Larang Bank Danai Perusahaan Perusak Lingkungan, OJK Minta Bank Syariah Gencarkan Green Financing

gomuslim.co.id- Bisnis syariah memiliki empat prinsip pokok yang mesti diterapkan. Keempat pokok tersebut yaitu tauhid, keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas, dan tanggungjawab (responsibility). Menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggungjawabnya. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank syariah bisa menjadi yang terdepan dalam penerapan pembiayaan berkelanjutan.

Dasar adanya kewajiban menjaga lingkungan menjadi hal penting karena dalam termasuk dalam prinsip syariah. Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK Mulya Siregar mengatakan dengan adanya prinsip lingkungan ini bank syariah bisa memimpin penerapan dalam pembiayaan berkelanjutan. “Kami ingin bank syariah bisa memimpin dalam penerapan pembiayaan berkelanjutan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Mulya menjelaskan saat ini hampir seluruh bank syariah sudah menerapkan prinsip pembiayaan berkelanjutan. Konsep pembiayaan berkelanjutan ini sudah dilakukan bank syariah contohnya pada pembiayaan pertanian organik.

“Sebelumnya, OJK berencana menerbitkan Peraturan OJK (POJK) mengenai pembiayaan berkelanjutan (green financing) pada pertengahan tahun depan. Nantinya, POJK ini membahas mengenai regulasi pembiayaan berkelanjutan untuk tiga industri yaitu bank, non bank dan pasar modal,” tambahnya.

Mulya mengatakan nantinya untuk masing-masing industri seperti bank non bank dan pasar modal akan ada surat edaran (SE) khusus yang membahas mengenai regualasi mengenai pembiayaan berkelanjutan ini. “Lembaga pembiayaan seharusnya turut mengambil peran dalam menegakkan tiga pilar kesinambungan ekonomi, yakni people (orang), planet dan profit (laba),” katanya.

Selain itu, OJK juga akan mencoret nama-nama perusahaan yang melakukan pengrusakan lingkungan dari daftar penerima kredit lembaga jasa keuangan. Dihilangkannya nama-nama perusahaan dari daftar penerima kredit itu merupakan implikasi dari komitmen pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) yang mengedepankan keselarasan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

“Kebijakan rencana tersebut akan tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) yang akan diterbitkan pada 2017 mendatang. Pada 5 Desember 2014 lalu, OJK juga sudah menerbitkan peta jalan (roadmap) keuangan berkelanjutan 2015-2019,” jelasnya.

Selama ini, kata Mulya, lembaga pembiayaan terutama perbankan di Indonesia masih berorientas pada keuntungan atau profit dan mengesampingkan dampak lingkungan dari proyek yang dikerjakan oleh suatu perusahaan. “Kebijakan pembiayaan hanya mengandalkan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai pertimbangan dalam menyalurkan kredit. Padahal, itu dianggap belum cukup sehingga dibutuhkan kebijakan lebih lanjut untuk membatasi kredit bagi perusahaan yang dianggap memberikan dampak eksternaliitas negatif bagi lingkungan,” paparnya.

Di sisi lain, OJK dalam merumuskan kebijakan akan mengacu pada kebijakan China Banking Regulatory Commision (CBRC). Kondisi pertumbuhan industri China yang pesat diimbangi dengan peningkatan kerusakan lingkungan yang parah mendorong CBRC menerbitkan Green Credit Guidelines pada tahun 2012 yang mencakup pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, green lending dan penghijauan operasional bank.

“Di China sudah memasukan sustainable financing kedalam regulasi lembaga jasa keuangannya, kami melihat ini bisa menjadi pertimbangan untuk mengikuti jejak China,” ujarnya. Selain itu, OJK juga akan mengacu pada negara lain yang menerapkan konsep pembiayaann berkelanjutan seperti Mongolia, Brazil, Bangladesh, Kolombia dan Vietnam.

Mulya pun tidak menampik, jika nantinya kebijakan OJK tersebut akan berdampak pada kinerja bank dalam memberikan kredit di tengah situasi pertumbuhan kredit yang lesu. Demikian pula untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor komoditas seperti CPO, batubara hingga perusahaan kerta pun terancam tidak akan mendapatkan pembiayaan dari bank jika dalam kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan lingkungan.

Ia mengklaim rencana tersebut telah mendapat dukungan dari delapan bank dalam negeri yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank Muamalat, BNI Syariah, BJB, dan Bank Artha Graha.  “Sekarang sudah saatnya perbankan itu mengubah mindset (pola pikir) tidak hanya mengejar profit saja, berpikir lah tiga pilar itu, kalau kita tidak mau berubah tunggu saja lingkungan kita akan semakin parah,” katanya.

Dengan dikeluarkannya POJK Pembiayaan Berkelanjutan, Mulya berharap pola pikir perusahaan dalam melakukan bisnis kedepannya bisa sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable deveopment). “Respon perbankan sudah cukup baik, kami minta mereka tidak lagi meng-cover proyek-proyek yang tidak menerapkan SDG,” tegasnya. (njs/dbs)


Back to Top