Kesadaran Urus Sertifikat Halal Produsen Makanan di Banjarmasin Masih Minim

gomuslim.co.id– Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggarap potensi dari pasar halal yang terus berkembang pesat. Salah satu cara pemerintah untuk merealisasikan hal ini adalah dengan menerbitkan sertifikasi halal pada berbagai macam rumah makan, baik itu yang bersifat restoran ataupun rumah makan sederhana. Hal ini ditujukan agar dapat memberikan kesan nyaman bagi para turis yang berkunjung ke wilayah tersebut.

Namun, rencana tersebut masih mendapat tanggapan yang kurang positif, terutama di berbagai daerah di Tanah Air yang tingkat awareness-nya masih kurang akan sertifikasi ini. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan serta Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Kalimantan Selatan Udiantoro mengakui masih rendahnya kesadaran pihak produsen untuk mengurus label halal bagi makanan yang mereka hasilkan.

“Label halal ini kan sifatnya kesadaran tidak ada paksaan, itulah yang menjadi salah satu faktor rendahnya minat produsen mengurus sertifikat halal,” ujar Udi.

Apalagi, menurut Udi, untuk kategori produsen makanan berskala kecil seperti rumahan, jumlahnya masih sangat rendah.“Kalau produsen besar yang sudah memiliki badan usaha seperti PT, mereka lebih peka untuk hal ini, seperti memproduksi makanan kemasan yang tahan lama” jelasnya.

Rendahnya minat mereka, diperkirakan Udiantoro juga dipengaruhi faktor seperti mereka merasa apa yang dijual pasti kehalalannya, ada juga lantaran belum menyadari fungsi label halal. “Kemungkinan lainnya juga persoalan biaya,” katanya lagi.

Diakui Udi, sangat beralasan bila produsen mengaku tidak paham tentang label halal, sebab pihaknya memang masih minim melakukan sosialisasi mengenai manfaat branding label halal ini serta manfaatnya bagi konsumen.

Sementara itu, disinggung mengenai besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pengurusan label halal ini, menurut Udi hal ini bervariasi tergantung dari besar kecilnya usaha namun kisaran antara Rp 1,3 juta sampai Rp 2,8 juta.

“Biaya ini dengan rincian untuk pendaftaran, biaya auditor serta pengurusan sertifikat halal,” jelas dia sambil mempersilakan bagi produsen yang ingin mengurus label halal bisa mendatangi sekretariat di Kompleks Masjid Raya Sabilal Muhtadin

Sementara itu, untuk di wilayah Banjarmain sendiri, sejumlah konsumen menyatakan yakin akan kehalalan sebuah makanan yang mereka makan khususnya yang berasal dari kedai atau rumah makan sederhana.

“Kecuali kelas restoran yaa, saya masih agak ragu paling tidak cara memasaknya bisa menggunakan arak atau penyedap yang belum dijamin kehalalannya. Kalau di rumah makan dan warung-warung sih rasanya aman,” ujar Nugie, seorang wirausaha yang mengaku pecinta kuliner.

Apalagi, menurutnya, di kedai-kedai makanan yang menjual menu khas Banjar dengan sajian masakan tradisional, yakin saja segala bahan campurannya adalah sayur mayur, ikan serta bumbu-bumbu yang tidak menabrak syarat halal. Namun, sejumlah mahasiswa kos yang sehari-hari menjadi konsumem warung makan menyatakan tetap saja diperlukan label halal untuk lebih memantapkan keyakinan mereka. "Tetap lah perlu," ujar Nor Fikriah yang juga diamini oleh rekan-rekannya.

Sementara dari kalangan produsen banyak merasa tanpa label halal, mereka konsisten menjual makanan yang halal. “Sejak merintis usaha makanan belasan tahun lalu, kami belum pernah mengurus label halal ke pihak LPPOM MUI, tetapi apa yang kami sajikan kepada konsumen insya Allah seratus persen menggunakan bahan-bahan alami yang halal,” ujar Lia, pengusaha makanan di Kota Banjarmasin. Selama ini pula, menurut dia, tidak pernah ada yang mempersoalkan, apalagi usaha yang dirintisnya merupakan bisnis keluarga yang sudah tiga generasi. (ari/dbs)


Back to Top