Gaet Lembaga Filantropi, Bank Syariah Indonesia Siap Bantu Kelola Dana Wakaf

gomuslim.co.id- Pengelolaan zakat dan wakaf tunai dinilai harus melibatkan banyak instansi. Hal ini ditujukan agar bisa berjalan dengan efisien dan optimal. Sementara itu, Perbankan syariah menyatakan siap untuk terlibat lebih jauh dalam mengelola zakat dan wakaf.

Direktur Utama BNI Syariah Imam Teguh Saptono mengatakan karakteristik dari uang yang diwakafkan nilainya tidak boleh turun. "Lembaga yang sudah terbiasa mengelola dana masyarakat atau nilai masyarakat yang tidak turun adalah bank, dan dalam hal ini harusnya bank syariah," ujar Imam beberapa hari lalu.

Imam berharap, ada sebuah skema agar lembaga-lembaga filantropi (wakaf-zakat), seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan lembaga wakaf lainnya memiliki akses  ke perbankan syariah. Nantinya, bank syariah sebagai pengumpul dana dapat melakukan perjanjian dengan lembaga-lembaga tersebut untuk pengembangan aset wakaf. Dengan demikian, dana wakaf yang disalurkan masyarakat bisa lebih tertib administrasi karena dikelola oleh bank syariah.

Imam mencontohkan, apabila Dompet Dhuafa ingin wakaf dalam bentuk rumah sakit, BNI Syariah akan mengeluarkan tabungan wakaf khusus membangun rumah sakit. Tabungan tersebut kemudian dilempar ke masyarakat sebagai alat untuk memobilisasi dana. Menurut Imam, tabungan wakaf ini layaknya rekening sehingga masyarakat bisa melihat berapa jumlah dana yang sudah disetorkan dan nasabah juga bisa akses di ATM. Akan tetapi, bedanya uang wakaf ini tidak bisa diambil. "Lembaga wakaf juga tidak bisa serta-merta mengambil seluruh uang hasil wakafnya. Nanti, bank syariah akan memberikannya sesuai perkembangan pembangunan," kata Imam.

Dengan mekanisme tersebut, Imam meyakini aset wakaf bisa benar-benar terbangun dan pencatatan arus uangnya dilakukan dengan tertib. "Jadi, bank benar-benar memiliki kewenangan mencairkan uang tabungan wakaf sesuai perkembangan yang ada di lapangan," ujar Imam.

Lebih lanjut, Imam menuturkan jikalau BNI Syariah pada November ini akan kembali mengeluarkan tabungan wakaf. Sebelumnya, produk wakaf dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia, tapi tidak berkembang pesat karena sosialisasinya kurang. Biasanya, bank syariah hanya bisa mengeluarkan sertifikat wakaf kepada masyarakat atau nasabah. BNI Syariah juga berencana melakukan kerja sama dengan lembaga wakaf yang profesional.

"November 2016 ini kami akan launching dan melakukan penandatanganan kerja sama dengan lembaga wakaf yang ditunjuk," kata Imam.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM) Agus Sudiarto mengatakan pengelolaan dana wakaf oleh perbankan syariah akan menjadi salah satu instrumen pendanaan murah. Menurutnya, wakaf dalam bentuk aset tidak bergerak juga bisa menjadi jaminan pembiayaan pada masa yang akan datang. Misalnya, tanah yang dihibahkan bisa menjadi jaminan bank untuk mengelola nilai tunai tanah tersebut.

BSM sudah memiliki produk tabungan wakaf. Tabungan ini memungkinkan nasabah melakukan setoran secara rutin dengan akad mudharabah atau bagi hasil. Dana bagi hasil ini bisa disalurkan sebagai wakaf tunai melalui lembaga wakaf. Hanya saja, menurut Agus, perkembangan produk ini masih terbatas.

"Kami masih menunggu aturan, ke depan bisa saja kami menggandeng lembaga wakaf," ujar Agus.

Pemerintah sendiri menilai zakat dan wakaf memiliki potensi yang besar dalam perekonomian dan dapat memakmurkan masyarakat. Kendati begitu, kesadaran publik untuk membayar zakat dianggap belum optimal.

Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Rifki Ismal menilai regulasi untuk zakat sudah mendukung. Sudah ada UU zakat yang menjadi dasar pendirian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Penghimpunan zakat juga terus meningkat. Tahun lalu, nilainya mencapai Rp 4 triliun. Hanya saja, masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya ke lembaga tidak resmi.

Menurut Rifki, rendahnya kesadaran masyararakat terlihat dari kolektibilitas zakat oleh Baznas yang masih rendah. Tahun lalu, nilainya baru mencapai Rp 4 triliun dari potensi Rp 217 triliun. Sedangkan, jumlah aktual yang dibayar publik langsung ke mustahik tidak ada datanya karena tidak ada laporan.

Wakaf juga sudah diatur dalam undang-undang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, tambah Rifki, potensi tanah wakaf yang tersebar pada lebih dari 430 ribu lokasi di Indonesia dengan nilai Rp 2050 triliun belum bisa dioptimalkan. (ari/dbs)


Back to Top