Bank Indonesia Resmi Luncurkan Sukuk Berbasis Wakaf di Ajang ISEF 2016

gomuslim.co.id- Gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang ketiga diadakan pada 25 Oktober- 30 Oktober 2016 di Surabaya, Jawa Timur. Terselenggaranya acara ini merupakan suatu wujud konkret Bank Indonesia dalam mengembangkan keuangan syariah di Nusantara. Dengan mengusung tajuk ‘Leading Roles in the Development of Islamic Economics and Finance to Achieve Prosperity of the Nation’ ini pada hari pertama sukses menggebrak dengan peluncuran Islamic Financial Market Code of Conduct, peluncuran model sukuk linked waqaf, dan pembentukan Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah (Satu Akses) di Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan perwakilan BUMN, pada hari pertama ISEF meluncurkan model sukuk linked waqaf yang merupakan inovasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Wakaf dengan Sukuk. Peluncuran wakaf ini karena begitu banyak peluang untuk memanfaatkan aset wakaf.

Dengan demikian, BUMN sebagai perusahaan negara menjadi lembaga yang paling tepat untuk menerbitkan sukuk linked waqaf karena karakteristik sosial aset wakaf memiliki kesamaan dengan aktifitas BUMN yang melaksanakan proyek-proyek pemerintah untuk kepentingan publik. Optimalisasi aset wakaf dengan menggunakan instrumen Sukuk BUMN diharapkan dapat menambah varian dan jenis sukuk yang telah ada dan menarik minat investor untuk mendukung pendalaman pasar keuangan syariah.

“Kami hanya meluncurkan model sukuk wakaf. Sebenarnya sukuk dapat diterbitkan oleh perusahaan swasta ataupun BUMN,” terang Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismail.

“Mekanisme sukuk ini dilakukan dengan menyewakan aset wakaf kepada penerbit sukuk. Penerbit kemudian akan menerbitkan sukuk kepada investor. Setelah uang dari investor masuk, penerbit akan menghubungi kontraktor untuk dibangun aset di atas tanah wakaf. Kemudian aset tersebut disewakan ke pihak ketiga. Uang sewa dibayar ke penerbit sukuk, kemudian dibayar juga ke nazir (pengelola aset wakaf). Pada akhir periode aset wakaf tadi menjadi milik nazir, kembali ke nazir. Tanah dan bangunan, dikelola oleh nazir," papar Rifki.

Menururut Rifki, penerbit sukuk ini bisa dari berbagai pihak pelaku pasar, bahkan swasta. Adapun yang terpenting, lanjutnya, underlying asset sukuk ini adalah aset wakaf. Apalagi, aset wakaf di Indonesia sekitar 414 juta hektare atau mencapai Rp 2.050 triliun.  Sementara Rifki menilai sekarang ini, dengan tanah yang cukup luas, wakaf  wakaf hanya dipakai untuk tanah pemakaman, masjid,  atau pesantren. “Bila dibangun apartemen, bisa disewakan berkali-kali lipat. Bisa ribuan pesantren dibangun dari keuntungannya itu," tandasnya.

Sedangkan menurut Kepala Divisi Pemberdayaan dan Pengelolaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia, JE Robbyantono. bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW,  pada masa itu, Umar bin Khattab telah mewakafkan sebidang tanah yang luasnya mencapai ratusan hektar untuk keperluan masyarakat, khususnya kepada orang fakir.  

“Luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 414 juta hektare. Kemudian, dari jumlah tersebut, itu 66,25 persen di antaranya sudah bersertifikat dan sisanya belum ada sertifikat. Oleh sebab itu, ia mendorong instansi, terutama BUMN, agar berpartisipasi dalam penerbitan sukuk link wakaf.  Potensi wakaf ini sangat besar, makanya dibutuhkan instrumen untuk  bisa melakukan generate income atas tanah-tanah wakaf," papar Robbyantono.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembentukan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Akselerasi Ekonomi Syariah atau yang disebut dengan Satu Akses dibawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Besarnya potensi Jatim sebagai basis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memerlukan wadah khusus yang dapat menyinergikan berbagai pemangku kepentingan. Satgas tersebut secara resmi dibentuk melalui Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Timur,” jelas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Benny Siswanto.   

Benny lalu menuturkan, satgas ini bertugas mengembangkan dan mengakselerasi ekonomi dan keuangan syariah secara komprehensif, terpadu,  dengan dukungan berbagai pihak terkait. Satgas ini tentunya melibatkan Pemprov Jatim, Bank Indonesia Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan, ulama, praktisi keuangan, dunia usaha, dan akademisi, sehingga adanya satgas ini akan mampu mengembangkan ekonomi syariah di Jatim,  bukan hanya fokus pada sektor keuangan, tetapi juga sektor riil yang menjadi basis perekonomian rakyat.

“Tugas Satu Akses yaitu menyusun program pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah khususnya di Jatim sesuai dengan roadmap yang ditetapkan. Disamping itu, membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah. Selain juga mengoordinasikan pelaksanaan program tersebut. Adapun tugas lainnya yang tak kalah penting adalah memfasilitasi masyarakat dan pelaku ekonomi untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan berbasis syariah serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada gubernur Jatim dalam hal pengembangan ekonomi syariah,” papar Benny.

Dengan demikian, adanya satgas ini menjadikan cakupan pengembangan perekonomian syariah menjadi lebih luas. Bukan  hanya terkait dengan perbankan atau lembaga keuangan syariah, tetapi juga industri non keuangan, seperti industri atau produk makanan halal, produk busana Muslim, pengembangan wisata syariah, kewirausahaan Islam, serta hiburan Islami. Selain itu, satgas ini juga dapat melakukan pengembangan dan optimalisasi dana sosial Islam, seperti optimalisasi dana zakat produktif untuk mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain juga dapat mengoptimalkan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan satu akses ini, termasuk didalamnya  Komite Nasional Keuangan Syariah, menjadikan cara ini dapat mendorong untuk lebih menggali potensi keuangan syariah.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, akan segera merumuskan kebijakan untuk mengakselerasi ekonomi syariah setelah terbentuknya satgas ini. Terlebih lagi, salah satu kunci mengakselerasi ekonomi syariah di Jatim adalah penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan ekonomi syariah.  Hal tersebut merupakan kunci sukses untuk mempercepat akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur.

“Penguatan kelembagaan harus dilakukan agar program berjalan baik. Sedangkan, sosialisasi akan digencarkan melalui pondok pesantren, organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta instansi pemerintah dan  swasta. Kami juga akan menggandeng para dai dan ulama untuk mengajak umat memilih produk-produk syariah dalam kehidupan sehari-hari ataupun kepentingan bisnis hingga investasi," ujar Saifullah.

Satgas ini merupakan wadah atau organisasi yang dibentuk untuk mengakomodir percepatan dan program ekonomi syariah di Jawa Timur. Pembentukan Satu Akses adalah tindak lanjut dari Deklarasi Surabaya yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Jawa Timur, serta perwakilan pimpinan 17 Pondok Pesantren, saat ISEF pertama tahun 2014.

Kemudian, pada sesi lain, Peluncuran Islamic Financial Market Code of Conduct  menjadi tonggak mengawali berlakunya pedoman transaksi di pasar keuangan syariah yang menunjukkan perbedaan antara transaksi di pasar keuangan syariah dan pasar keuangan konvensional.

Bank Indonesia dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa beberapa perbedaan utama antara market code of conduct (konvensional) dengan islamic financial market code of conduct adalah adanya unsur etika dan moral bertransaksi secara syariah, kewajiban pelaku pasar untuk patuh (comply) terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional, dan aspek kemaslahatan bagi sektor riil dan masyarakat secara umum.

Dalam kesempatan lain, Direktur Eksekutif Departemen Regional II Bank Indonesia (BI) Dwi Pranoto menguraikan bahwa ISEF mengangkat tema harmoni dalam kebangkitan menuju kemandirian negeri.

Dalam sesi Sharia Forum mengangkat tema Integrasi Bisnis Komersial dan Keuangan Sosial untuk Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan dan Sharia Fair akan mencakup lima lini bisnis keuangan syariah, yaitu Finance, Food, Fashion, Fantrepreneur, dan Fundutainment.

Hal yang menarik adalah ISEF ini memiliki lima tujuan utama. Pertama, menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah dunia dan Jawa Timur sebagai regional ekonomi syariah terbesar di dunia. Kedua, meningkatkan kesadaran serta komitmen masyarakat dan stakeholder dalam mendukung pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah. Ketiga, memperluas keuangan inklusif dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat termasuk trasnsaksi non tunai dan UMKM terhadap layanan lembaga keuangan syariah.

Keempat, adanya ISEF dapat dijadikan untuk  mengembangkan pendalaman pasar keuangan, model bisnis UMKM dan pola kemitraan dengan korporasi serta mengintegrasikan hasil kajian dan pengembangan ekonomi syariah di sektor keuangan dan sektor riil. Kelima, ISEF merupakan cara tepat mendukung pengembangan kemandirian pondok pesantren melalui peningkatan pendidikan dan edukasi serta kewirausahaan berbasis syariah. (iys/dbs)

 

 


Back to Top