Dua Tahun Lagi, Obat-Obatan di Indonesia Akan Bersertifikat Halal

gomuslim.co.id– Kasubdit Produk Halal Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Siti Aminah beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa pihaknya tengah berusaha agar Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (PP JPH) tetap bisa terselesaikan pada tahun ini. Kemenag juga memahami untuk obat, seperti vaksin, butuh waktu lama, maka ada bahasan aturan peralihan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Organisasi kementerian Kesehatan (Kemenkes) Barlian mengatakan semua produk obat-obatan akan memiliki label halal pada 2019. Pihak Kemenkes juga sudah menyelesaikan pemetaan produk obat yang akan diberi label halal tersebut.

"Rencananya memang pada 2019 seluruh obat akan diberi label halal. Pemetaan produk sudah selesai, hanya saja untuk pemberian label halal belum bisa dilakukan dalam waktu dekat," kata Barlian.

Ia menambahkan, pemetaan ini bertujuan untuk mengelompokkan produk obat mana yang menjadi prioritas utama dan prioritas selanjutnya untuk diberi label halal. "Berdasarkan koordinasi dengan sejumlah kementerian, untuk sementara diputuskan ada produk obat yang akan didahulukan pelabelannya. Jadi pemberian label halal itu bertahap. Kondisi inilah yang menyebabkan pelaksanaan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) membutuhkan waktu yang lama," tambah Barlian.

Penetapan prioritas antara lain ditentukan oleh bahan baku obat. Untuk memberikan label halal, harus dipastikan bahan baku obat benar-benar halal. Padaha, kata Barlian, masih ada produk obat-obatan yang diduga masih menggunakan bahan baku tidak halal.

Meski demikian, pihaknya kembali menegaskan, pemerintah berkomitmen terhadap kelanjutan pembahasan RUU JPH. "Semua penelitian farmasi kita sudah diarahkan kepada produk halal, tidak boleh tidak. Komitmen kami pada 2019 nanti salah satu bentuk pelaksanaan RUU itu bisa terwujud," tambah Barlian.

Sementara itu, di tempat yang berbeda Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan terdapat kemunduran jika Kemenkes masih keberatan dengan batas waktu sertifikasi halal wajib dilakukan seluruh produk termasuk obat-obatan.

Pasalnya, antar kementerian dapat menyusun dan menyepakati aturan turunan agar UU JPH tetap berlaku untuk obat-obatan tetapi dilakukan dengan bertahap.

"Saat draft RPP UU JPH dibahas ada baiknya pemerintah mengundang pihak industri farmasi, mereka dapat mulai melakukan sertifikasi halal dari obat-obatan yang sudah ada bahan baku halalnya," jelas Ikhsan beberapa waktu lalu.

Kemenkes dan kementerian terkait juga dapat menyusun kategori obat-obatan mana saja yang dapat disertifikasi halal terlebih dahulu. Seperti halnya vaksin, Cina sudah lebih dulu mengembangkan vaksin halal karena mengakui bahwa pangsa pasar Muslim pengguna produk halal itu luas.

Saat ini Indonesia pun menggunakan vaksin halal tersebut seperti vaksin meningitis yang rutin digunakan bagi jamaah haji dan umrah. "Dengan memberikan waktu tiga hingga empat tahun untuk riset bahan baku halal sudah cukup, sulitnya mencari bahan baku halal tidak bisa lagi dijadikan dalil, karena Cina saja bisa menemukan vaksin halal," jelas dia. (ari/dbs)


Back to Top