Perbankan Syariah Dapat Kelola Zakat dengan Dua Opsi Ini

gomuslim.co.id– Pengelolaan zakat dan wakaf tunai dinilai harus melibatkan banyak instansi. Hal ini ditujukan agar bisa berjalan dengan efisien dan optimal. Sementara itu, Perbankan syariah menyatakan siap untuk terlibat lebih jauh dalam mengelola zakat dan wakaf. Namun, secara regulasi hal ini tidak memungkinkan bagi perbankan Syariah.

Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Syariah (CIBEST) Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan S Beik mengatakan secara regulasi perbankan syariah tidak memungkinkan untuk mengelola zakat. Namun, mereka masih memiliki dua opsi untuk merealisasikan kedua hal. Kedua opsi tersebut yakni membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) sendiri atau menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Menurut Irfan, apabila perbankan syariah ingin membuat LAZ maka mereka harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Jika bank tersebut adalah bank BUMN, maka ada Inpres No 3/2014 yang memerintahkan penyaluran zakat melalui Baznas sehingga opsinya adalah menjadi UPZ.

"Bank swasta masih memungkinkan memiliki LAZ selama semua persyaratan terpenuhi," ujar Irfan pada Rabu (2/11).

Lebih lanjut, cara yang perlu ditempuh oleh bank swasta memiliki LAZ yakni dengan membentuk institusi baru, misalnya yayasan untuk menjadi acuan pendirian LAZ. Irfan menegaskan, hal yang perlu diperhatikan adalah logika pengelolaan zakat harus didasarkan pada logika sosial dan bukan komersial. Menurutnya, ada kekhawatiran bank yang memiliki lembaga zakat tidak bisa memilah dan membedakan mana logika sosial dan mana logika komersial.

"Karena itu, daripada salah secara syariah lebih baik zakat disalurkan ke lembaga resmi, baik Baznas maupun LAZ, tinggal bagaimana kerja sama dengan bank sehingga keduanya saling memperkuat," kata Irfan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan, pemanfaatan zakat dan wakaf dapat menumbuhkan ekonomi sosial Islam dan harus didukung oleh akuntabilitas. Dukungan akuntabilitas ini untuk membangun rasa percaya  diantara masyarakat dan investor.

"Kita bisa melakukan akuntabilitas yang tetap sesuai dengan nilai-nilai agama Islam," ujar Sri Mulyani ketika memberikan kuliah umum di ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2016 di Grand City Surabaya beberapa hari lalu.

Dalam mengelola zakat dan wakaf perlu adanya sebuah pemikiran bersama dari sisi tata kelola dan regulasinya. Menurut Sri Mulyani, dengan adanya kepercayaan di dalam negeri maka masyarakat yang berpenghasilan lebih tidak akan menempatkan uangnya di luar negeri. Apabila masyarakat yang berpenghasilan tinggi ini dapat menempatkan dana nya untuk zakat, wakaf, dan patuh membayar pajak maka akan menjadikan kemakmuran bagi masyarakat.  

"Mimpi saya, kita mampu menciptakan kemakmuran sehingga kita bisa jadi umat yang memberi bukan yang meminta," kata Sri Mulyani. 

Sri Mulyani mengatakan keuangan syariah memiliki piotensi besar karena dari sisi karakternya bisa menciptakan pembangunan yang inklusif dan pruden. Namun keuangan syariah perlu didukung oleh semua pihak, agar bisa mampu untuk memanfaatkan momentum yang ada.

Pemerintah, kata dia, berkeinginan untuk terus mendukung perkembangan dari instrumen dan lembaga syariah. Namun usaha pemerintah harus didukung oleh masyarakat yang makin memiliki kesadaran dan literasi. Sri Mulyani menjelaskan usaha pemerintah untuk membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan langkah yang baik dan perlu untuk mengundang partisipasi masyarakat secara terus menerus. (ari/dbs)


Back to Top