Jelang Momentum ISEF, BI Siapkan Dua Instrumen Keuangan Syariah

gomuslim.co.id- Perkembangan industri keuangan syariah secara global memberikan gambaran yang semakin pesat dan menjanjikan. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah ini juga direspon dengan baik dan  diamati lebih serius. Bank Indonesia (BI) sebagai induk dari keuangan nasional tentu memiliki peran besar dalam setiap kebijakan terkait dengan industri keuangan syariah.

Baru-baru ini, BI berencana untuk meluncurkan beberapa instrumen keuangan berbasis syariah seperti sukuk berbasis wakaf dan setifikat deposito berbasis syariah. Kedua produk tersebut rencananya akan diluncurkan dengan momentum Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, 24 sampai 30 Oktober 2016 mendatang.

Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Rifki Ismal mengatakan untuk sukuk berbasis wakaf, akan menjadi instrumen pasar keuangan syariah yang punya potensi mendanai aset wakaf. “Maka kita kawinkan potensi ini menjadi satu model sukuk berbasis wakaf," katanya. 

Pengelola aset wakaf atau nadzir dan BUMN sebagai penerbit sukuk akan menjadi dua lembaga yang melakukan kerjasama kontrak sewa jangka panjang. BUMN dalam hal ini akan menerbitkan sukuk untuk ditawarkan kepada investor. Setelah diproses, dana hasil penjualan sukuk akan digunakan BUMN untuk membangun infrastruktur di atas tanah wakaf.

“Ketika infrastrukturnya jadi, maka aset tersebut akan disewakan. Perolehan dana sewa tadi akan dibagikan kepada pengelola wakaf dan pemilik sukuk. Di akhir periode, aset itu akan dikembalikan ke nadzir,” jelas Rifki.

Adapun mengenai peluncuran sukuk berbasis wakaf ini, dilatarbelakangi oleh besarnya potensi tanah wakaf di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat luas tanah wakaf Indonesia yakni lima miliar meter persegi dan tersebar di 430 ribu titik lokasi. Tanah wakaf yang diperkirakan bernilai Rp2.050 triliun umumnya digunakan untuk tujuan sosial seperti tempat pemakaman, masjid, pesantren, atau panti asuhan.

Besarnya potensi tanah wakaf, sambung Rifki, dapat dimanfaatkan pemerintah melalui BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur. Bidang tersebut untuk membangun berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, atau layanan sosial. Namun, yang pertama harus dilakukan yakni membenahi status tanah wakaf yang sebagian besar belum bersertifikat.

“Kalau mau dijadikan underlying sukuk status tanahnya harus jelas. Sertifikasi ini akan menjadi tanggung jawab nadzir dan Badan Pertanahan Nasional supaya bisa dilirik investor. Kalo sudah ada kan bisa dimanfaatkan supaya lebih berguna bagi masyarakat nantinya,” tuturnya.

BI sendiri mengaku belum mengetahui seberapa besar model ini dapat menarik minat BUMN,  meskipun telah memperkenalkan sukuk berbasis wakaf ke Kementerian BUMN. BI hanya memiliki otoritas merumuskan model namun tidak mengatur implementasi dalam ranah bisnis. “Kalau ada yang ingin memanfaatkan silakan dihitung dan dirancang sukuk, akad, lama sewa, dan jumlah imbalan. Bank Indonesia tidak mengatur tentang itu,” ujarnya.

Sementara itu, untuk instrumen sertifikat deposito (NCD) berbasis syariah, Rifki mengatakan hal itu untuk memperkuat likuiditas perbankan syariah di Tanah Air. “Surat berharga syariah in alternatif lain untuk menghimpun dana selain dari deposito, tabungan, atau giro yang sekarang pertumbuhannya tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Menurut Rifki, NCD syariah merupakan instrumen pasar uang yang dirancang dengan menggabungkan keunggulan deposito dan obligasi atau sukuk. Selain mudah didapat seperti deposito, NCD syariah juga dapat dijual ke pasar uang layaknya obligasi. Dalam melaksanakan instrumen ini, Bank Indonesia yang memiliki otoritas dalam jual beli produk keuangan, akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan izin NCD syariah.

Saat ini, BI masih melakukan berbagai kajian mencakup aspek fatwa, akad, dan batasan, sebelum menerbitkan NCD syariah pada 2017. “Peraturan BI dibahas secara internal maupun lintas otoritas, kami terus berkomunikasi dengan OJK, bank konvensional, bank syariah, serta lembaga penunjang pasar uang karena ini instrumen surat berharga swasta,” tuturnya.

Terkait instrumen keuangan berjangka waktu maksimal satu tahun ini diharapkan akan menarik minat institusi maupun individu. Hal demikian karena selain dapat diperjualbelikan, di dalamnya juga terdapat selisih harga dan manfaat imbalan. NCD syariah juga ditujukan untuk ekspansi kredit dengan semakin bertambahnya likuiditas perbankan syariah.

Berdasarkan catatan BI, volume transaksi bank syariah masih jauh tertinggal dibanding bank konvensional. “Secara rata-rata transaksi paling tinggi di pasar uang antarbank syariah sebesar Rp1 triliun, sedangkan bank konvensional bisa di atas Rp10-15 triliun,” pungkasnya. (njs/dbs)


Back to Top