Hampir Dekati Final, Ini Enam Isu Hangat dalam Pembahasan RPP Jaminan Produk Halal

gomuslim.co.id- Kementerian Agama RI bersama dengan kementerian dan lembaga terkait terus melakukan serangkaian pertemuan guna membahas Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPPJPH). Pertemuan bahkan dilakukan secara intensif agar draft RPP ini bisa segera diselesaikan dalam waktu dekat. Saat ini, RPPJPH sudah hampir mendekati final.

Sekretaris Jendral Kementerian Agama (Sekjen Kemenag), Nur Syam Nur Syam mengatakan bahwa perkembangan penyusunan RPPJPH itu sudah hampir selesai. “Harapan saya, bulan ini draft itu sudah bisa di bawa ke Menkumham untuk diharmonisasikan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Nur Syam mengungkapkan, terdapat enam isu hangat yang dibahas secara intensif untuk mencapai kesepahaman. “Ada enam hal yang harus memperoleh kesepahaman tentang RPP JPH ini,” jelasnya saat menjadi narasumber dalam acara Diskusi Publik Jaminan Produk Halal yang digelar di Kantor Pusat Pimpinan Muhammadiyah Jakarta, belum lama ini.

Acara ini dihadiri Pimpinan Muhammadiyah dan sejumlah pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Tema diskusi ini adalah “Kesiapan Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Implementasi UU Jaminan Produk Halal”. Selain Nur Syam, hadir sebagai narasumber Nadratuz Zaman dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dorodjatun Sanusi selaku Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Rachmat Hidayat Waketum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga pada Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, serta perwakilan Badan POM.

Adapun mengenai keenam isu tersebut di antaranya penetapan jenis sertifikasi produk yang harus dilakukan sebelum tahun 2019, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pasca tahun 2019, di mana seluruh produk harus bersertifikat halal, bagaimana sikap pemerintah jika setelah tahun 2019 ternyata masih banyak produk yang diperdagangkan di Indonesia dan belum bersertifikat halal.

Selanjutnya, hal tentang bagaimana dengan seluruh produk seperti makanan, minuman, obat-obat-an, kosmetik, dan barang gunaan misalnya piring, sendok, sepatu, ikat pinggang dan lain-lain yang juga harus terkena kewajiban jaminan produk halal, bagaimana dengan status obat dan kosmetik yang pasca tahun 2019 ternyata belum bisa menyediakan sumber bahan yang halal dan terakhir bagaimana dengan perilaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah yang juga harus berkewajiban jaminan produk halal.

Pembahasan dalam penyusunan RPP JPH ini, lanjut Nursyam, berlangsung dinamis. Namun demikian, semuanya sependapat bahwa UU JPH dirumuskan dalam kerangka memberikan perlindungan bagi umat Islam dalam menggunakan produk makanan, minuman dan sebagainya. “Melalui UU JPH, di manapun umat Islam berada akan merasa terlindungi dengan produk yang akan dikonsumsi atau dipakainya,” tambahnya.

Selain itu Nur Syam berpandangan terkait apakah pasca 2019 semuanya harus bersertifikat halal, harus ada alternatif yang bisa digunakan untuk menjawab problem barang atau produk yang memang dibutuhkan masyarakat sementara belum terdapat sumber bahan halalnya. Harus ada eksepsi yang bisa dilakukan sampai bahan tersebut bisa diganti dengan bahan halal.

“Saya tidak bisa membayangkan pasca-tahun 2019, jika seluruh produk harus halal termasuk obat-obatan yang sangat dibutuhkan tetapi masih dengan terpaksa menggunakan sumber non halal. Apakah semua produk akan ditarik dari peredaran, sementara masyarakat membutuhkannya,” ujarnya.

Sementara itu, Nursyam menuturkan, Kementerian Agama ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam merumuskan RPP. Menurutnya, proses perumusan dilakukan secara hati-hati. “Jangan sampai PP ini justru mematikan unit-unit usaha masyarakat dan tidak bisa diimplementasikan misalnya di dalam menghadapi problem produk obat dan sebagainya,” katanya.

“Pemerintah tentu ingin sekali menepati durasi waktu yang diamanatkan dalam UU. Makanya pertemuan hampir setiap minggu dilakukan oleh Biro Hukum Kemenag dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah yang melibatkan seluruh unsur kementerian terkait. Saya hingga hari ini berpandangan bahwa sesudah tahun 2019, program sertifikasi dilakukan dengan cara bertahap dan tidak sekaligus,” tandasnya. (njs/dbs)

 


Back to Top