Perpres Sudah Rampung, Indonesia Segera Miliki Komite Nasional Keuangan Syariah

gomuslim.co.id- Perkembangan keungan syariah di Indonesia makin mendapat tempat di berbagai kalangan. Pelaku usaha seperti perbankan juga tak henti meluncurkan produk-produk baru. Terlebih, Pemerintah Indonesia juga mendukung perkembangan keuangan syariah tersebut. Seperti baru-baru ini, Peraturan Presiden (Perpres) untuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sudah selesai ditandatangani oleh kementerian terkait di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementeriaan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN atau Bappenas).

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo pada ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2016 di Grand City Surabaya mengatakan Perpres KNKS tinggal masuk tahap meninjauan oleh Presiden dan langsung ditandatangi.

"Saya rasa minggu depan itu sudah rampung, dan yang kami hargai adalah KNKS dipimpin langsung oleh presiden dan itu akan memberikan pesan yang kuat sekali untuk semua lembaga dan kementerian dalam berkoordinasi," katanya.

Agus juga menjelaskan, dalam high level meeting dihadiri oleh empat menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Agama, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Kemudian, Bank Indonesia juga ikut dalam pertemuan tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai tantangan apa saja yang masih dihadapi oleh sektor-sektor keuangan syariah, mulai dari industri keuangan perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan juga pengelolaan tabungan haji.

Pertemuan dimulai dengan menjelaskan tantangan dari semua lembaga yang ada. Masing-masing lembaga menjelaskan apa yang bisa diperankan dan dicatat upaya-upaya yang direkomendasi serta yang dilakukan. Agus menambahkan, dalam pertemuan itu banyak dibahas mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah. Selain itu, dibicarakan mengenai sistem regulasi, dan tata kelola yang perlu diperbaiki sehingga akan menimbulkan rasa percaya diri dari semua masyarakat dan stakeholder supaya keuangan syariah berkembang.

Selain itu, untuk target jangka pendek yakni agar porsi pengembangan keuangan syariah bisa lebih tumbuh agar dapat menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurut Agus, ekonomi Indonesia perlu tumbuh secara kuat, seimbang, dan berkesinambungan. Peran ekonomi konvensional dinilai sudah bagus, sehingga perlu ada dorongan dari keuangan syariah.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing kementerian atau lembaga menyampaikan roadmap perencanaan pengembangan syariah. Agus mengatakan  kementerian dan lembaga sepakat mendukung roadmap yang disusun oleh Kementerian PPN, sehingga semua bisa selaras dan perkembangan keuangan syariah akan makin baik dan konkret.

Mengenai porsi sektor keuangan syariah yang dinilai belum berkembang, Agus menilai, mungkin masih adanya masalah tata kelola yang perlu diperbaiki. “Nantinya untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat dan stakeholder supaya keuangan syariah berkembang,” tuturnya.

Agus menambahkan, saat ini sektor perbankan syariah baru mengambil porsi sekitar 4,8 persen. Namun, ekonomi syariah dinilai memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar. Untuk menetapkan langkah strategis ke depannya, akan dilakukan koordinasi dan Presiden Jokowi langsung yang akan menentukan. “Tapi kami sudah menyiapkan langkah agar bisa tumbuh dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, “ pungkasnya.

Senada dengan Agus, Deputi Gubernur Bank Indonesia Hendar mengatakan pembentukan KNKS dapat membuat pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia menjadi lebih terarah. Sebab, KNKS akan diisi oleh kementerian, lembaga, dan otoritas terkait akan duduk bersama dalam satu forum tersebut.

Hendar menjelaskan KNKS akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian, ada Dewan Pengarah yang akan diduduki oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, KNKS juga akan ada pengurus harian dalam hal ini direktur eksekutif yang harus mencurahkan waktunya secara penuh dalam komite tersebut.

"Apabila lembaga-lembaga otoritas ini bisa sama-sama di dalam satu komite tentu pengembangan ekonomi syariah akan lebih terarah. Ini menurut saya sesuatu yang penting karena, sinergi kebijakan antara satu otoritas dengan otoritas lain akan diwadahi dalam forum itu," jelas Hendar.

Adapun, pembentukan KNKS ini memberikan harapan yang cukup besar terhadap pengembangan keuangan syariah. Hendar menambahkan nantinya komite ini akan diisi oleh orang-orang yang profesional dan mumpuni di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dalam konteks ini, BI akan berperan aktif di KNKS karena memiliki program yang sama yaitu untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. (fau/ppn/isef/dbs)


Back to Top