Tingkatkan Daya Saing Produk, Disperindag Jabar Serahkan 1000 Sertifikat Halal Ke Pelaku IKM

gomuslim.co.id- Upaya mendukung peningkatan ekonomi masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah. Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menyerahkan 1.000 sertifikat halal, di Gedung Pusdai Jabar, Kamis (17/11). Program ini dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Barat.

Kepala Disperindag Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan kegiatan ini dilakukan supaya dapat mendorong kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sertifikasi dan standarisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemprov Jabar sendiri sejak 2005 lalu telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku IKM.

Hening menyebutkan hingga triwulan 2014, dari LPPOM MUI Jabar telah mengeluarkan sertifikat halal sebanyak 13 ribu sertifikat. Dari jumlah tersebut sekitar 8.776 buah difasilitasi Pemprov Jawa Barat. “Namun, jumlah sertifikat tersebut masih sangat kecil dibanding dengan jumlah pelaku makanan dan minuman yang ada di Jawa Barat,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Hening menjelaskan sertifikasi halal merupakan kebutuhan yang mendesak di era pasar bebas ASEAN. Rendahnya angka sertifikasi halal di Indonesia dipicu oleh minimnya kesadaran konsumen akan pentingnya label halal yang akuntabel. “Serifikasi halal, bukan hanya sekadar label tetapi tanda yang secara konsisten menginformasikan konsumen bahwa produk tersebut halal,” tambahnya.

Pemberian sertifikat halal bagi IKM, kata Hening, dilakukan untuk mendorong kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sertifikasi dan standarisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Karena, penyematan label halal selain memastikan produk bahan olahan aman di konsumsi, juga untuk mendorong daya saing produk olahan Jawa Barat,” katanya.

Sertifikasi halal Indonesia, kata dia, masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain hingga sekarang. Mengutip data Badan Standardisasi Nasional (BSN), sertifikasi halal di Indonesia baru mencapai kurang dari 20 persen. Padahal, di Malaysia sudah di atas 90 persen. “Kita ini negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tapi urusan sertifikat halal masih kalah dari negara tetangga,” ucapnya.

Hening menuturkan, menjelang pasar bebas, serbuan produk halal dari luar negeri akan semakin kencang, termasuk dari negara nonmuslim. Namun, hingga kini salah satu benteng pengaman dari segi sertifikasi halal masih rapuh. “Sertifikasi halal adalah kebutuhan yang mendesak diera pasar bebas ASEAN,” ujarnya.

Dalam lima tahun terakhir, kata dia, LPPOM-MUI pusat telah mengeluarkan 13.136 sertifikat halal dari total produk yang beredar di Indonesia sejumlah 155.774. Sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat dari 175.157 produk yang terdaftar saat ini, hanya sekitar 103.382 produk atau sekitar 59,01 persen yang telah mengantongi sertifikat halal MUI.

Selain itu, Ketua Dewan Koperasi Wilayah Jabar Mustapa Djamaluddin mengatakan saat pasar bebas, pihaknya khawatir Indonesia diserbu oleh produk dari negara lain seperti Thailand, Filipina, Singapura dan lainnya. Karena itu, agar produk asal Jabar bisa bersaing, maka salah satu nilai tambahnya adalah dengan menyertifikasi produk halal.

Senada dengan Mustapa, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan produk-produk dari luar negeri akan masuk ke Jabar seiring dengan diberlakukannya pasar bebas. “Saat ini, indikatornya sudah banyak. Salah satu indikatornya, sudah banyak pengusaha yang tadinya produsen jadi pedagang. Misalnya, tadinya produsen sendal sekarang dagang sendal,” paparnya.

Nurwan mengungkapkan, mereka beralih jadi pedagang karena harga sendal impor lebih murah dibanding memproduksi sendiri. Ini, tanda kejatuhan produksi dalam negeri. “Pasar harus dilindungi. Di Jabar, kalau produknya ada lebel halal akan jadi salah satu pertahanan,” imbuhnya. (njs/dbs)


Back to Top