dengan  Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama yang telah ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Sekjen Kementrian Agama, Nursyam mengatakan struktur BPJPH ini dilakukan supaya proses sertifikasi halal di Indonesia berjalan lancar dan tidak ada kendala lagi. “Ini secara struktural sudah tidak ada kendala lagi mengenai keberadaan BPJPH. Sudah tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa kementerian menghambat atau tidak serius menangani persoalan struktur baru ini,” ujarnya saat dikonfirmasi mengenai perkembangan pembentukan BPJPH beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Nursyam menjelaskan, dengan terbitnya PMA tentang Ortaker ini, maka tugas Kemenag berikutnya adalah melakukan pengisian jabatan. Struktur BPJPH sendiri nantinya setingkat Eselon I yang akan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan empat pejabat Eselon II, yaitu: 1 Sekretaris Badan dan 3 Kepala Pusat.

“Pansel pengisian jabatan segera akan dibuat, terutama untuk eselon II karena pansel jabatan eselon I sudah ada. Tinggal kita bentuk pansel jabatan eselon II, III, dan seterusnya. Prosesnya kita lalui. Semakin cepat maka lebih baik,” katanya.

Nursyam menambahkan penyusunan struktur yang menangani masalah ini sedang disiapkan oleh pihak Kementerian Agama. “Dalam hitungan kasar, pada tahun 2017, sejauh-jauhnya bulan April atau bahkan Maret, struktur ini sudah akan terisi dari eselon I IV sesuai ortaker yang baru. Ini sedang kita siapkan,” katanya.

Sementara itu, mengenai siapa yang akan menjadi aparatur BPJPH, Nursyam menegaskan bahwa jabatan fungsional dan struktural pada BPJPH bisa diisi dari mana saja. Terutama aparatur yang selama ini telah mengabdikan diri terhadap upaya mengenai jaminan produk halal.

Adapun terkait dengan anggaran, ia menjelaskan kalau hal tersebut juga sedang disiapkan. Mantan Dirjen Pendidikan Islam ini mengatakan, BPJH akan menggunakan anggaran yang sebelumnya sudah disiapkan pada struktur lama yang berada di Ditjen Bimas Islam. “Selain itu, kita siapkan juga anggaran di Setjen untuk kebutuhan operasional dari struktur baru ini,” jelasnya.

Di sisi lain, peraturan ini juga mengatur tentang penambahan beberapa Eselon II lainnya, yaitu: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Direktorat Kurikulum, Kelembagaan, Sarana, dan Kesiswaan pada Ditjen Pendidikan Islam. Keduanya merupakan pemekaran dari Direktorat Pendidikan Madrasah.

Struktur lain yang dimekarkan adalah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam. Satuan kerja ini dimekarkan menjadi Direktorat Urusan Agama Islam (Urais) serta Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah. Sementara Direktorat Zakat dan Direktorat Wakaf digabung menjadi satu direktorat dengan nama Direktorat Zakat dan Wakaf.

Pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga ada penambahan 1 Eselon II, yaitu Direktorat Umrah dan Haji Khusus. Perubahan yang sama juga terjadi di Sekretariat Jenderal, ada penambagan 1 Pusat di bawah koordinasi Sekjen, yaitu Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghuchu. Sedangkan nomenklatur Pusat Informasi dan Humas berubah menjadi Biro Humas, Data, dan Informasi. (njs/kemenag/dbs)


Back to Top