Ini Tantangan dan Peluang Bank Syariah Indonesia untuk Berkembang Tahun Depan

gomuslim.co.id- Perkembangan industri keuangan syariah semakin naik daun. Tidak hanya masuk ke ranah perbankan, kini keuangan syariah juga masuk ke ranah asuransi, dan reksa dana. Baru-baru ini, Presiden Direktur Karim Business Consulting Adiwarman A Karim menuturkan terdapat beberapa peristiwa yang akan mewarnai industri perbankan syariah Indonesia pada 2017. Peristiwa tersebut berkaitan dengan beberapa hal, di antaranya banyaknya bank syariah yang melakukan perubahan model bisnis dan aksi spin off, merger dan konversi bank syariah.

“Ada beberapa bank umum syariah (BUS) yang akan mengubah model bisnis. Ada empat BUS yang diperkirakan akan mengubah model bisnis dan tiga BUS yang akan menambah lini bisnis. Bank Muamalat diperkirakan akan mengubah modelnya, Victoria Syariah juga begitu, sementara BNI Syariah dan BTPN Syariah akan menambah lini bisnis. Tapi sebagian besar bank syariah masih tetap seperti dulu,” kata Adiwarman dalam Islamic Banking Outlook 2017, Rabu (9/11).

Selain perubahan atau penambahan lini bisnis, publikasi mysharing menyebutkan industri perbankan syariah pada 2017 juga akan diwarnai oleh banyaknya bank syariah melakukan spin off, merger dan konversi.  Karena itu, tambah Adiwarman, diperkirakan tahun depan tambahan aset bank syariah akan berada di angka Rp 33 triliun sampai Rp 40 triliun.

Menurut Adiwarman, proyeksi tambahan aset itu disumbangkan oleh lima hal. Pertama, selesainya proses konsolidasi BUS terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan aset yang signifikan dari Rp 75 triliun (Desember 2016) hingga Rp 79 triliun (Desember 2017). “BSM akan menyumbangkan kenaikan aset Rp 4 triliun karena selesainya konsolidasi,” paparnya.

Hal kedua, yaitu berhasilnya proses konversi unit usaha syariah Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), sehingga di akhir 2017 akan memberikan kontribusi aset Rp 8 triliun. Ketiga, ekspansi lini bisnis mikro oleh lima BUS akan menambah aset sampai Rp 4 triliun. “Ini disumbang oleh lima BUS, yang pertama menurut perkiran kami adalah BTPN Syariah sebesar Rp 2 triliun, empat lainnya adalah BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri,” ungkap Adiwarman.

Hal keempat adalah sumbangan aset yang berasal dari ekspansi properti, kendaran roda dua, dan roda empat yang berkontribusi bagi tambahan aset antara Rp 8 triliun-Rp 12 triliun. “Ini disumbang oleh lima BUS dan tujuh unit usaha syariah (UUS). Berikutnya dari modal kerja UKM ada tambahan Rp 4 triliun yang disumbang oleh BUS non BPD,” jelasnya.

Faktor kelima yang akan mendorong peningkatan aset adalah lini bisnis baru di bank syariah, yaitu ekspansi di produk ijarah mutiguna. Ia memperkirakan ekspansi itu akan menyumbang aset antara Rp 5 triliun-Rp 7 triliun. “Ekspansi multiguna ini merupakan penjumlahan dari ekspansi enam BUS dan 20 UUS di lini bisnis multiguna, sebagian besar akan disumbang oleh UUS BPD,” kata Adiwarman.

Perubahan Bank Syariah Tahun Depan

Selain syarat-syarat tersebut, Adiwarman juga mengatakan ada dua perubahan yang akan menjadi tantangan bagi industri perbankan syariah Indonesia pada 2017.

Pertama, selesainya masa jabatan dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 yang akan berlangsung sekitar April 2017. Ia menduga hal tersebut akan membuat bisnis bank syariah melambat. Mengapa? Adiwarman memaparkan dua alasan. Pertama, pergantian dewan komisioner OJK berbeda dengan dewan gubernur Bank Indonesia (BI).

“Kalau BI tidak melalui panitia seleksi (pansel) tapi BI mengirim nama ke presiden, presiden lalu ke DPR, kemudian DPR fit and proper lalu akan ditunjuk siapa dewan gubernur BI baru. Sedangkan, OJK tidak demikian, tapi melalui pansel. Pemerintah membentuk pansel, pansel sendiri pemilihannya lewat proses tertentu, setelah itu open semua orang boleh daftar. Setelah dari pansel lalu masuk DPR, baru diangkat, sehingga agak berbeda. Proses politiknya lebih panjang dari BI,” paparnya.

Kedua, jika pergantian dewan gubernur BI hanya dua orang setiap periode, sehingga kesinambungan kebijakan bisa diprediksi, maka hal berbeda terjadi di OJK. “Di OJK seluruh dewan diganti kecuali dua ex officio dari Kementerian Keuangan dan BI. Itu menjadi downside pertama, kalau prosesnya tidak mulus akan membuat model bisnis dan konversi terhambat,” tukas Adiwarman.

Downside kedua pada 2017 adalah adanya shifting model bisnis maupun penambahan lini bisnis seperti di Bank Muamalat, Victoria Syariah, BTPN Syariah, Bank Panin Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah. Dampak dari perubahan model bisnis ini adalah masuknya orang baru, direksi, dan komisaris baru di bank syariah.

Menurut Adiwarman, masuknya orang baru ini ada plus minus. Di bank manapun kalau ada direksi baru masuk, pasti bisnisnya melambat. “Di bank manapun, konvensional maupun syariah, kalau direksi baru masuk pasti evaluasi semua, reorganisasi baru. Ini menimbulkan dampak negatif kalau tidak bisa dikelola baik karena bisnis akan melambat. Ketika BSM dan Bank Muamalat pada tahun yang sama mengganti direksi itu berdampak pada industri, maka sebaiknya ganti direksi tahunnya beda. Nilai plusnya direksi baru akan membawa ide dan energi baru,” pungkasnya. (fau/mysharing/dbs) 


Back to Top