Bertemu Dubes Baru Arab Saudi, Menag Berharap Kuota Haji Indonesia Tahun 2017 Kembali Normal

gomuslim.co.id- Jemaah Haji asal Indonesia selalu menjadi yang terbanyak di setiap tahunnya. Hal demikian karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam terbesar dunia. Kuota jemaah Indonesia pada musim haji 2016 masih sama dengan tahun lalu, yaitu berjumlah 168.800 orang.

Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang baru, Osamah Mohammed al-Shuibi di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menag meminta kuota jamaah haji Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun depan kembali normal.

Menag menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat Indonesia untuk beribadah haji sangat besar. Hal ini ditandai dengan panjangnya daftar tunggu yang mencapai puluhan tahun. Kembali normalnya kuota haji sangat diharapkan agar antrean atau daftar tunggu haji tidak terus memanjang. “Kami sangat berharap tahun 2017 kuota haji untuk kami bisa kembali normal,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Mohammed al-Shuibi menyampaikan terima kasih dan selamat atas kesuksesan penyelenggaraan haji Indonesia pada 2016. Dia mengapresiasi jemaah haji Indonesia yang disiplin dan tertib. “Indonesia menjadi bagian penting dari penyelenggaraan haji. Kami juga mengapresiasi kerja samanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Dubes Arab Saudi menyampaikan terima kasih dan selamat atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2016. Osamah mengapresiasi, jamaah haji Indonesia yang disiplin dan tertib. "Indonesia menjadi bagian penting dari penyelenggaraan haji. Kami juga mengapresiasi kerja samanya," ujar Dubes. Pihaknya berharap, jamaah haji dari negara lain, bisa meniru Indonesia. Agar ke depan, penyelenggaraan bisa lebih baik.

Lebih lanjut Osamah Mohammed al-Shuibi mengungkapkan penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya berjalan lancar seperti tahun ini. “Kami berharap, jamaah haji dari negara lain bisa meniru jamaah haji Indonesia agar ke depan penyelenggaraan bisa berjalan lebih lebih baik,” harapnya.

Selain itu, dalam pertemuan sebelumnya, Kementerian Agama telah mengajukan nota keberatan mengenai visa berbayar 2.000 riyal untuk jamaah umrah. Menag mengaku menghormati kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi tersebut. Namun demikian, dirinya berharap, otoritas Saudi dapat mempertimbangkan ulang pemberlakuan biaya visa bagi jamaah umrah dan petugas haji.

“Kami mohon dengan sangat, untuk jamaah umrah dari Indonesia, kebijakan biaya visa bisa dikecualikan. Karena, umrah bagi kami adalah ibadah, bukan berwisata, jadi bisa dikecualikan. Permohonan ini semata masukan, dorongan, dan aspirasi dari masyarakat kami. bukan bermaksud untuk mengintervensi kebijakan kerajaan,” katanya.

Selain visa umrah, Lukman juga berharap visa petugas haji bisa dibebaskan biaya. Sebab, menurut dia, agar bisa memberikan pelayanan terbaik, para petugas haji justru harus berpengalaman. Artinya, mayoritas dari mereka telah menunaikan ibadah Haji. “Jika para petugas haji dikenai biaya tambahan, pastilah ini akan membebani,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Djamil mengatakan, aspirasi masyarakat terkait keberatan tersebut telah disampaikan kepada Kedubes Arab Saudi. “Usaha kita memang sebatas menyampaikan permohonan. Karena, kebijakan aturan berada di tangan Penjaga Dua Kota Suci. Kita tidak punya hak untuk memaksa dan harus tetap menjaga hubungan bilateral dua negara,” paparnya.

Desakan agar Kementrian Agama menolak pengenaan biaya visa sebesar 2.000 riyal salah satunya disampaikan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji Republik Indonesia (Amphuri) Joko Asmoro. “Kenaikan visa umrah 2.000 riyal memang berdampak pada berkurangnya peminat, tetapi secara signifikan kami berharap dampak penurunannya tidak terjadi,” ucapnya.

Joko berharap masyarakat bisa memahami kenaikan biaya visa tersebut bukan merupakan kebijakan dari penyelenggara umrah, melainkan Pemerintah Arab Saudi. Tetapi, ia optimistis, antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah masih besar.

Sebelumnya, empat asosiasi yang tergabung dalam Perhimpunan Asosiasi Travel Umrah dan Haji (PATUH) telah melayangkan surat kepada pemerintah untuk mempertimbangkan aturan baru dari Pemerintah Arab Saudi ini. (njs/dbs)

 


Back to Top